MataParlemen.id-Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai bahwa setelah kemajuan fisik pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terlihat signifikan, langkah berikutnya yang mendesak adalah penegasan arah kebijakan dan peta jalan pemindahan pemerintahan menuju tahun 2028.
Hal itu disampaikan Doli dalam acara ramah tamah bersama jajaran kementerian di Gedung Kemenko 3 IKN, di Nusantara, Kalimantan Timur, awal pekan ini.
Doli mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan target IKN menjadi “ibu kota politik” pada 2028, tetapi istilah tersebut perlu dijabarkan secara jelas dalam konteks hukum dan perencanaan nasional.
“Perlu dijelaskan dulu apa itu ibu kota politik, karena di dalam undang-undang dan master plan kita hanya mengenal istilah ibu kota negara, Nusantara,” ujarnya.
Menurutnya, kejelasan tersebut penting agar seluruh kementerian dan lembaga memiliki arah yang sama dalam menyiapkan proses transisi pemerintahan.
Politisi Golkar itu menjelaskan bahwa setelah istilah “ibu kota politik” diperjelas sebagai pusat kegiatan pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maka pemerintah perlu menyusun peta jalan yang matang dan realistis menuju 2028.
“Tahun 2028 itu tidak lama lagi, efektifnya hanya sekitar satu setengah tahun. Jadi harus disiapkan dari sekarang pemindahan ASN-nya, kementerian mana saja yang lebih dulu pindah, berapa orang, dan dimana mereka akan tinggal,” ujar Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini.
Doli juga menyoroti pentingnya kesiapan fasilitas sosial dan layanan publik dalam menunjang kehidupan ASN dan keluarganya di IKN.
Ia menilai langkah pembangunan sekolah, rumah sakit, dan sarana umum lainnya sudah berada di jalur yang tepat, namun perlu dipastikan rampung sesuai jadwal.
“Saya lihat tadi sudah ada SD, SMP, rumah sakit, dan sarana lain yang cukup bagus. Tinggal memastikan agar seluruh fasilitas ini siap saat gelombang pemindahan ASN dimulai,” kata Doli.
Menutup pernyataannya, Doli menekankan bahwa keberhasilan IKN tidak hanya diukur dari bangunan megah, tetapi juga dari kesiapan sistem pemerintahan yang akan beroperasi di dalamnya. “Kalau kita mau jadikan ini ibu kota pemerintahan, maka harus ada kepastian dan ketegasan kebijakan. Kalau masih ragu, dari sekarang lebih baik dikatakan tidak. Tapi kalau iya, maka harus dikejar dengan perencanaan matang,” pungkasnya
