MataParlemen.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sufmi Dasco Ahmad hadir sebagai salah satu pembicara kunci dalam Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) XXXV Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) 2026 di Claro Hotel Makassar pada Selasa (4/8/2026).
Dalam forum tersebut, Dasco menyatakan bahwa DPR berkomitmen mengawal regulasi dan kepastian hukum yang pro-investasi guna memperluas lapangan kerja serta mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK).
DPR RI, menurut Dasco menempatkan kepastian hukum dan regulasi yang mendukung investasi sebagai bagian penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus mencegah meluasnya pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia juga menegaskan investasi baru menjadi salah satu kunci untuk memperluas kesempatan kerja.
Dasco menegaskan, kepastian hukum dan regulasi yang jelas dapat memperkuat keyakinan pelaku usaha untuk melakukan investasi.
“Kepastian hukum menjadi faktor penting. Investor akan berani masuk jika mereka merasa aman dan memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya di Indonesia,” kata Dasco dihadapan peserta Rakerkonas XXXV APINDO 2026.
Lebih jauh, Dasco menilai pertumbuhan investasi tidak hanya berkaitan dengan masuknya modal ke dalam negeri, tetapi investasi juga diharapkan dapat menciptakan kegiatan usaha baru yang pada akhirnya membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.
Ia mengakui ancaman PHK mulai dirasakan di sejumlah sektor. Karena itu, pemerintah, DPR, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya perlu bersama-sama mencari langkah untuk mengantisipasi dampaknya.
“Kita harus bersama-sama memitigasi PHK. Yang terpenting adalah bagaimana investasi terus tumbuh sehingga pembukaan lapangan kerja baru lebih besar daripada jumlah pekerjaan yang hilang,” kata Dasco.
Hal yang juga ia tekankan adalah pentingnya menjaga stabilitas politik nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik.
Karena stabilitas politik yang berjalan beriringan dengan kepastian regulasi dapat memperkuat kepercayaan investor.
Kolaborasi antara pemerintah, DPR, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kalau pengusaha bersatu, Indonesia bisa maju. Karena itu, kami di DPR akan terus mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat agar investor semakin percaya menanamkan modalnya di Indonesia,” ujarnya.
Susun UU Ketenagakerjaan Baru
Selain mendorong regulasi pro-investasi, Dasco mengungkapkan APINDO telah memprakarsai forum dialog yang mempertemukan pemerintah, DPR, dunia usaha, dan serikat pekerja.
Forum tersebut membahas penyusunan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Dasco menilai regulasi tersebut harus mampu mengakomodasi kepentingan pekerja dan pengusaha secara seimbang.
Aturan ketenagakerjaan yang dihasilkan harus menciptakan hubungan industrial yang sehat dan produktif sekaligus mampu menjawab perkembangan dunia kerja.
“Pertemuan-pertemuan ini akan terus kami kawal agar menghasilkan undang-undang yang sehat, berkeadilan, dan mampu menjawab perkembangan dunia ketenagakerjaan saat ini,” ujarnya.
Dasco menegaskan DPR siap menjadi mitra strategis pemerintah dan dunia usaha dalam melahirkan kebijakan yang meningkatkan daya saing Indonesia, menarik investasi, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi.
Rakerkonas XXXV APINDO 2026 di Makassar dihadiri pengurus APINDO dari seluruh Indonesia, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, kepala daerah, duta besar negara sahabat, serta pelaku usaha nasional.
Forum tersebut mengusung tema “Ketahanan Ekonomi Nasional: Peran Pengusaha Indonesia di Tengah Fragmentasi Global” dan menjadi wadah penyusunan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat investasi serta penciptaan lapangan kerja. (har)
