MataParlemen.id-Pemerintah sudah menetapkan satu hari kerja dari rumah atau work from home (WFH) sebagai efisiensi BBM dampak perang di Timur Tengah (Timteng). Kapan pemerintah akan mengumumkan hari WFH?
“Pokoknya sudah ditetapkan pekan ini,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai menemani Presiden Prabowo Subianto menerima pengusaha Amerika Serikat (AS) Ray Dalio di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Airlangga mengatakan pemerintah secepatnya mengumumkan hari WFH untuk pegawai pemerintah. Airlangga menilai pengumuman hari WFH tak akan melewati bulan Maret.
“Secepatnya, kan tinggal berapa, bulan ini tinggal berapa hari kan. Jadi masih ada waktu,” ujar Airlangga.
Baca juga:
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa belum bicara banyak soal WFH. Purbaya mengatakan Prabowo terus memantau perkembangan pembahasan hari WFH.
“WFH sudah, kan Pak Presiden monitor langsung begitu. Ini sebentar lagi diumumkan oleh Pak, Pak Menko Perekonomian,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima sebelumnya memandang kebijakan 1 hari WFH dalam sepekan baik untuk penghematan energi. Namun, dia memandang kebijakan itu hanya untuk jangka pendek dan tidak boleh dijadikan solusi tunggal.
“Gagasan ini bisa dianggap baik sebagai langkah taktis jangka pendek, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai solusi tunggal atas persoalan tingginya harga minyak,” kata Aria Bima.
Legislator PDIP itu memahami pemerintah tengah mengkaji skema kerja fleksibel satu hari dalam lima hari kerja untuk ASN, swasta, dan pemda sebagai respons atas lonjakan harga minyak dunia.
Pada saat yang sama, kata dia, kondisi harga minyak memang sedang bergejolak tajam akibat perang yang dimulai AS dan Israel terhadap Iran.
Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera tak masalah kapan pun waktunya dalam sepekan untuk bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Menurutnya, selama masyarakat bisa produktif, WFH hari apa pun tidak jadi masalah.
“Hari apa pun asal ukuran produktivitasnya jelas nggak masalah. Malah bisa menghasilkan putaran ekonomi baru,” kata Mardani.
Dia mencontohkan pengurangan waktu yang semestinya ditempuh untuk perjalanan ke kantor bisa dipakai untuk berkebun atau beternak. Kendati demikian, ia mengingatkan ukuran produktivitas bagi pegawai juga mesti diperketat.
“Misal berkebun, beternak dan produk lainnya karena punya waktu hasil pengurangan waktu perjalanan yang bisa 2-4 jam jika pergi ke kantor. Sekali lagi ukuran produktivitasnya yang baku dan ketat,” ucap dia.
Lebih lanjut, ia juga tak masalah jika akhirnya hari Jumat-lah yang dipilih untuk WFH. Dia menegaskan kembali libur yang panjang itu justru bisa membuat lebih produktif.
“Jika ukuran kinerjanya jelas WFH sama dengan WFA (work from anywhere) artinya boleh saja di hari Jumat. Malah bisa produktif. Tiga hari tidak ke kantor tapi tetap produktif dengan keluarga bisa optimal. Yang utama mindset dan karakter ASN yang harus maju dan produktif,” ujar dia.
Diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan sejumlah menko dan menteri teknis telah menyepakati pelaksanaan hari work from home (WFH) per minggu dalam upaya penghematan BBM.
Tito menyebutkan pemberlakuan WFH itu tinggal menunggu laporan kepada Presiden Prabowo Subianto dan diumumkan secara resmi ke masyarakat.
“Udah rapat kemarin, rapat hampir 3 atau 4 jam. Ya, tapi kita sepakat untuk satu suara berarti yang menyampaikan, ya saya nggak tahu siapa, (rapat) di Istana. Apakah Pak Menko PMK, apakah Menko Ekonomi, ataukah nanti oleh Pak Mensesneg (yang mengumumkan). Jadi, kita hanya memberikan masukan-masukan saja, tapi saya nggak berwenang untuk menyampaikan ke publik,” kata Tito seusai konferensi pers update PHTC di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/3/2026).
\Kendati demikian, Tito enggan membocorkan hari yang telah disepakati untuk WFH tersebut. Sebab, menurut dia, hasil rapat itu masih harus dilaporkan dahulu kepada Presiden. (ira)
