MataParlemen.id-Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dolfie Othniel Fredric Palit mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026.
Tidak hanya itu saja, ia pun menyoroti soal ketidaktertiban data dalam dokumen RKP, yang mana memuat 441 indikator dan sasaran, namun tidak tercantum kementerian atau lembaga penanggung jawab.
“Kami tidak tahu sasaran dan indikator ini tanggung jawab kementerian dan lembaga mana. Ini menyulitkan pengawasan dan evaluasi DPR,” tutur Dolfie dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (1/7/2025).
Delapan program prioritas nasional yang disebut Menteri PPN, menurutnya, sudah tercantum lengkap dalam dokumen sesuai Permen PPN Nomor 3 Tahun 2025.
Akan tetapi, ia menyayangkan dari total 441 indikator yang tersebar dalam delapan prioritas tersebut, belum ada satupun yang menunjukkan kementerian/lembaga yang bertanggung jawab terhadap pencapaiannya, atau dari mana anggaran pelaksanaannya berasal.
“Indeks ketahanan energi misalnya, ditargetkan 6,82 di tahun 2026. Tapi tidak jelas kementerian mana yang menjalankannya, programnya apa, dan anggarannya berapa,” ujarnya.
Dalam konteks pengawasan anggaran terutama dari sisi parlemen, terangnya, kelengkapan data terutama data penanggung jawab program, rincian program kerja, dan estimasi alokasi anggaran masing-masing kementerian dan lembaga memainkan peran yang krusial.
Jika tidak segera diselesaikan, ia menilai akan menyebabkan lemahnya akuntabilitas lembaga eksekutif sekaligus menciptakan kebingungan implementasi program lintas kementerian.
“Kalau tidak dilengkapi, kami kesulitan mengaitkan antara sasaran, pelaksana, dan anggarannya. Evaluasi menjadi tidak objektif,” tegas Dolfie.
Oleh karena itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini meminta Bappenas segera melengkapi dokumen RKP dengan menyajikan data pemetaan tanggung jawab kementerian dan lembaga terkait supaya pembahasan panitia kerja (panja) berjalan lebih efektif.
Menutup pernyataannya, Dolfie menekankan masukan ini adalah upaya DPR melalui Banggar DPR RI untuk mendorong perencanaan anggaran yang lebih transparan, berbasis kinerja, dan terukur.
Harapannya, pemerintah tidak hanya menetapkan target ambisius, namun juga bisa memastikan kementerian/lembaga yang bertanggungjawab mengeksekusi dengan kejelasan dukungan sumber daya.
Menanggapi hal ini, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa strategi kebijakan ekonomi dan fiskal untuk tahun 2026 diarahkan pada penguatan ketahanan nasional dan percepatan transformasi ekonomi di tengah tantangan global yang makin kompleks.
“Strategi kebijakan ekonomi dan fiskal untuk tahun 2026 diarahkan pada penguatan ketahanan nasional secara menyeluruh. Fokus utama diarahkan pada pencapaian swasembada pangan, swasembada energi, peningkatan kualitas pendidikan, percepatan industrialisasi nasional. Pencapaian ini akan menjadi fondasi untuk mempertahankan dan memperkuat pertahanan dan ketahanan nasional,” ujar Menkeu.
Untuk mewujudkan ketahanan nasional, Menkeu mengungkapkan pembangunan ekonomi tidak dapat diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Intervensi negara diperlukan secara proporsional, terutama untuk mengoreksi kegagalan pasar dan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.
“Prinsip utama yang mendasari adalah ‘the greatest good for the greatest many’, yakni kebijakan pemerintah harus mampu menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyak mungkin rakyat. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berupaya menghindari jebakan kekuasaan oleh segelintir kepentingan, memastikan pertumbuhan ekonomi nasional dapat berdampak secara nyata, dan peningkatan kesejahteraan dapat makin merata,” kata Menkeu.
Di tengah fragmentasi geopolitik, rivalitas antarnegara, serta melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia, Presiden Prabowo mengingatkan agar Indonesia terus berpegang pada prinsip politik luar negeri yang bebas aktif, menjadi negara non blok, menjunjung tinggi kedaulatan nasional, dan tidak berpihak pada kutub kekuatan manapun.
Dengan latar belakang situasi tersebut, Menkeu mengatakan KEM PPKF RAPBN 2026 dirancang untuk mampu meredam gejolak global sekaligus mengakselerasi transformasi Indonesia secara struktural yang diarahkan pada delapan agenda prioritas, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi,
Makan Bergizi Gratis (MBG), mewujudkan pendidikan bermutu, kesehatan yang berkualitas, pemberdayaan desa, koperasi, dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global.
“Kebijakan fiskal tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat kualitas belanja, optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi serta pengelolaan pembiayaan yang hati-hati atau prudent dan berkelanjutan atau sustainable. Prinsip efisiensi dan efektivitas menjadi roh utama di dalam alokasi anggaran tahun 2026,” ujar Menkeu.
Menkeu juga menegaskan pentingnya sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, termasuk kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung stabilitas makroekonomi, mengendalikan inflasi, dan memperluas akses pembiayaan inklusif.
Atas nama Pemerintah, Menkeu juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi yang telah menyampaikan pandangan dan masukan yang konstruktif terhadap KEM PPKF tahun 2026.
“Seluruh pandangan dan masukan merupakan bagian kolektif untuk terus merancang kebijakan fiskal yang responsif terhadap berbagai gejolak yang terjadi dan untuk menjawab harapan besar masyarakat,” kata Menkeu.(*)
