MataParlemen.id – Ketua DPR RI Puan Maharani, memastikan bahwa pihaknya ikut mengawal percepatan penanganan bencana gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). DPR juga menyiapkan koordinasi lintas pihak agar bantuan yang dibutuhkan masyarakat segera disalurkan di tengah proses tanggap darurat.
Puan mengatakan, pimpinan dan sejumlah anggota DPR telah mengunjungi NTT dua hari sebelum pernyataannya disampaikan. Kunjungan tersebut dilakukan untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah yang juga turun langsung menangani dampak gempa.
“Ya, dua hari yang lalu, DPR — Pak Dasco, Pak Cucun, pimpinan dan beberapa anggota DPR sudah melakukan kunjungan ke NTT untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan wakil pemerintah atau para menteri yang melakukan kunjungan ke sana,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Menurut Puan, DPR tidak ingin penanganan bencana berjalan sendiri-sendiri. Kebutuhan masyarakat di lapangan akan terus dikoordinasikan dengan pemerintah agar bantuan dapat diberikan secara cepat dan tepat sasaran.
“NTT tidak sendirian, DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insyaallah semuanya bergotong-royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana,” katanya.
Puan juga menyampaikan duka cita mendalam kepada masyarakat NTT yang terdampak bencana. Ia menegaskan, DPR akan terus memantau perkembangan kondisi di lapangan, termasuk memastikan kebutuhan korban menjadi perhatian dalam proses tanggap darurat.
Ia mengatakan pemerintah juga dijadwalkan mengirim sejumlah menteri ke NTT. DPR, lanjut Puan, telah berkoordinasi terkait bantuan yang diperlukan berdasarkan hasil pengecekan kebutuhan di lapangan.
“Besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana. Tadi kami juga sudah berkoordinasi, kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan,” ujar Puan.
Setelah bantuan awal disalurkan, DPR akan kembali melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah untuk memetakan kebutuhan berikutnya selama masa tanggap darurat.
“Setelah itu baru kita akan melakukan rapat koordinasi lagi dengan pemerintah terkait dengan apa-apa yang kemudian dibutuhkan dalam proses tanggap darurat ini sehingga bisa dipercepat prosesnya,” tuturnya.
Tak hanya mengandalkan koordinasi di tingkat pusat, DPR juga meminta anggota parlemen dari daerah pemilihan NTT untuk tetap berada dalam posisi siaga. Mereka ditugaskan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan menyampaikan kebutuhan masyarakat yang muncul di lapangan.
“Dan tentu saja kami juga menugaskan teman-teman anggota DPR dari dapil NTT untuk bisa terus berkoordinasi dan standby di sana untuk melakukan hal-hal yang diperlukan dan berkomunikasi jika dibutuhkan,” kata Puan.
Langkah tersebut menunjukkan upaya DPR menempatkan kecepatan respons dan koordinasi sebagai kunci penanganan gempa NTT, sekaligus memastikan kebutuhan warga terdampak tidak terputus dari pengambilan keputusan di tingkat pemerintah pusat. (erc)
