Mataparlemen.id-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sebagai salah satu instrumen strategis dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi.
Pasalnya, berdasarkan data yang dipaparkannya, masih terdapat sejumlah daerah yang belum memiliki cadangan pangan.
Penekanan tersebut disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Pembahasan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah.
Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (22/7/2025).
Pada kesempatan tersebut, Mendagri menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menyediakan dasar hukum yang mendukung pembentukan cadangan pangan daerah. Namun, pelaksanaan di lapangan masih belum merata.
“Sejumlah undang-undang [tentang CPPD] tadi sudah disampaikan, aturan, hukum, PP (Peraturan Pemerintah) sampai Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) sudah ada. Tapi, enggak semua daerah yang mengerjakan itu, ada yang mengerjakan ada yang tidak. Beberapa bahkan yang tidak memiliki cadangan sama sekali,” ujar Mendagri.
Selain cadangan pangan, Mendagri juga menyinggung pentingnya daerah memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang pangan.
Hal ini seperti yang dilakukan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur. Ia menyebutkan, kebutuhan pangan Provinsi DKI Jakarta banyak didukung oleh BUMD di bidang pangan seperti Food Station dan ID Food.
“Sebenarnya rekan-rekan bisa meniru, mungkin datang ke provinsi yang memiliki atau kabupaten/kota yang memiliki BUMD pangan yang sukses, [kemudian] belajar kenapa mereka bisa sukses,” jelasnya.
Mendagri juga mengingatkan bahwa pangan adalah kebutuhan dasar masyarakat yang selalu dibutuhkan, terlebih dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat.
Karena itu, perencanaan dan intervensi yang berkaitan dengan pangan harus menjadi prioritas dalam pembangunan daerah.
Ia menekankan, Presiden Prabowo juga memiliki perhatian terhadap sektor pangan. Menurut Presiden, negara yang merdeka bukan hanya terlepas dari penjajah, tapi juga berdaulat secara ekonomi, khususnya pangan.
“Makanya Beliau (Presiden) banyak sekali program mengenai pangan, termasuk Makan Bergizi Gratis, misalnya Ketahanan Pangan anggaran banyak sekali dipakai untuk itu,” jelasnya.
Oleh karena itu, Mendagri menegaskan agar Pemda memberikan perhatian lebih terhadap isu ketahanan pangan.
Hal ini termasuk mendirikan BUMD di bidang pangan yang dapat belajar dari daerah yang berhasil menjalankan program tersebut.
Karena itu, Mendagri meminta kepala daerah segera mengambil tindakan cepat untuk menurunkan Indeks Perkembangan Harga (IPH), khususnya di daerah-daerah yang saat ini mencatatkan angka inflasi tinggi.
Ia menekankan bahwa IPH yang terus menanjak harus menjadi peringatan dini agar daerah tidak terlambat dalam melakukan mitigasi. Kepala daerah perlu aktif melakukan langkah konkret.
“Ini tolong, data ini betul-betul dipakai dan jadi warning untuk daerah-daerah yang di atas 3 [persen inflasinya], tolong segera untuk melakukan rapat, jangan diam. Para kepala daerah minimal segera, segera memimpin rapat dengan dinas-dinasnya, dengan BPS (Badan Pusat Statistik). Kemudian dengan para asosiasi pedagang di daerahnya masing-masing,” katanya.
Berdasarkan data yang dikantonginya, daerah yang mengalami kenaikan harga komoditas utama pada minggu ketiga Juli 2025 meningkat dibandingkan minggu kedua.
Misalnya, kenaikan harga bawang merah yang sebelumnya terjadi di 260 daerah, kini menjadi 277 daerah.
Kemudian, komoditas cabai rawit dari 250 daerah bertambah menjadi 258 daerah. Sementara itu, beras mencatat lonjakan paling signifikan, dari 178 daerah menjadi 205 daerah yang mengalami kenaikan harga.
Kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat ketiga komoditas tersebut berkontribusi besar terhadap laju inflasi di berbagai wilayah.
Mendagri mengingatkan seluruh pihak bahwa Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian khusus terhadap inflasi daerah.
Bahkan, dalam sebulan, Presiden bisa dua kali menanyakan langsung kepada Mendagri soal situasi inflasi terkini, komoditas penyumbangnya, serta wilayah-wilayah yang terdampak. Presiden meminta laporan, terutama untuk komoditas utama seperti beras.
Menurut Mendagri, fokus utama pengendalian inflasi harus diarahkan pada kebutuhan pokok rakyat.
Ia menyoroti komoditas beras sebagai prioritas nomor satu karena menyangkut konsumsi harian masyarakat.
“Harga beras ini menjadi atensi nomor satu Bapak Presiden, karena ini memang komoditas yang perlu diamankan. Di negara ini yang paling penting ada dua, satu adalah komoditas beras karena itu lahirnya Bulog untuk mengatur masalah beras. Yang kedua adalah BBM, Bahan Bakar Minyak terutama, karena kalau dua itu naik dampaknya langsung ke masyarakat bawah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mendagri mengaitkan langkah pengendalian inflasi ini dengan momen peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih oleh Presiden di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dalam peluncuran tersebut, Presiden menyebut produksi beras di Indonesia luar biasa. Namun, ironisnya, harga beras naik karena adanya praktik curang pengoplosan.
“Kemarin di Klaten bahwa Bapak-Ibu mungkin nonton, juga bisa buka beritanya, sekarang headline semua pagi ini, yang isinya adalah ya ada bahasanya disebut dengan vampir. Artinya menghisap darah rakyat. Bayangkan rakyat harusnya ditolong dengan pangan saat ini yang berlimpah, tapi harganya naik karena praktik oplosan,” ungkapnya.
Ia menyebut praktik semacam itu sebagai bentuk penghisapan terhadap rakyat, bahkan dalam situasi pangan berlimpah. Hal ini diperparah oleh ketimpangan distribusi di daerah terpencil atau yang tertutup secara geografis seperti Papua Tengah maupun beberapa wilayah di Sulawesi yang dekat dengan sentra produksi, namun tetap mengalami harga tinggi.
“Saya mendengar di Klaten, di YouTube juga ada. Bapak-Ibu bisa buka paparan ceramah Beliau (Presiden) lengkap sejam lebih. Itu Beliau menyampaikan bahwa kemerdekaan negara itu bukan hanya merdeka dari penjajahan, tapi merdeka dari juga ekonomi, artinya kekuatan ekonomi, dan ekonomi itu lebih spesifik beliau menyampaikan pangan,” ujarnya.
Mendagri menegaskan, Presiden memberi arahan agar program ekonomi kerakyatan benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Negara harus hadir memperkuat ekonomi rakyat. Karena itu, pengendalian inflasi harus selaras dengan strategi besar tersebut.
“Negara yang kuat [adalah] negara yang bisa menjamin pangan rakyatnya. Itulah yang disebut dengan tugas utama negara, pangan. Makanya Beliau banyak sekali program mengenai pangan,” tandasnya. (*)
