MataParlemen.id-Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) telah rampung dibahas di tingkat I dan akan segera dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan. Ia menilai regulasi ini sangat penting sebagai landasan penyelenggaraan haji tahun 2026.
“Rapat tadi sudah diambil keputusan di tingkat I. Catatan dari pandangan fraksi-fraksi maupun pemerintah tidak ada, semua menyetujui untuk dibawa ke pengambilan keputusan berikutnya. Tentu di dalam pembahasan ada perdebatan, tapi semuanya bisa kita selesaikan sehingga tidak lagi ada catatan,” ujar Marwan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (25/08/2025).
Dalam rapat Panja sebelumnya, terdapat beberapa isu krusial yang menjadi perdebatan. Ketua Panja RUU PIHU, Singgih Januratmoko, menyampaikan bahwa setidaknya ada tiga poin krusial yang berhasil disepakati.
Pertama, terkait pengaturan tugas haji di daerah yang kini dibatasi dan diperjelas. Kedua, mengenai kelembagaan, di mana sebelumnya berbentuk Badan Haji, kini ditetapkan menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Ketiga, soal kuota haji khusus yang tetap dipertahankan pada angka 8 persen.
Selain itu, Panja juga menyepakati bahwa kuota tambahan akan dibicarakan bersama antara DPR dan Kementerian yang baru.
“Dengan demikian kami berharap Komisi VIII bisa menggunakan undang-undang ini sebagai landasan penyelenggaraan haji tahun 2026. Karena itu, kalau bisa segera diputuskan di paripurna terdekat,” tambah Legislator Fraksi PKB dapil Sumut II.
Politisi Fraksi Partai Golkar ini menegaskan, revisi UU Haji ini mendesak agar kebijakan dapat menyesuaikan dengan perkembangan di Arab Saudi serta meningkatkan pelayanan kepada jamaah Indonesia.
“Undang-undang ini sudah kita atur sedemikian rupa sehingga nanti penataan jamaah bisa lebih baik. Kita berharap kekacauan penempatan jamaah seperti tahun sebelumnya tidak terulang lagi,” pungkasnya.
