MataParlemen.id-enteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menilai evaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru (SPMB) 2025 akan lebih objektif apabila dilakukan pihak eksternal. Untuk itu, pihaknya akan meminta lembaga lain melakukannya.
Salah satu pihak lain yang akan diminta untuk melakukan evaluasi yakni lembaga Ombudsman.
“Kalau perlu nanti kita minta yang mengevaluasi jangan dari kita, tetapi Ombudsman yang selama ini memantau. Jadi mungkin hasilnya bisa lebih bagus lagi dan terbuka,” katanya seusai acara Jalan Sehat Indonesia di Kampus Universitas Indonesia (UI) Depok, Minggu (27/7/2025).
Menteri Mu’ti menilai evaluasi dari Ombudsman akan lebih objektif dalam melihat permasalahan apa saja yang terjadi pada pelaksanaan SPMB.
Walaupun begitu, Mu’ti menjelaskan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tetap melakukan evaluasi SPMB secara internal di dalam.
Diakui, hingga saat ini, pihak Kemendikdasmen masih mengumpulkan data-data pelaksanaan SPMB 2025.
“Tetapi kita juga sekarang sedang menghimpun semua data yang berasal dari semua provinsi dan memang belum bisa kita laporkan. Tentunya hal itu masih memerlukan waktu untuk pelaksanaan evaluasinya,” jelas Mu’ti.
Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menilai pelaksanaan SPMB 2025 secara umum berjalan baik dan mendapatkan respons positif dari masyarakat, meskipun masih ada masalah yang wajar saja dinilainya.
Walaupun begitu, pihaknya sedang menyusun beragam data secara nasional untuk mengevaluasi penyelenggaraan SPMB tahun ini, termasuk laporan-laporan dari berbagai pihak, media yang bakal dijadikan bahan untuk perbaikan ke depan.
Diketahui, Komisi X DPR akan mengevaluasi pelaksanaan sistem penerimaan murid baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026 bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Rabu (16/7/2025).
Wakil Ketua Komisi X Lalu Hadrian Irfani mengungkapkan salah satu poin evaluasi SPMB 2025, adalah perkara penambahan rombongan belajar atau rombel. Akibat kebijakan tersebut, kata Lalu, beberapa sekolah mengalami kekurangan siswa.
“Laporan dari beberapa daerah itu banyak dari sekolah-sekolah kita yang masih belum ada siswanya, bahkan kurang siswa akibat dari di sekolah-sekolah tertentu ada penambahan rombel, penambahan kelas,” kata Lalu kepada wartawan di Jakarta.
Lalu menyebutkan penambahan rombel tersebut tak dijelaskan oleh Mu’ti saat pihaknya menggelar rapat kerja (raker) terkait pelaksanaa SPMB beberapa waktu lalu.
“Temuan kami ada beberapa daerah yang SMA-SMA tertentu menambah rombel padahal kesepakatannya tidak ada penambahan rombel. Nah kenapa ini bisa terjadi?” katanya.
Selain itu, lanjut Lalu, evaluasi SPMB juga dilakukan dari sisi pemerataan. Dia mengungkap ada beberapa sekolah yang kesulitan mendapat siswa baru. Hal tersebut terjadi di beberapa sekolah negeri maupun swasta.
Menurut Lalu, temuan tersebut tak sejalan dengan tujuan pendidikan yakni untuk pemerataan bagi siswa di seluruh Indonesia.
“Bahkan sekolah swasta ditemukan ada yang kekurangan siswa, itu siswanya baru dua baru tiga,” katanya. (*)
