MataParlemen.id-Anggota Komisi V DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, mengungkapkan bahwa peninjauan ini dilakukan untuk mendorong percepatan pembangunan.
Pertama, Stadion Utama Riau menjadi perhatian khusus karena pasca-Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2012, yang mana stadion tersebut tidak lagi difungsikan secara optimal.
“Stadion ini dulunya venue utama PON 2012. Tapi setelah itu tidak terawat dan tidak difungsikan. Padahal biaya pembangunannya mencapai Rp1,2 triliun. Ini sangat disayangkan. Maka kita berharap pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), bisa turun tangan untuk merevitalisasi stadion ini,” ujar Syahrul.
Politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menambahkan bahwa revitalisasi stadion juga harus dibarengi dengan pemikiran jangka panjang terkait keberlangsungan dan pemanfaatannya.
Mengingat luas kawasan stadion mencapai sekitar 60 hektare, Syahrul mendorong agar dilakukan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mengelola stadion beserta kawasannya.
“Tadi ada ide karena lahannya cukup luas, bisa dilakukan KPBU, bukan hanya mengelola stadion utama tapi juga kawasan sekitarnya. Sehingga keberlanjutan stadion ini bisa terjamin,” jelas legislator dari Dapil Riau II tersebut.
Usai dari stadion, rombongan Komisi V DPR RI melanjutkan perjalanan menuju Kota Dumai. Di tengah perjalanan, mereka sempat singgah di rest area Jalan Tol Pekanbaru–Dumai untuk mengevaluasi langsung kondisi tol yang menjadi bagian dari pembahasan Panitia Kerja (Panja) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol di DPR RI.
“Sekarang kami juga tengah mengawasi pelaksanaan SPM jalan tol. Maka kami lihat langsung di lapangan seperti apa kondisinya. Karena kita ingin standar pelayanan di jalan tol itu benar-benar dirasakan masyarakat,” ungkapnya.
Di Kota Dumai, Komisi V meninjau Jalan Parit Kitang yang diharapkan menjadi jalur alternatif bagi kendaraan berat seperti truk pengangkut crude palm oil (CPO) menuju pelabuhan.
Meski status jalan tersebut masih milik daerah, Syahrul mendorong agar pemanfaatan anggaran Inpres Jalan Daerah (IJD) dapat digunakan untuk mendukung fungsionalisasi jalan.
“Kita ingin jalan ini fungsional dulu. Tidak harus langsung diaspal, bisa dimulai dengan penimbunan sepanjang 18 km. Karena saat ini truk-truk CPO malah lewat jalan padat masyarakat, itu cukup membahayakan,” tegasnya.
Syahrul menutup dengan menekankan pentingnya kolaborasi antara DPR RI, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kementerian PU agar pembangunan infrastruktur di Provinsi Riau bisa berjalan maksimal di tahun-tahun mendatang. (*)
