MataParlemen.id-Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita membantah ada pembiaran aparat keamanan terhadap aksi massa yang anarkis dengan tujuan ingin menerapkan kondisi darurat militer. Pemerintah tidak pernah memikirkan ke arah sana.
“Tidak ada kita mau ngambil alih (darurat militer), tidak ada,” kata Tandyo saat ditemui usai mengikuti rapat tertutup dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (1/9/2025).
Tandyo mengatakan, sedari awal penanganan aksi demonstrasi merupakan ranah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Sedangkan TNI hanya bersifat membantu pengamanan agar demonstrasi berjalan dengan kondusif.
“Kita taat konstitusi, kita memberikan bantuan kepada institusi lain tentunya atas dasar regulasi dan permintaan saat itu,” kata mantan wakil KSAD tersebut.
Tandyo menambahkan, komitmen TNI untuk terus bekerja sama dengan Polri dalam mengembalikan stabilitas keamanan menguat setelah Presiden Prabowo Subianto memberi arahan langsung kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kepala Polri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (30/8/2025).
Dalam pertemuan itu, Prabowo meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk memperkuat kerja sama guna meredam aksi anarkis massa yang semakin sering terjadi.
“Jadi, tidak ada kita mau ambil alih karena itu disampaikan bahwa yang di depan kan Polri dulu, baru setelah itu ada kondisi seperti ini, ya barulah kita jadi satu dengan Polri,” jelas Tandyo.
Sebelumnya, sejumlah warganet banyak membuat status khawatir pemerintah melakukan darurat militer. Namun, hal itu tidak diterapkan Presiden RI Prabowo Subianto, yang hanya meminta TNI-Polri menindak tegas perusuh dan penjarah. (*)
