MataParlemen.id-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan sejumlah arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki kondisi pasar saham di Indonesia.
Sebagaimana diketahui, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dua hari terakhir ambruk hingga ke level 7.000-an, sebelum akhirnya bangkit di level 8.000-an.
Airlangga mengatakan arahan besar Prabowo terkait transformasi struktural di Bursa Efek Indonesia (BEI) seperti mempercepat proses demutualisasi, aturan free float dinaikkan dari 7,5% menjadi 15%, hingga meningkatkan limit dana pensiun dan asuransi di pasar modal dari 8% ke 20%.
“Bapak presiden sudah memonitor terkait perkembangan pasar modal akibat dari apa yang dilakukan oleh MSCI dan juga dilakukan oleh lembaga rating seperti UBS dan Goldman Sachs. Ini yang saya sampaikan adalah seluruhnya arahan Pak Presiden,” kata Airlangga usai rapat koordinasi di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2025).
Arahan pertama, mendorong percepatan demutualisasi BEI mulai tahun ini.
Langkah itu dianggap bisa mengurangi benturan kepentingan di BEI antara pengurus bursa dengan anggota bursa dan mencegah pasar praktek pasar yang tidak sehat.
“Demutualisasi bursa ini juga akan membuka terhadap investasi termasuk dari Danantara dan agency lainnya. Tahapannya sudah masuk dalam UU P2SK dan langkah demutualisasi ini bisa dilanjutkan dengan bursa go public di tahap berikutnya,” tutur Airlangga.
Kedua, terkait dengan penguatan governance atau tata kelola dan keterbukaan publik, pemerintah mendorong adanya perbaikan.
Langkah ini dilakukan untuk memberikan jaminan kepada investor.
“OJK dan BI diharapkan menerbitkan aturan yang meningkatkan free float dari 7,5% menjadi 15%. Ini ditargetkan di bulan Maret ini,” papar Airlangga.
Dengan kenaikan free float menjadi 15%, Indonesia disebut setara dengan beberapa negara lain bahkan lebih tinggi dari Singapura, Filipina dan Inggris yang masih 10%.
“Indonesia atau bursa efek free float-nya kemarin terlalu rendah.
Bandingkan dengan Malaysia yang 25%, Hongkong 25%, Jepang 25%, Thailand sama dengan Indonesia nantinya 15%.
Singapura masih 10%, Filipina 10% dan Inggris 10%. Jadi kita ambil angka yang relatif lebih terbuka dan tata kelola yang lebih baik,” jelas Airlangga.
Arahan ketiga, pemerintah akan menaikkan limit investasi dana pensiun dan asuransi dari 8% menjadi 20%.
Menurutnya, ini terkait regulasi baru sejalan dengan standar yang berpraktik di negara-negara Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD).
“Indonesia komitmen untuk mengadopsi standar-standar tersebut agar kita bisa mempertahankan di standar emerging market dan tentunya kita berharap pasar modal kita lebih kuat, adil, kompetitif dan transparan karena ini signal kepada global market, tetapi faktor fundamental ekonomi kita tetap kuat dan pemerintah tidak khawatir terkait kondisi makro ekonomi maupun fiskal,” paparnya. (ira)
