MataParlemen.id-Anggota Komisi VI DPR RI Mulyadi menegaskan pentingnya langkah strategis Pertamina demi menjaga kemandirian energi nasional sekaligus memperkuat tata kelola perusahaan agar bebas dari praktik mafia migas.
Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri beserta Sub Holding di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Mulyadi menyoroti struktur kepemilikan saham Pertamina, yang mana 99 persen saham seri B dimiliki oleh Pertamina dan 1 persen saham seri A dimiliki negara melalui Kementerian BUMN.
Ia menekankan bahwa kehadiran DPR RI melalui Komisi VI DPR RI dalam rapat tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari tanggung jawab sebagai representasi kuasa pemegang saham rakyat Indonesia.
“Kehadiran kami bukan hanya menggugurkan kewajiban konstitusional, tetapi memastikan roadmap Pertamina betul-betul on the track dan sejalan dengan harapan Presiden,” ujar Mulyadi.
Lebih lanjut, Mulyadi menilai slogan Pertamina sebagai perusahaan energi yang mengedepankan ketahanan, ketersediaan, dan keberlanjutan perlu diperluas dengan menambahkan aspek kemandirian energi. Menurutnya, ketahanan energi semata tidak cukup jika masih bergantung pada impor.
“Kalau hanya ketahanan, kita bisa impor tapi bangsa ini butuh kemandirian energi,” tegasnya.
Dirinya juga menyinggung pentingnya pengembangan bisnis rendah karbon (low carbon business) sejalan dengan kebutuhan transisi energi.
Menurutnya, Pertamina harus membuka ruang bagi pengembangan energi terbarukan yang digarap anak bangsa, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang mengganjal implementasi program tersebut.
“Kalau diberikan ruang, anak-anak bangsa kita kreatif mencari potensi energi terbarukan. Dengan begitu, subsidi energi dari pemerintah bisa berkurang secara signifikan,” jelasnya.
Selain soal transisi energi, Mulyadi juga menekankan perlunya pengawasan internal yang lebih kuat di Pertamina.
Ia meminta agar jajaran komisaris tidak hanya berfungsi secara simbolis, tetapi juga membentuk komite audit yang ketat, bahkan hingga audit forensik jika diperlukan.
“Ini penting untuk memastikan kita tidak terlena lagi dengan potensi mafia migas yang menyulitkan bangsa. Jangan sampai ada reinkarnasi mafia lama yang hanya ganti baju, tapi tetap merongrong Pertamina,” ujarnya.
Ia pun mengingatkan, masuknya Komjen (Purn) Mochamad Iriawan dalam jajaran komisaris Pertamina juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat pengawasan dan menutup ruang infiltrasi mafia migas, baik dari internal maupun eksternal.
“Pilihan Presiden menempatkan orang-orang hebat di Pertamina harus dijalankan dengan tegak lurus. Jangan sampai ruang mafia terbuka lagi,” kata Mulyadi.
Menutup pernyataannya, Mulyadi menekankan DPR RI bukan ingin melakukan intervensi teknis, melainkan ingin mengingatkan pesan moral demi memastikan Pertamina konsisten menjalankan amanat konstitusi dalam mengelola energi nasional.
“Mengingatkan dan menguatkan adalah bagian dari tugas wakil rakyat. Kami ingin memastikan Indonesia bersih dari mafia migas, dan Pertamina tegak lurus mendukung visi Presiden serta menjaga kedaulatan energi bangsa,” pungkas Politisi Fraksi Partai Gerindra itu. (*)
