MataParlemen.id – etua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun, menilai penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa (PYS) sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo membawa harapan baru bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terbukti meski IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) sempat mengalami penurunan tapi kini stabil. Bahkan prediksi banyak kalangan jika Menkeu ditinggalkan oleh Sri Mulyani ekonomi akan collaps, ambruk itu tidak terbukti.
“Dalam hitungan hari harga saham mencapai titik tertinggi di atas Rp8.000, ini stabil, dan surat utang negara juga tidak menimbulkan gejolak. Jadi, terjawab sudah spekulasi bahwa ekonomi akan ambruk kalau ditinggalkan Ibu Sri Mulyani itu tidak terbukti,” tegas Misbakhun.
Hal itu disampaikan politisi Golkar itu dalam dialektika demokrasi bertajuk “Menteri Keuangan Baru, Harapan Baru Menata Ekonomi Indonesia”, bersama Faujia Helga Br. Tampubolon (anggota Banggar DPR dari Fraksi Partai Demokrat), dan Piter Abdullah dari Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti), yang digelar KWP kerjasama dengan Pemberitaan DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (18/9/2025).
Misbakhun menilai Purbaya memiliki kapasitas intelektual, pengalaman panjang di bidang ekonomi, serta kemampuan menangkap visi Presiden Prabowo. Tapi, kalau dianggap respon positif dalam pergantian Menkeu RI itu disebabkan ekspektasi citra Ptesiden Prabowo yang mendunia, itu benar. “Justru ke depan para menteri sebagai pembantu presiden kalau sukses itu suksesnya presiden, bukan menteri. Maka para menteri tidak perlu cari panggung,” jelasnya.
Dan, keberhasilan Purbaya ke depan terletak pada kemampuannya menawarkan desain baru bagi kebijakan fiskal, terutama dalam mendukung target Prabowo dalam mewujudkan APBN berdaulat dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. “Yang kita tunggu adalah apa tawaran baru dari Pak Purbaya. Bagaimana desain fiskal Indonesia ke depan agar bisa mewujudkan visi presiden, termasuk wacana APBN zero defisit,” kata Misbakhun.
Misbakhun juga menyoroti kebijakan Kementerian Keuangan yang menempatkan dana pemerintah Rp200 triliun di bank-bank Himbara. Menurutnya, langkah itu sah secara hukum dan menjadi instrumen memperkuat likuiditas perbankan sekaligus merespons isu kelangkaan dana di pasar. “Tantangan Purbaya yang harus dijawab adalah tingginya imbal hasil surat utang Indonesia dibanding negara ASEAN lain, yang masih berada pada 7 persen lebih. Padahal kepercayaan internasional terhadap Presiden Prabowo sangat kuat, sehingga ini perlu dijawab dengan kebijakan fiskal yang lebih strategis,” ungkap Misbakhun.
Menurutnya, posisi Menteri Keuangan bukan hanya soal fiskal, tetapi juga peran penting dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Bank Indonesia, OJK, dan LPS. Tapi, Misbakhun yakin Purbaya akan menghadirkan ide-ide baru yang sejalan dengan visi besar ekonomi Presiden Prabowo Subianto.
Faujia Helga Br. Tampubolon
optimis dengan Pak Purbaya yang ditunjuk Presiden Prabowo, dengan semangat menjaga keseimbangan fiskal dan moneter dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional. “Saya menilai Indonesia akan sampai pada visi Indonesia emas tahun 2045 dan akan ada percepatan perbaikan fundamental ekonomi nasional dengani target pertumbuhan ekonomi hingga 5,2% untuk meningkatkan kesejahteraan di tahun 2026,” tambahnya.
Piter Abdullah juga menyatakan sama bahwa Presiden Prabowo telah menunjuk menteri yang tepat. Meski sebelumnya dengan figur Pak Purbaya ini ada kekhawatiran terjadi gejolak pasar, tapi tidak terbukti. “Kalaupun ada gejolak pasar setiap pergantian menteri keuangan itu biasa. Hanya biasanya itu bersifat jangka pendek dan akan segera pulih, dan Pak Purbaya membuktikan itu. Sehingga ada harapan baru terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” jelasnya.
Hanya saja Piter minta ada kebijakan moneter yang lebih longgar dengan menurunkan suku bunga dan itu sudah dilakukan BI. “Kebijakan global merespon kebijakan Indonesia khususnya terkait inflasi yang rendah, nilai tukar yang stabil, BI berani menurunkan kembali suku bunga acuan menjadi 4,75 persen. Ini akan memperkuat ekonomi nasional sehingga harus diikuti dengan kebijakan-kebijakan yang mempermudah perizinan dan sebagainya agar dengan suku bunga yang lebih rendah, dan perizinan yang lebih mudah, maka investasi akan meningkat, meski membutuhkan kredit baru dan itulah yang akan menjadi lebih efektif. “Memang saat ini tantangan perekonomian kita tidak mudah,” pungkasnya. (*)
