MataParlemen.id-Sekretaris Jenderal DPD RI Mohammad Iqbal menegaskan bahwa akurasi data dan kecepatan pelayanan merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga negara.
Penegasan itu disampaikannya saat memberikan arahan kepada para pejabat Eselon II dan Pejabat Fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, yang baru saja di lantik di Loby DPD RI, pada jumat (6/2/2025).
Iqbal menyampaikan bahwa jabatan yang diemban para pejabat tidak hanya menuntut tanggung jawab struktural, tetapi juga kedisiplinan dalam mengelola data dan memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat.
Menurutnya, data yang tidak tertib akan berdampak langsung pada kualitas kebijakan dan layanan yang dihasilkan.
“Kepercayaan publik tidak dibangun dari retorika, tetapi dari data yang akurat dan pelayanan yang cepat serta konsisten,” ujar Iqbal dalam sambutannya.
Ia mengingatkan bahwa di era birokrasi modern, pengelolaan data menjadi fondasi utama dalam setiap proses pengambilan keputusan.
Karena itu, setiap pejabat diminta memastikan data yang dikelola valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Data yang rapi dan dapat dipercaya akan memudahkan kerja kita sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Di situlah kepercayaan publik tumbuh,” lanjutnya.
Selain soal data, Iqbal juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik. I
a meminta para pejabat untuk bersikap responsif, terbuka, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, seiring dengan meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas lembaga negara.
Arahan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola internal Sekretariat Jenderal DPD RI, khususnya dalam mendorong kinerja aparatur yang profesional dan berintegritas.
Iqbal berharap para pejabat baru dapat segera beradaptasi dan menunjukkan kinerja nyata yang berdampak langsung pada kualitas pelayanan lembaga.
“Pelayanan yang cepat, tepat, dan berbasis data yang akurat adalah wajah DPD RI di mata publik. Itu yang harus kita jaga bersama,” tutupnya.
Iqbal melantik pimpinan tinggi pratama, Hartawan menjadi Karo Sistem Informasi dan Dokumentasi, Sanherif S Hutagaol sebagai Kepala Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum, Empi Muslion sebagai Karo Sekretariat Pimpinan, Zulfikar Saifuddin sebagai Karo Perencanaan dan Keuangan, serta Yulia Indrianingtyas sebagai Karo Persidangan I.(ira)
