MataParlemen.id- Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan fraksi-fraksi di DPR masih mengkaji dan melakukan simulasi terhadap sejumlah usulan dan keputusan model pelaksanaan pemilu dan pilkada pada 2029 mendatang.
Dasco mengatakan partai-partai belum menyatakan keputusan apapun secara resmi. Menurut dia, semua sikap fraksi akan diputuskan secara bersama pada waktunya.
“Saat ini simulasi-simulasi tentang pemilu maupun pilkada sudah dilakukan oleh masing-masing partai,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senin (28/7/2025).
Dasco mengatakan pada waktunya setiap fraksi di DPR akan mengatakan sikap mereka. Bukan hanya soal usulan agar pilkada lewat DPRD, namun juga atas putusan Mahkamah Konstitusi soal pemisahan pemilu.
“Nah mungkin nanti hasilnya seperti apa masing-masing partai nanti akan memaparkan apa yang sudah dirancang oleh partai masing-masing,” kata dia.
“Sehingga nanti baru sama-sama kita akan putuskan dengan ketentuan dan aturan yang akan dibuat dalam menghadapi pilkada maupun pemilu,” imbuh Dasco.
Sedangkan Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menilai pilkada oleh DPRD pada 2029 sulit untuk diwujudkan buntut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu.
Menurut dia, MK lewat perkara nomor 135/2025 telah memerintahkan bahwa pilkada dan DPRD digelar bersamaan dua tahun atau 2,5 tahun setelah pelantikan DPR.
“MK menjelaskan bahwa pilkada dan DPRD itu berlangsung bersama-sama. Sehingga kemungkinan untuk dipilih secara tertutup itu menjadi tidak ada,” kata Dede.
Meski begitu, Dede mengatakan saat ini Komisi II DPR masih mengkaji usulan tersebut. Begitu pula dengan fraksi-fraksi di DPR. Sebab, di lain sisi, putusan MK juga dinilai telah melangkahi wewenang.
Dia meminta publik menunggu hingga pemerintah maupun DPR menyepakati keputusan bersama. Namun, Dede tak menampik demokrasi pada prinsipnya bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung alias tertutup lewat DPRD.
Menurut dia, semua itu harus tetap mempertimbangkan kebaikan buat masyarakat, serta untuk menekan praktik politik transaksional atau money politics pemilu.
Sebab, boleh jadi pilkada tertutup menyebabkan angka politik uang atau money politics semakin tinggi.
“Kita tunggu saja apapun keputusan akhir yang nanti dibuat, prinsipnya demokratis itu bisa terbuka dan tertutup. Tapi mana yang paling memberikan manfaat buat rakyatnya. Dan juga mencegah terjadinya money politics, yang mungkin malah lebih tinggi,” kata Dede.
“Kami dari Demokrat masih belum bisa memutuskan, kita masih mengkaji semua masukan-masukan setelah itu kita lihat manfaat terbesar bagi bangsa, dan negara, dan tentunya rakyat Indonesia,” imbuhnya. (*)
