MataParlemen.id- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto mengusulkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Revisi terutama terkait Pasal 146 dan 147 yang mewajibkan daerah mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru, paling tinggi 30 … Lanjutkan membaca Revisi UU HKPD Demi Cegah PHK 9.000 PPPK di Pemprov NTT