MataParlemen.id – Jaringan GUSDURian menilai Kapolri gagal bertanggung jawab atas berulangnya tindakan represif yang dilakukan korps bhayangkara terhadap para demonstran. Senior Advisor GUSDURian, Savic Ali, menegaskan bahwa Kapolri seharusnya mundur sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik atas kegagalan tersebut.
“Di banyak negara, pejabat yang gagal bertanggung jawab memilih mundur. Itu akan menjadi teladan yang baik bagi bangsa ini,” tegas Savic dalam Konferensi Pers GUSDURian di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, pada Minggu (31/8/2025).
Menurut Savic, mundurnya seorang pimpinan jika tak mampu menjaga keamanan nasional, maka akan menjadi contoh yang baik. “Tetapi kalau tidak, berarti harus ada pergantian kepemimpinan. Kita tidak bisa berharap ada perubahan kalau tidak ada yang berubah dari dalam kepolisian,” tambahnya.
Ia menekankan, demonstrasi yang terus berulang sejak beberapa tahun terakhir tidak menunjukkan adanya perbaikan sikap dari institusi kepolisian. Kekerasan aparat, termasuk kasus penabrakan dan pelindasan demonstran oleh kendaraan polisi yang sempat viral, disebut sebagai bukti hilangnya sense of reality pejabat publik terhadap penderitaan warga.
Selain menuntut pengunduran diri Kapolri, Savic juga menyatakan dukungan terhadap aspirasi masyarakat yang menolak kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR. Menurutnya, kebijakan tersebut memperlihatkan kesenjangan sosial yang sangat lebar.
“Dari awal isu ini adalah keadilan dan kesenjangan. Kalau keberpihakan muncul, demonstran akan lebih mendengar tokoh agama yang membersamai mereka, bukan pejabat yang arogan dan abai,” kata mantan aktivis 1998 tersebut.
Meski begitu, Savic mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi tindakan anarkis seperti pembakaran dan penjarahan dan menekankan, bahwa seruan menahan diri juga harus ditujukan pada pejabat publik dan aparat bersenjata, bukan hanya kepada demonstran.
Savic juga mengkritik pernyataan Presiden yang menyerukan penindakan tegas terhadap demo anarkis, menurutnya pernyataan itu bisa menjadi sinyal pembenaran kekerasan aparat terhadap aksi yang sebenarnya damai.
“Secara normatif tidak salah, tapi di lapangan sering kali gas air mata ditembakkan sebelum ada kerusakan. Itu membuat demonstrasi bergeser menjadi rusuh. Kalau seruan hanya diarahkan pada rakyat yang marah, itu tidak efektif dan menimbulkan rasa ketidakadilan,” jelasnya.
Savic menegaskan perlunya melihat akar persoalan, bukan hanya gejala di permukaan. Sebab aksi protes merupakan hak konstitusional rakyat untuk menyuarakan ketidakadilan dan pejabat publik seharusnya merespons dengan kebijakan yang berpihak, bukan dengan represifitas.
Savic mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap situasi yang berkembang di berbagai kota, terutama dengan adanya kelompok-kelompok yang tampak terorganisir sejak tengah malam. Ia menekankan agar warga tidak ikut-ikutan, bahkan sekadar menonton, karena berpotensi membelokkan tujuan utama protes.
Meski menyerukan perdamaian, Savic mengingatkan bahwa seruan tersebut juga harus diarahkan kepada pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar, bukan hanya masyarakat.
“Sejak awal isunya adalah keadilan, kesenjangan, dan protes terhadap kekerasan. Itu artinya ada korban dan ada pelaku. Kalau seruan hanya ditujukan pada korban yang sedang melampiaskan amarahnya, itu tidak efektif,” tegasnya.
Menurut Savic, pihak yang patut dimintai tanggung jawab justru adalah para anggota DPR dan aparat keamanan. “Yang salah duluan adalah DPR yang menaikkan tunjangan begitu besar, ditambah pernyataan-pernyataan arogan. Lalu kita juga menyaksikan aparat bertindak represif, bahkan terang-terangan melindas orang yang sudah terjatuh. Itu disaksikan oleh seluruh rakyat republik ini,” pungkasnya. (*)
