MataParlemen.id- Sejumlah perguruan tinggi yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan memutuskan membatalkan kembali rencana demonstrasi pada Selasa (2/9/2025) hari ini.
Sehari sebelumnya, BEM SI Kerakyatan juga mengurungkan niat berunjuk rasa pada 1 September 2025.
Rencananya, aksi demo akan digelar untuk menyampaikan 11 tuntutan terbalut dalam ‘Indonesia C(emas) Jilid II’. Dengan salah satunya mendesak agar UU Perampasan Aset disahkan sebagai lanjutan aksi unjuk rasa pada 28 Agusrus 2025 lalu yang berujung terjadi kerusuhan secara masif di Jakarta dan sejumlah daerah.
“Melihat kondisi di wilayah Jakarta dan aaaaàbeberapa daerah yang semakin abstrak dan tidak kondusif karena banyaknya kerusuhan, itu adalah tindakan yang jauh dari harapan kami,” kata Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan Muhammad Ikram.
Kendati demikian, Ikram mengatakan pihaknya masih akan tetap menggelar demo lanjutan. Namun, belum diketahui waktu pastinya. Demo lanjutan dinilai belum dapat digelar mengingat kondisi di lapangan yang dirasa belum kondusif.
“Daripada itu, kami memilih untuk mundur selangkah, dan memastikan kalau tetap, bakal ada aksi di waktu yang tepat. Guna tersampaikannya, aspirasi dan keresahan ini dengan baik,” ujarnya.
Untuk diketahui, aksi unjuk rasa beberapa hari lalu yang dimulai sejak 25 Agustus 2025 dimulai demo dari kelompok buruh, kemudian dilanjutkan pada demo tanggal 28 Agustus 2025 yang berujung terjadinya ricuh dan kerusuhan. Bahkan terjadi aksi anarkis setelah terjadi insiden tertabraknya driver ojol Affan Kurniawan hingga meninggal dunia. Sejumlah fasilitas umum di Jakarta dan di daerah dirusak. Puncaknya terjadi perusakan dan penjarahan rumah sejumlah anggota DPR RI bahkan rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut dirusak dan dijarah.
Tidak hanya di Jakarta, beberapa wilayah pun yang menggelar aksi demonstrasi juga diwarnai kerusuhan. Sampai akhirnya, pihak kepolisian terpaksa mengamankan total 3.195 orang terkait rangkaian aksi demonstrasi selama periode 25-31 Agustus 2025.
Berikut rincian jumlah orang yang diamankan terkait aksi demo hingga Minggu (31/8/2025):
- Polda Metro Jaya: 1.240 orang.
- Polda Jawa Timur: 709 orang (173 telah dipulangkan, 485 masih diperiksa, 51 ditetapkan tersangka).
- Polda Jawa Tengah: 653 orang dalam tahap pemeriksaan.
- Polda Jawa Barat: 147 orang (23 telah dipulangkan, 124 masih diperiksa).
- Polda Bali: 138 orang (38 telah dipulangkan, 100 masih diperiksa).
- Polda Kalimantan Barat: 91 orang (86 telah dipulangkan, 5 masih diperiksa).
- Polda Sumatera Selatan: 63 orang dalam tahap pemeriksaan.
- Polda DIY: 60 orang dalam tahap pemeriksaan.
- Polda Sumatera Utara: 50 orang (48 telah dipulangkan, 2 masih diperiksa karena positif narkoba).
- Polda Jambi: 17 orang telah dipulangkan.
- Polda Banten: 15 orang dalam tahap pemeriksaan.
- Polda Sulawesi Barat: 6 orang dalam tahap pemeriksaan.
- Polda Papua Barat Daya: 4 orang ditetapkan tersangka.
- Polda Sulawesi Tengah: 1 orang telah dipulangkan.
- Polda NTB: 1 orang telah dipulangkan.
Gerbang DPR Lengang
Dari pantauan pandangan mata, Selasa (2/9/2025) sejak pagi tampak suasana di pintu depan gerbang Gedung DPR RI terlihat sepi dari pendemo. Lalu lintas dari kawasan Semanggi ke arah Slipi terpantau lancar.
Penutupan Jalan Jenderal Gatot Subroto yang melintasi Gedung DPR baik di jalur umum maupun jalur tol yang sehari sebelumnya ditutup, kini akses jalannya sudah dibuka.
Kendaraan yang melintas di depan Gedung DPR pun lancar dari Semanggi ke arah Slipi ataupun sebaliknya.
Begitu juga di Jalan Tentara Pelajar yang melintasi pintu gerbang belakang Gedung DPR. Jalan yang menuju ke Slipi dari arah Jalan Asia Afrika atau kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) maupun sebaliknya tampak lancar.
Sidang DPR Tetap Aktif
Selain pantauan di luar gedung, di sisi lain suasana dan situasi di dalam Gedung DPR RI, juga sudah tampak makin bergairah meski Kesetjenan DPR RI masih mengeluarkan instruksi kebijakan Work From Home (WFH) mengikuti Peraturan Gubernur Jakarta.
Imbauan itu tertuang melalui Surat Edaran Nomor 14/SE-SEKJEN/2025 tentang Penyesuaian Pembagian Sistem Kerja work from office dan work from home pada 28 Agustus bagi Pegawai Setjen DPR RI.
Meski Kesetjenan masih memberlakukan WFH bagi karyawannya, namun sejumlah alat kelengkapan dewan (AKD) sudah melakukan kegiatan persidangan. Bahkan pada Senin (1/9/2025) lalu Komisi I DPR telah melakukan rapat kerja dengan Wamenhan, Wakil Panglima TNI beserta para staf angkatan membahas RAPBN 2026. Hal sama juga dilakukan pimpinan dan anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Pada Selasa (2/9/2025) hari ini, kegiatan persidangan lebih banyak lagi. Terpantau sejumlah AKD DPR RI rapat antara lain pada pukul 10.00 WIB, Komisi I DPR menggelar rapat dengan Menkomdigi beserta Ketua KPI Pusat, Ketua KIP dan Ketua Dewan Pers dengan agenda Pembahasan RKA Kemkomdigi TA 2026.
Kemudian pukul 13.00 WIB, Komisi I DPR RI kembali menggelar raker dengan Menteri Luar Negeri dengan agenda Pembahasan RKA Kemlu TA 2026.
Juga Baleg DPR RI memggelar rapat pleno Paparan dari Badan Keahlian DPR RI terkait RUU Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Aceh, RUU tentang Pertekstilan dan RUU tentang Komoditas Strategis.
Kemudian pukul 13.00 WIB, Baleg DPR RI melanjutkan rapat Panja dengan agenda Melanjutkan Penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga.
Ada juga rapat yang digelar Komisi XI DPR RI dengan Kepala LKPP, Kepala BPKP, serta Sekjen BPK pafa pukil 14.00 WIB dengan agenda Pembahasan RKA Tahun Anggaran 2026.(*)
