MataParlemen.id – Anggota MPR RI dari Fraksi PKS, Riyono, menanggapi pidato tahunan Presiden dalam Sidang Tahunan MPR 2025 dengan menyoroti besaran anggaran sektor pangan yang disebutkan Presiden.
Dalam acara diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (20/8/2025), Riyono menyampaikan bahwa sektor pangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp164,5 triliun untuk tahun 2026.
Menurutnya, angka ini menunjukkan adanya optimisme dan political will dari Presiden, namun masih jauh dari kebutuhan ideal untuk mencapai kedaulatan pangan nasional.
“Kalau ingin benar-benar kedaulatan pangan dari hulu ke hilir, minimal anggarannya 10 persen dari APBN, berarti sekitar Rp370 triliun. Sekarang baru di angka 0,18 persen atau sekitar Rp50 miliar untuk sektor pertanian dalam arti luas. Tapi angka Rp164 triliun itu sudah kemajuan,” kata Riyono.
Ia menyebut, sektor pangan saat ini masih menghadapi berbagai persoalan serius, termasuk keterlambatan dalam penyaluran bantuan pangan seperti SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).
“SPHP seharusnya disalurkan awal tahun. Tahun ini rencananya enam kali, tapi baru dua kali dijalankan. Itu pun langsung dua bulan sekaligus. Harusnya diterima tiap bulan 10 kilo, sekarang langsung 20 kilo,” jelasnya.
Menurut Riyono, kondisi di lapangan menunjukkan harga beras masih tinggi. Dari hasil kunjungannya ke sejumlah daerah, masyarakat mengaku harga beras kini berkisar Rp13.000 hingga Rp13.500 per kilogram, naik dari harga normal Rp10.000 sampai Rp11.000.
“Kalau ditanya mahal atau murah, jawabannya pasti mahal. Ini realitas yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti soal dominasi swasta dalam tata niaga beras. Riyono menyebut saat ini negara hanya menguasai sekitar 3 sampai 4 persen pasar beras nasional, sedangkan sisanya dikuasai sektor swasta.
“Kalau dibiarkan seperti ini, kita hanya akan terjebak dalam lingkaran setan. Panen bagus, tapi harga tidak stabil. Negara harus hadir dan menguasai sektor pangan strategis,” ujarnya.
Lebih lanjut, Riyono mendukung langkah pemerintah dalam meningkatkan kapasitas produksi pangan, termasuk pencetakan dan optimalisasi lahan baru. Ia mengingatkan, target pencetakan lahan 3 juta hektar harus benar-benar dikejar.
“Pada periode sebelumnya, target 1 juta hektar hanya terealisasi 500 ribu. Ini harus dikawal. Pertanian menyumbang 12,3 persen terhadap PDB dan menyerap tenaga kerja terbesar,” ungkapnya.
Riyono berharap kenaikan anggaran di sektor pangan dibarengi dengan perbaikan tata kelola, terutama sinergi antar kementerian dan lembaga.
“Urusan pangan ini separuh urusan bangsa. Kalau perut rakyat kita kenyang, 50 persen persoalan bangsa selesai,” pungkasnya.
Ia juga menyebut rencana revisi Undang-Undang Pangan yang sedang dibahas di Komisi IV DPR.
Menurutnya, posisi Bulog dan Badan Pangan Nasional harus diperkuat agar bisa memainkan peran strategis, bukan sekadar sebagai operator. (*)
