MataParlemen.id-Komisi XI DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono atau Tommy menjadi salah satu calon yang mengikuti fit and proper test tersebut.
Fit and proper test digelar di ruang rapat Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). Fit and proper test tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi XI DPR Misbakhun.
“Mengawali rapat dengar pendapat umum hari ini kita agendakan lanjutan dari fit and proper test terhadap calon Deputi BI,” kata Misbakhun.
“Perlu saya sampaikan bahwa masa dinas calon Deputi BI adalah 5 tahun dan kita memutuskan dalam RDPU ini untuk jabatan 5 tahun satu periode penuh,” sambungnya.
Misbakhun mengatakan ada tiga calon Deputi Gubernur BI. Mereka ialah Dicky Kartikoyono, Solikin Munajat Juhro, dan Tommy.
“Sesuai dengan surat yang masuk ke pimpinan DPR RI dan ditugaskan ke komisi XI calon yang sudah kita uji kelayakan dan kepatutan pertama Solikin, baru selesai tadi Dicky, dan sekarang calon yang ada di depan kita Thomas Djiwandono,” katanya.
Tommy mengatakan ingin memperkuat sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter jika terpilih menjadi Deputi Gubernur BI. Selain itu, dia ingin membantu pertumbuhan ekonomi.
“Intinya ingin menjelaskan bagaimana sinergi kebijakan yaitu sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter, tapi tentunya dengan otoritas keuangan lainnya dapat membantu pertumbuhan ekonomi kita lainnya ke depan,” ujar Tommy.
Sinergi BI dan Pemerintah
Dalam kesempatan ini, Tommy menegaskan sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah tak akan mengurangi independensi masing-masing lembaga.
Tommy mengatakan kerja sama kebijakan fiskal dan moneter menjadi fondasi penting untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju pada 2045.
Tommy mengatakan Indonesia memiliki potensi besar menjadi negara maju di 2045, dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Caranya adalah dengan mesin pertumbuhan bergerak semua bersama, dalam hal ini fiskal, moneter, sektor keuangan, dan iklim investasi bergerak secara bersama-sama dan akhirnya membantu semua sektor lain yaitu sektor yang bernilai tambah, yang mempunyai multiplier yang tinggi, pun juga sektor yang resilien dan padat karya untuk tumbuh selaras dan dengan itu pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif bisa tercapai,” kata Tommy.
Tommy menilai ada tiga pilar utama untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju. Di antaranya ialah pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan stabilitas nasional.”
Ada tiga hal yang saya anggap penting untuk mewujudkan negara maju yaitu pertumbuhan ekonomi tentunya, tapi juga harus ditopang oleh pemerataan oleh pembangunan tersebut dan stabilitas nasional,” ujarnya.
Dia mengatakan dari sisi kebijakan, pertumbuhan ekonomi membutuhkan penciptaan likuiditas untuk mendorong aktivitas ekonomi.
Selain itu, kata dia, peran lembaga keuangan dalam mendukung ekspansi dunia usaha dan UMKM juga diperlukan.
“Pemerataan di sini adalah kunci dari peran utama atau optimalisasi APBN. Dan mungkin bisa turun sedikit,” ujarnya.
Ia mengatakan, pemerataan pembangunan menjadi kunci optimalisasi peran APBN. Adapun, menurutnya, stabilitas nasional diwujudkan melalui sinergi BI dan pemerintah dalam pengendalian inflasi.
“Stabilitas nasional di sini yang saya maksud adalah sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah, yaitu pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat melalui stabilisasi harga pangan dan melalui penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah,” paparnya.
“Sekali lagi saya tekankan bahwa sinergisitas tersebut tidak mengurangi independensi masing-masing lembaga. Ini kritikal, ini sesuatu yang menurut saya penting dilanjutkan dan sudah istilahnya fondasinya sudah ada dengan Undang-Undang dan perundang-undangan yang sudah berlaku,” imbuh dia. (ira)
