MataParlemen.id-Semua ASN (aparatur sipil negara) yang ada di Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menjadi Ketua dan pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Setjen DPR RI.
Namun yang utama adalah mereka yang mau bekerja untuk kepentingan organisasi. Itulah kriteria yang diharapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar dari pengurus KORPRI.
“Saya kira semua ASN yang ada di Setjen DPR RI ini mempunyai hak dan kewajiban yang sama ya. Kalau berkaitan dengan kriteria pengurus KORPRI, tentu yang diharapkan adalah mereka yang mau bekerja untuk kepentingan organisasi. Itu yang harus menjadi acuan utama. Namun tentunya selama ini sudah terlihat track record-nya, siapa yang selama ini bekerja dan punya keinginan untuk membangun organisasi. Saya kira itu semua bisa terlihat, dan dinilai bersama,” ujar Indra Iskandar usai membuka rapat KORPRI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (30/7/2025).
Pihaknya melihat hal itu yang ada di kepengurusan KORPRI Setjen DPR RI periode terdahulu yang diketuai oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Aparatur (SDMA) Setjen DPR RI, Djaka Dwi Winarko.
Itu terbukti dengan berbagai kegiatan baru yang diadakan atau dibangun saat kepengurusan KORPRI sebelumnya, baik itu di bidang olahraga, seni dan sosial.
Sebut saja munculnya komunitas sepeda, komunitas sastra parlemen, komunitas pecinta alam, komunitas tari, serta berbagai komunitas keagamaan lainnya.
Dijelaskan Indra, posisi KORPRI merupakan ASN di lembaga pemerintah. Meskipun kita semua berada di lembaga politik DPR. sehingga pihanya berharap KORPRI bisa terus netral.
Sehingga KORPRI bisa menjadi wadah pemersatu ASN yang ada di Setjen DPR RI, yang dapat terus memberikan ruang bagi seluruh ASN yang ada di Setjen DPR, bisa menjaga keseimbangan hidupnya. Baik dari sisi urusan personal maupun juga dari sisi solidaritas dan lain sebagainya.
“Bisa dikatakan, KORPRI hadir untuk memastikan semua ASN memiliki wadah untuk bisa menyampaikan aspirasi-aspirasinya. Termasuk dalam hal kesejahteraannya. Seperti membuka peluang-peluang kesejahteraan lewat kerja sama dengan pihak ketiga yang dapat memberikan kemudahan kredit untuk kepemilikan rumah huniah. Karena tidak sedikit pegawai yang belum memiliki hunian, belum memiliki rumah,” jelasnya.
Usai menerima laporan pertanggung jawaban pengurus KORPRI periode 2020-2025 yang diketuai oleh Djaka Dwi Winarko, rapat dilanjutkan dengan pemilihan Ketua KORPRI periode selanjutnya. Achmad Sani Alhusain yang kesehariannya menjabat sebagai Kepala Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma terpilih dengan cara musyawarah dan mufakat sebagai Ketua KORPRI.
Diikuti M. Najib Ibrahim (Kepala Biro Protokol dan Humas) sebagai Wakil Ketua KORPRI, serta Dewi Pusporini, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi sebagai Sekretaris KORPRI kepengurusan tahun 2025-2030. (*)
