MataParlemen.id-Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel menangis saat digelandang penyidik KPK. Ia digelandang usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan sertifikasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
Dengan rompi tahanan oranye dan tangan diborgol, Noel menyampaikan permohonan amnesti kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Semoga saya mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo,” kata Noel di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (22/8/2025).
Selain itu, Noel juga meminta maaf kepada Presiden Prabowo, keluarga, serta masyarakat.
“Saya meminta maaf kepada Presiden Pak Prabowo. Kedua, saya minta maaf kepada anak dan istri saya. Ketiga, saya minta maaf terhadap rakyat Indonesia,” ujarnya.
Sebaliknya, Presiden RI Prabowo Subianto memberhentikan Immanuel Ebenezer alias Noel sebagai Wamenaker usai ditetapkan tersangka oleh KPK pada Jumat (22/8/2025).
Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan Prabowo telah menandatangani Keputusan Presiden terkait pemberhentian terhadap Noel.
“Untuk menindaklanjuti hal tersebut, bapak presiden telah menandatangani Keputusan Presiden tentang pemberhentian saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja,” kata Prasetyo dalam sebuah video, Jumat (22/8/2025).
Prasetyo menyampaikan saat ini pemerintah menyerahkan KPK untuk menjalani proses hukum sebagaimana mestinya.
Ia pun berharap kasus yang menimpa Noel ini menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat negara untuk bekerja keras dan menentang korupsi.
Noel menjadi anggota Kabinet Merah Putih pertama yang ditangkap dalam operasi oleh KPK.
Noel tertangkap operasi tangkap tangan oleh KPK atas dugaan kasus pemerasan di Kementerian Ketenagakerjaan. Ia diciduk di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta.
Kasus ini bermula dari laporan adanya pemerasan di lingkungan Kemenaker. KPK menduga Noel menerima Rp3 miliar dari praktik pemerasan sertifikasi K3.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, dugaan pemerasan ini sebenarnya telah berlangsung sejak 2019. Biaya resmi penerbitan sertifikat K3 seharusnya Rp275 ribu.
Namun, perusahaan yang mengurus sertifikasi dipaksa membayar hingga Rp6 juta. Dari praktik itu, terkumpul dana sekitar Rp81 miliar.
“Sejumlah uang tersebut mengalir kepada pihak penyelenggara negara, yaitu saudara IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan) sebesar Rp3 miliar pada Desember 2024,” kata Setyo.
Noel sendiri membantah dirinya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Kamis (21/8/2025). Dia juga menolak disebut melakukan pemerasan.
“Saya ingin klarifikasi bahwa saya tidak di-OTT. Pertama itu. Kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi kotor yang memberatkan saya,” ucapnya.
Dalam perkara ini, Noel dijerat Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)
