# MataParlemen


## Posts

- [DPD RI Serap Aspirasi Daerah untuk Revisi UU Perlindungan Konsumen yang Inklusif dan Responsif](https://mataparlemen.id/dpd-ri-serap-aspirasi-daerah-untuk-revisi-uu-perlindungan-konsumen-yang-inklusif-dan-responsif/): MataParlemen.id- Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menegaskan urgensi revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan menyerap aspirasi pemerintah daerah, pemangku kepentingan, serta masyarakat, sebagai bagian dari komitmen mewujudkan legislasi yang adil, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan ekonomi digital. Penegasan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja Komite III DPD RI ke Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengundang OPD di tingkat Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi,Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Dinas Kesehatan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Kadin, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), serta praktisi dan
- [DPD RI Sinkronisasi Kebijakan Pusat-Daerah dalam Penataan Ruang di Banten](https://mataparlemen.id/dpd-ri-sinkronisasi-kebijakan-pusat-daerah-dalam-penataan-ruang-di-banten/): MataParlemen.id-Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Banten, Senin (2/2/2026), untuk mendalami berbagai persoalan penataan ruang daerah dalam rangka penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penataan Ruang. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menghimpun masukan daerah guna memperkuat substansi perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Kunjungan kerja yang digelar di Pendopo Gubernur, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), dihadiri oleh 19 delegasi, di antaranya Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, Wakil Ketua Komite I DPD RI Bahar Buasan, Wakil Ketua Komite I DPD RI Muhdi, serta Anggota DPD
- [Reboisasi dan Rehabilitasi DAS Harus Jadi Prioritas Nasional](https://mataparlemen.id/reboisasi-dan-rehabilitasi-das-harus-jadi-prioritas-nasional/): MataParlemen.id-Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo meminta pemerintah pusat dan daerah untuk menata ulang kebijakan lingkungan, khususnya penggunaan lahan secara tegas, termasuk menghentikan praktik pembangunan yang melanggar tata ruang serta memperkuat penegakan hukum terhadap perusak lingkungan. Ia menegaskan, bencana banjir yang terus berulang di berbagai wilayah Indonesia bukan lagi peristiwa musiman semata, melainkan akumulasi kegagalan tata kelola lingkungan dan kebijakan pembangunan yang tidak berkelanjutan. “Banjir tidak bisa lagi dipandang sebagai takdir alam. Ini persoalan kebijakan, penegakan aturan, dan kesadaran bersama. Jika semua pihak bergerak, risiko banjir bisa ditekan,” kata Firman, Senin (2/2/2026). Ia menilai, penebangan hutan dan pembangunan di
- [Perkuat Pengawasan dan Sinergi dengan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan di Jatim](https://mataparlemen.id/perkuat-pengawasan-dan-sinergi-dengan-masyarakat-dalam-pengelolaan-hutan-di-jatim/): MataParlemen.id- Anggota Komisi IV DPR RI Sonny Tri Danaparamita menegaskan pentingnya penguatan pengawasan serta sinergi antara Perhutani dan masyarakat dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Hal tersebut disampaikannya usai Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IV DPR RI di Kantor Perhutani Divisi Regional Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jumat (30/01/2026). Sonny menyampaikan bahwa kepentingan ekologis harus menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan pengelolaan hutan. Menurutnya, pihak-pihak yang melanggar aturan, baik dari internal Perhutani maupun masyarakat sekitar hutan, perlu diberikan edukasi. Ia juga mendorong agar koordinasi dengan para penerima manfaat dilakukan secara intensif, termasuk percepatan penyelesaian izin perhutanan sosial yang masih tertunda dan berpotensi
- [Israel Kembali Serang Gaza, Ujian Nyata bagi BOP Hadirkan Perdamaian Palestina](https://mataparlemen.id/israel-kembali-serang-gaza-ujian-nyata-bagi-bop-hadirkan-perdamaian-palestina/): MataParlemen.id-Sekurangnya 31 warga Palestina tewas dalam serangan udara Israel yang menghantam berbagai wilayah di Jalur Gaza pada Sabtu dini hari, 31 Januari 2026. Enam anak termasuk di antara korban tewas dalam serangan tersebut. Serangan ini dilakukan sehari sebelum Israel dijadwalkan membuka kembali Penyeberangan Rafah yang menghubungkan Jalur Gaza dengan Mesir. Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, serangan Israel yang menewaskan puluhan warga sipil Gaza itu menjadi alarm bagi lembaga baru Board of Peace (BoP) dalam upaya menghadirkan perdamaian di wilayah Palestina. “Ini menjadi ujian nyata bagi BoP, dan secara khusus bagi Trump sebagai inisiatornya. Ketika lembaga internasional selama
- [RUU Larangan Praktek Monopoli Harus Atur Pemisahan Sektor Swasta dan BUMN](https://mataparlemen.id/ruu-larangan-praktek-monopoli-harus-atur-pemisahan-sektor-swasta-dan-bumn/): MataParlemen.id-Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menekankan pentingnya pemisahan aturan antara sektor swasta (private sector) dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam revisi UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ia menilai BUMN sebagai instrumen negara memiliki misi khusus yang tidak bisa disamakan dengan perusahaan swasta. “Undang-undang ini harus memisahkan perlakuan terhadap private sector dengan BUMN. Harus ada klausul tersendiri karena BUMN ini menjalankan tugas dan kewenangan negara. Jangan sampai malah diuyo-uyo oleh KPPU,” ujar Herman Khaeron dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU Larangan Praktik
- [Sosialisasi di Jawa Barat, Baleg DPR RI Buka Ruang Aspirasi Publik Bahas RUU Prioritas 2026](https://mataparlemen.id/sosialisasi-di-jawa-barat-baleg-dpr-ri-buka-ruang-aspirasi-publik-bahas-ruu-prioritas-2026/): MataParlemen.id-Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan Sosialisasi Perubahan Kedua Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2025–2029 serta Perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026, pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di Jawa Barat. Kegiatan ini dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat, unsur Forkopimda, akademisi, pelaku usaha, serta perwakilan organisasi masyarakat. Wakil Ketua Baleg DPR RI Martin Manurung menegaskan bahwa sosialisasi Prolegnas merupakan bagian dari kewajiban konstitusional DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi serta mendorong adanya partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang. “Setelah ditetapkannya Perubahan Kedua Prolegnas Tahun 2025–2029 yang memuat 199 RUU dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 sebanyak 64 RUU, Badan
- [Buka Rakornas Pusat-Daerah 2026, Ini Pesan Prabowo kepada Seluruh Unsur Pemerintahan](https://mataparlemen.id/buka-rakornas-pusat-daerah-2026-ini-pesan-prabowo-kepada-seluruh-unsur-pemerintahan/): MataParlemen.id-Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan sekaligus membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026). Kegiatan yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut bertujuan untuk menyinergikan pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung program prioritas Presiden. Dalam arahannya, Presiden menyampaikan penghargaan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian beserta jajarannya atas terselenggaranya forum tersebut. Presiden mengaku terkesan dengan semangat para kepala daerah dan pimpinan instansi yang hadir. “Hati saya bergetar melihat, mendengar, dan merasakan semangat Saudara-Saudara sekalian,” ujar Presiden. Terlebih, kegiatan tersebut mempertemukan
- [Presiden Prabowo Dikabarkan Marah IHSG Anjlok](https://mataparlemen.id/presiden-prabowo-dikabarkan-marah-ihsg-anjlok/): MataParlemen.id-Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap respons Presiden Prabowo Subianto terhadap IHSG yang ambruk 8 persen dua hari beruntun pekan lalu dan langsung bergerak cepat mengambil langkah pemulihan. Prasetyo mengatakan Prabowo memahami situasi yang melatarbelakangi indeks saham RI ambruk, serta langsung mencari jalan keluar untuk memulihkan pasar modal. “Kita semua kan harusnya begitu ya, bukan hanya presiden. Tetapi kan kita perlu pahami bahwa apa yang melandasi sampai terjadinya turunnya IHSG kita sangat signifikan, nah itulah yang kemudian kita cari jalan keluarnya,” kata Presetyo di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026). Ambruknya IHSG bahkan membuat pejabat BEI dan OJK mundur
- [IHSG Dibuka Anjlok Makin Dalam Usai Bos BEI-OJK Mundur](https://mataparlemen.id/ihsg-dibuka-anjlok-makin-dalam-usai-bos-bei-ojk-mundur/): MataParlemen.idIndeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka anjlok lagi pada pembukaan perdagangan. IHSG berada di level 8.100 pagi ini. Dikutip dari data RTI, Senin (2/2/2026), IHSG berada di level 8.132,36 pada pukul 09.05 WIB, turun 197 poin atau melemah 2,37%. IHSG dibuka pada level 8.306,18 poin. Sebanyak 388 saham melemah, 180 saham menguat, dan 126 saham stagnan. Ada 3,95 miliar saham yang diperdagangkan dengan total turnover mencapai Rp 2,74 triliun dengan frekuensi perdagangan saat dibuka mencapai 312.135 kali. IHSG terjun semakin dalam, hingga pukul 10:50 WIB IHSG sudah turun 5,07% ke level 7.904,52. Sebanyak 731saham turun, dan 159 saham tidak bergerak.
- [160 Wartawan Ikuti Retret PWI Pusat dan Kemenhan di Pusat Kompetensi Bela Negara](https://mataparlemen.id/160-wartawan-ikuti-retret-pwi-pusat-dan-kemenhan-di-pusat-kompetensi-bela-negara/): MataParlemen.id-Retret PWI Pusat dan Kemenhan 2026 digelar di Aula Bela Negara, Pusat Kompetensi Bela Negara, Cibodas, Bogor, Jawa Barat pada Kamis (29/1/2026). Kegiatan turut diikuti 160 wartawan dari PWI Pusat hingga Minggu (1/2/2026). Menurut Kepala Pusat Kompetensi Bela Negara, Brigjen Ferry Trisnaputra mereka yang mengikuti kegiatan nantinya akan mendapat sertifikasi sebagai Kader Bela Negara. “Retret Bela Negara di Pusat Kompetensi Bela Negara Kemhan RI ini atensi langsung dari Bapak Menteri Pertahanan RI. Setelah selesai melaksanakan retret ini, diberikan sertifikasi dan pin yang menandai peserta sebagai Kader Bela Negara,” ujar Brigjen Ferry. Para wartawan anggota PWI digembleng dalam program Retret Bela
- [Said Abdullah Sampaikan 7 Prioritas Utama OJK di Bawah Kepemimpinan Baru](https://mataparlemen.id/said-abdullah-sampaikan-7-prioritas-utama-ojk-di-bawah-kepemimpinan-baru/): MataParlemen.id-Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menyambut keberlanjutan kepemimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pascapengunduran diri Mahendra Siregar dari jabatan Ketua OJK, Mirza Adityaswara sebagai Wakil Ketua OJK, serta Inarno Jajadi dari posisi Kepala Eksekutif Pasar Modal. Menurut Said, keputusan Dewan Komisioner OJK yang secara cepat menunjuk Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua sekaligus Wakil Ketua OJK, serta Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pasar Modal yang merangkap jabatan sebelumnya, merupakan langkah penting untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan. “Transisi kepemimpinan yang diputuskan secara cepat oleh internal Dewan Komisioner OJK patut diapresiasi agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan,” ujar Said, dalam keterangan tertulis,
- [Red Notice Terbit, Reza Chalid Resmi Jadi Buronan Interpol Internasional](https://mataparlemen.id/red-notice-terbit-reza-chalid-resmi-jadi-buronan-interpol-internasional/): MataParlemen.id-Mabes Polri mengungkapkan Interpol telah menerbitkan red notice buron kasus dugaan korupsi tata kelola minyak Riza Chalid (MRC), yang sebelumnya terdeteksi berada di Malaysia. Red notice itu sejak 23 Januari 2026. Interpol, red notice atas nama Muhammad Riza Chalid atau disebut MRC telah terbit pada hari Jumat, 23 Januari 2026,” ujar Sekretaris NCB Hubinter Polri Brigjen Untung Widyatmoko dalam konferensi pers di Polri, Jakarta Selatan, Minggu (1/2/2026). Dia mengatakan Polri berkoordinasi dengan institusi di luar negeri dalam negeri setelah red notice tersebut terbit. Dia menegaskan NCB akan mendukung langkah penegakan hukum. “Kami Set NCB interpol mendukung langkah-langkah penegakan hukum atas
- [Gugatan Anggaran MBG di MK Jangan Hambat Transformasi Human Capital Indonesia](https://mataparlemen.id/gugatan-anggaran-mbg-di-mk-jangan-hambat-transformasi-human-capital-indonesia/): MataParlemen.id-Ketua Komite IV DPD RI, Senator Nawardi, memberikan respons strategis terkait proses Gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai penggunaan anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Senator Nawardi menegaskan bahwa program ini merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang bertujuan membangun Human Capital (Modal Manusia) Indonesia secara menyeluruh. “Merespons dinamika hukum di MK, kita perlu memahami bahwa kualitas capaian pendidikan sangat berkorelasi dengan kesiapan fisik dan nutrisi siswa. Investasi besar pada infrastruktur dan kurikulum akan jauh lebih optimal jika dibarengi dengan pemenuhan input kognitif anak-anak kita. MBG hadir untuk memastikan setiap anak memiliki daya konsentrasi dan kecerdasan yang
- [DPD RI Jabar Beri Bantuan ke Lokasi Bencana di KBB](https://mataparlemen.id/dpd-ri-jabar-beri-bantuan-ke-lokasi-bencana-di-kbb/): MataParlemen.id–Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan Jawa Barat (Jabar) Agita Nurfianti bersama tiga Anggota DPD RI Dapil Jabar lainnya, yaitu Alfiansyah Komeng, Jihan Fahira, dan Aanya Rina Casmayanti melakukan peninjauan dan pemberian bantuan DPD RI Peduli. Berupa kebutuhan pokok dan uang senilai Rp50 juta bagi korban bencana tanah longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (31/1/2026). Menurut Agita, kegiatan ini merupakan inisiatif keempat Anggota DPD RI asal Jabar tersebut. Kegiatan tersebut dilakukan atas koordinasi dengan berbagai pihak, yaitu Palang Merah Indonesia (PMI), Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perangkat desa setempat, dan pihak-pihak
- [Golkar: Sistem Multipartai Sederhana Kunci Presidensial Efektif](https://mataparlemen.id/golkar-sistem-multipartai-sederhana-kunci-presidensial-efektif/): MataParlemen.id-Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Muhammad Sarmuji menegaskan pembangunan sistem politik nasional harus selaras dengan sistem pemerintahan presidensial. Hal tersebut, sebagaimana diamanahkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Sarmuji, sistem politik, termasuk sistem kepartaian, tidak boleh dibangun secara terpisah dari desain dasar pemerintahan. Dalam konteks presidensialisme, Indonesia dinilai membutuhkan sistem multipartai sederhana agar pemerintahan dapat berjalan efektif, stabil, dan akuntabel. “Kita mesti konsisten terhadap pembangunan sistem politik Indonesia. Sistem kepartaian harus sesuai dan selaras dengan sistem pemerintahan presidensial sebagaimana diamanahkan UUD NRI Tahun 1945. Sistem yang paling berkesesuaian adalah sistem multipartai sederhana,” ujar Sarmuji dalam keterangan tertulis di
- [Gejolak Pasar Saham, Bamsoet Dorong Reformasi Tata Kelola Pasar Modal Dipercepat](https://mataparlemen.id/gejolak-pasar-saham-bamsoet-dorong-reformasi-tata-kelola-pasar-modal-dipercepat/): MataParlemen.id-Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo, (Bamsoet) menegaskan gejolak tajam pasar saham Indonesia yang diikuti pengunduran diri pimpinan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus dibaca sebagai peringatan dini atau early warning bagi negara. Anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan hingga sekitar 16 persen yang disertai aksi jual investor asing yang diperkirakan mencapai lebih dari US$80 miliar, menunjukkan bahwa pasar keuangan Indonesia sangat sensitif terhadap sinyal dunia. Peringatan dari MSCI terkait transparansi dan struktur pasar langsung diterjemahkan investor sebagai risiko sistemik, bukan sekadar isu teknis. “Yang terjadi di
- [Jeffrey Hendrik Ditunjuk Jadi Direktur Utama BEI Sementara](https://mataparlemen.id/jeffrey-hendrik-ditunjuk-jadi-direktur-utama-bei-sementara/): MataParlemen.id-Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik ditunjuk sebagai Direktur Utama BEI sementara. Hal itu seiring adanya kekosongan pemimpin bursa usai Iman Rachman mengundurkan diri pada Jumat (30/1/2026). “Iya,” kata Menteri Keuangan Purbaya saat ditanya apakah Jeffrey Hendrik pengganti sementara Iman Rachman saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta Pusat, Sabtu (31/1/2026). Penunjukan sementara Jeffrey Hendrik dilakukan melalui mekanisme internal di BEI melalui rapat direksi dan sudah disetujui dewan komisaris. Rencananya pengumuman Jeffry Hendrik sebagai Dirut BEI sementara akan dilakukan secara resmi pada Senin (2/2/2026) saat pembukaan perdagangan saham. Sementara Jeffrey Hendrik dalam kesempatan itu, memastikan operasional BEI akan berjalan
- [Friderica Widyasari Diangkat Jadi Ketua OJK Gantikan Mahendra Siregar](https://mataparlemen.id/friderica-widyasari-diangkat-jadi-ketua-ojk-gantikan-mahendra-siregar/): MataParlemen.id-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjuk anggota dewan komisioner yang baru untuk menggantikan sejumlah anggota yang mundur sebelumnya. OJK menunjuk Friderica Widyasari Dewi sebagai pejabat sementara Ketua dan Wakil Ketua OJK. “OJK menjamin kesinambungan kepemimpinan dan kelancaran pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan serta perlindungan konsumen dan masyarakat dengan melakukan penunjukan pejabat pengganti anggota dewan komisioner (ADK),” tulis OJK dalam keterangannya, Sabtu (31/1/2026). Penetapan Anggota Dewan Komisioner pengganti ditetapkan melalui Rapat Dewan Komisioner OJK di Jakarta, Sabtu (31/1). OJK menunjuk Friderica Widyasari Dewi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen
- [Pimpinan BEI-OJK Mundur, Said Abullah Dorong Perbaikan Free Float](https://mataparlemen.id/pimpinan-bei-ojk-mundur-said-abullah-dorong-perbaikan-free-float/): MataParlemen.id-Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengapresiasi pengunduran diri Mahendra Siregar dari jabatan Ketua OJK, Inarno Djajadi dari posisi Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, serta sebelumnya Iman Rachman dari jabatan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurutnya, pengunduran diri para pimpinan tersebut mencerminkan pertanggungjawaban etik yang patut diapresiasi dan menjadi teladan langka. Sikap ini menunjukkan integritas serta tanggung jawab pengurus, regulator, dan pengawas pasar modal. “Saya kira ini sinyal yang baik untuk menguatkan kepercayaan kepada investor,” ujar Said dalam keterangannya, Sabtu (31/1/2026). Meski demikian, Said menegaskan pengunduran diri pejabat saja tidak cukup
- [Harlah ke-100, Ketua MPR: Kiai dan Santri NU Berperan Bebaskan Indonesia dari Penjajahan](https://mataparlemen.id/harlah-ke-100-ketua-mpr-kiai-dan-santri-nu-berperan-bebaskan-indonesia-dari-penjajahan/): MataParlemen.id-Ketua MPR RI Ahmad Muzani hadir memberikan sambutan menggantikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara harlah ke-100 tahun Masehi Nahdlatul Ulama (NU). Muzani membeberkan peran kiai dan santri NU dalam membebaskan penjajahan di Indonesia. “Sejak NU berdiri kesadaran untuk membebaskan agar kita terbebas dari penjajah mulai digelorakan,” kata Muzani di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (31/1/2026). Menurutnya, para ulama dan kiai memiliki kesadaran tinggi untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. “Pada saat usia NU berdiri kondisi rakyat kita, bangsa kita dalam keadaan miskin, dalam keadaan tidak berpendidikan, dalam keadaan serba kekurangan tapi kesadaran yang tinggi dari para ulama, kesadaran yang tinggi dari
- [Kaesang Janji akan Buat PSI Jadi Partai Besar di 2029](https://mataparlemen.id/kaesang-janji-akan-buat-psi-jadi-partai-besar-di-2029/): MataParlemen.id-Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menangis saat penutupan rakernas di Makassar, Sulawesi Selatan. Kaesang menegaskan akan membuat PSI menjadi partai besar “Saya ini, jujur, sebenarnya harus membaca dari pidato ini, cuma saya nggak bisa, mohon maaf,” ujar Kaesang, Sabtu (31/1/2026). Para kaderpun langsung merespon kaesang. Mereka tampak berdiri dan bertepuk tangan serta meneriakkan nama Kaesang sebagai bentuk dukungan. “Cuma satu hal yang akan saya janjikan kepada teman-teman semuanya, bahwa PSI akan menjadi partai yang sangat besar kemudian hari,” ucap Kaesang. Kaesang meminta seluruh kader bekerja keras. Dia meminta para kader PSI untuk saling membantu demi mencapai cita-cita bersama. “Saya minta
- [Dorong Data Ekonomi Berkualitas, Hetifah Tekankan Pentingnya Sensus Ekonomi 2026](https://mataparlemen.id/dorong-data-ekonomi-berkualitas-hetifah-tekankan-pentingnya-sensus-ekonomi-2026/): MataParlemen.id-Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) merupakan instrumen strategis untuk menyediakan data ekonomi yang akurat, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perumusan kebijakan nasional. Hal tersebut disampaikan Hetifah saat memimpin kunjungan kerja bidang Statistik Komisi X DPR RI di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (29/1/2026). Hetifah menyoroti sejumlah tantangan utama dalam pelaksanaan SE2026, antara lain akurasi data, pendataan sektor ekonomi baru, serta pencatatan aktivitas ekonomi yang tidak tampak, termasuk sektor informal. Untuk menjawab tantangan tersebut, Hetifah menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM dan petugas sensus, mulai dari proses rekrutmen, pelatihan, hingga pendampingan lapangan, serta
- [IHSG Anjlok Petinggi OJK Mundur, Komisi XI Nilai Ada Masalah Struktural](https://mataparlemen.id/ihsg-anjlok-petinggi-ojk-mundur-komisi-xi-nilai-ada-masalah-struktural/): MataParlemen.id-Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M. Hanif Dhakiri, menilai anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terjadi pada 28–29 Januari lalu, menjadi alarm serius bagi sektor keuangan nasional. Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan adanya persoalan struktural pada pasar modal Indonesia. “Kalau terkait dengan pasar saham kita, memang saat ini punya masalah-masalah struktural yang harus dibenahi. Ketika kemarin sempat jeblok beberapa kali dan bahkan terancam di-downgrade oleh MSCI, tentu saja ini menjadi persoalan,” ujar Hanif di Medan, Sumatera Utara, Sabtu (31/1/2026). Ia menambahkan, permasalahan pada sektor keuangan dan pasar modal tidak hanya datang dari faktor eksternal, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika
- [PD III Tinggal Menunggu Waktu, Mahfuz Sidik Ingatkan Indonesia Perlu Siapkan Ketahanan Nasionalnya](https://mataparlemen.id/pd-iii-tinggal-menunggu-waktu-mahfuz-sidik-ingatkan-indonesia-perlu-siapkan-ketahanan-nasionalnya/): MataParlemen.id-Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mengingatkan, bahwa perang nuklir atau perang dunia (PD) III tinggal menunggu waktu, apabila ketegangan global saat ini terus berlanjut. “Perang nuklir saat ini tinggal ada pemantiknya saja, dunia sedang menunggu satu pemicu lagi. Kita tidak tahu, tapi kita tentu berharap bahwa dunia akan tetap baik-baik saja,” kata Mahfuz Sidik di Jakarta, Sabtu (31/1/2026). Hal itu disampaikan Mahfuz Sidik dalam Kajian Pengembangan Wawasan Geopolitik dengan tema ‘Apakah Kita Menuju Perang Dunia III’, pada Jumat (30/1/2026) malam. Menurut dia, ada tiga titik hotspot yang bisa menjadi pemicu perang nuklir atau PD III
- [Lindungi Program MBG dan Ciptakan Generasi Muda Sehat, DPR Usulkan UU MBG](https://mataparlemen.id/lindungi-program-mbg-dan-ciptakan-generasi-muda-sehat-dpr-usulkan-uu-mbg/): MataParlemen.id- Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini menanggapi gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta anggaran pendidikan dalam APBN tak dipakai untuk progam makan bergizi gratis (MBG). Yahya menilai program MBG sebaiknya dilindungi UU. Yahya menilai penyusunan APBN merupakan kewenangan DPR dan Presiden yang dituangkan dalam bentuk UU. Oleh Sebab itu, dia mengatakan kewenangan untuk menambah atau mengurangi anggaran suatu kementerian atau lembaga, berada di tangan DPR dan Presiden. “Demikian hal pemindahan anggaran pendidikan untuk MBG merupakan prioritas dari program Presiden yang disetujui oleh DPR,” kata Yahya kepada wartawan, Sabtu (31/1/2026). Meski begitu, dia berharap MK dapat menolak gugatan
- [Percepat Program Prioritas Pemerintah, Kemendagri akan Gelar Rakornas Pusat dan Daerah 2026](https://mataparlemen.id/percepat-program-prioritas-pemerintah-kemendagri-akan-gelar-rakornas-pusat-dan-daerah-2026/): MataParlemen.id- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026. Rakornas ini merupakan upaya untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas Presiden. Forum bertajuk “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045” tersebut akan berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026). Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan menjelaskan, Rakornas 2026 merupakan kesinambungan dari pelaksanaan pada tahun sebelumnya, serta menjadi bagian penting dalam mendukung implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Adapun tema yang diusung bertujuan untuk memastikan percepatan pelaksanaan program prioritas
- [MK Diminta Larang Penggunaan Anggaran Pendidikan di APBN 2026 Dipakai untuk MBG](https://mataparlemen.id/mk-diminta-larang-penggunaan-anggaran-pendidikan-di-apbn-2026-dipakai-untuk-mbg/): MataParlememen.id-Sejumlah warga mengajukan gugatan terhadap UU nomor 17 tahun 2025 tentang APBN 2026.gb hn gb gb Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melarang anggaran pendidikan digunakan dalam program makan bergizi gratis. Dilihat dari situs MK, Jumat (30/1/2026), gugatan tersebut teregistrasi dengan nomor 40/PUU-XXIV/2026. Pemohon dalam perkara ini terdiri dari Yayasan Taman Belajar Nusantara (TB Nusantara) yang diwakili oleh Miftahol Arifin dan Umran Usman selaku Pemohon I, Dzakwan Fadhil Putra Kusuma selaku Pemohon II, Muhammad Jundi Fathi Rizky selaku Pemohon III, Rikza Anung Andita selaku Pemohon IV, dan Sa’ed selaku Pemohon V. Mereka mengajukan gugatan terhadap Pasal 22 Ayat (3) dan
- [Wakil Ketua OJK Mirza Adityaswara Mundur Ikuti Jejak Mahendra Siregar](https://mataparlemen.id/wakil-ketua-ojk-mirza-adityaswara-mundur-ikuti-jejak-mahendra-siregar/): MataParlemen.id-Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara mengumumkan pengunduran dirinya dari badan pengawas industri keuangan RI OJK dalam keterangan resminya menegaskan bahwa proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional. “Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mirza Adityaswara menyatakan pengunduran diri dari jabatannya. Pengunduran diri tersebut telah disampaikan secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” demikian pernyataan resmi OJK pada Jumat (30/1/2026).malam Sebelumnya, kabar mengejutkan secara bertubi-tubi datang dari pasar modal Indonesia. Tiga pejabat tinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- [Ketua OJK Mahendra Siregar dkk Susul Dirut BEI Iman Rachman Mundur](https://mataparlemen.id/ketua-ojk-mahendra-siregar-dkk-susul-dirut-bei-iman-rachman-mundur/): MataParlemen.id-Kabar mengejutkan datang dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Hari ini, Jumat (30/1/2026) dua pucuk pimpinan OJK dan BEI kompak mengundurkan diri. Hal ini terjadi usai anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terjadi pada Rabu (28/1/2026) dan Kamis (29/1/2026). Pengunduran diri tersebut diambil sebagai langkah pertanggungjawaban dari masing-masing pimpinan. Diketahui, pada Jumat (30/1/2026) pagi, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mengajukan pengunduran diri di Gedung BEI, Jakarta Selatan. Pada Jumat malam, OJK menyampaikan pernyataan tertulis soal pengunduran diri beberapa pejabatnya, termasuk Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar. Tak hanya Mahendra,
- [Bamsoet Dukung Langkah Presiden Prabowo Benahi Pasar Saham Indonesia](https://mataparlemen.id/bamsoet-dukung-langkah-presiden-prabowo-benahi-pasar-saham-indonesia/): MataParlemen.id-Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto dalam merespons gejolak pasar saham nasional yang terjadi beberapa hari terakhir. Guncangan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga memicu trading halt dua kali berturut-turut menjadi peringatan serius bahwa pasar modal Indonesia membutuhkan pembenahan struktural yang lebih berani, transparan, dan berjangka panjang. Bamsoet menilai keputusan Presiden Prabowo memerintahkan percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI), peningkatan aturan free float. Ssrta perluasan peran investor institusional domestik seperti dana pensiun dan asuransi merupakan langkah strategis yang tepat sasaran. Kebijakan ini diyakini
- [Sekjen PKB Hormati Sikap Gentle Dirut BEI Lepas Jabatan, Bukti Tanggung Jawab Moral](https://mataparlemen.id/sekjen-pkb-hormati-sikap-gentle-dirut-bei-lepas-jabatan-bukti-tanggung-jawab-moral/): MataParlemen.id-Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Anggota Komisi XI DPR RI, M. Hasanuddin Wahid, mengapresiasi keputusan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rahman, yang mengundurkan diri dari jabatannya. Hal iitu menyusul gejolak pasar yang menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami trading halt selama dua hari berturut-turut. Pria yang akrab disapa Cak Udin itu menilai langkah tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dan sikap kenegarawanan dalam menyikapi situasi pasar yang penuh tekanan. “Itulah wujud tanggung jawab. Saya betul-betul hormat dengan sikap gentle Pak Dirut Iman dalam menyikapi gejolak pasar yang terjadi,” ujar Cak Udin, Jumat (30/1/2026). Cak Udin
- [Ambang Batas Parlemen Keniscayaan, Rifqinizamy: Perkuat Demokrasi dan Efektivitas Pemerintahan](https://mataparlemen.id/ambang-batas-parlemen-keniscayaan-rifqinizamy-perkuat-demokrasi-dan-efektivitas-pemerintahan/): MataParlemen.id-Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa ambang batas parlemen (parliamentary threshold) merupakan sebuah keniscayaan dalam upaya menghadirkan sistem kepartaian yang terinstitusionalisasi serta pemerintahan yang efektif. Hal tersebut disampaikannya saat menanggapi usulan penghapusan ambang batas parlemen yang saat ini berlaku. Menurut Rifqinizamy, partai politik yang sehat adalah partai yang terlembaga, memiliki basis suara yang jelas, serta ideologi yang kuat. Salah satu instrumen untuk mendorong penguatan kelembagaan partai politik tersebut adalah melalui penerapan parliamentary threshold. “Dengan adanya parliamentary threshold, partai-partai politik didorong untuk membenahi dan memperkuat struktur organisasinya agar mampu memperoleh dukungan suara yang signifikan dalam setiap pemilu,”
- [GKR Hemas: Keistimewaan DIY adalah Amanat Sejarah](https://mataparlemen.id/gkr-hemas-keistimewaan-diy-adalah-amanat-sejarah/): MataParlemen.id-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Gusti Kanjeng Ratu Hemas, menegaskan bahwa Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bukan sekadar status administratif maupun urusan teknokratis. Namun, merupakan amanat sejarah sekaligus tanggung jawab konstitusional yang harus terus dijaga dan diwariskan lintas generasi. Hal tersebut disampaikan GKR Hemas saat memberikan sambutan sekaligus membuka acara Bedah Buku ’Esensi Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta: Tafsir Historis–Konstitusional atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012’, yang diselenggarakan di Aula Lantai 1 Kantor DPD RI DIY, Jumat (30/1/2026). Dalam sambutannya, GKR Hemas menekankan bahwa keistimewaan DIY lahir dari pilihan politik dan moral Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang secara
- [Prabowo Turun Tangan Pantau Langsung Bursa RI Pasca Dirut BEI Iman Rachman Mundur](https://mataparlemen.id/prabowo-turun-tangan-pantau-langsung-bursa-ri-pasca-dirut-bei-iman-rachman-mundur/): MataParlemen.id-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan sejumlah arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki kondisi pasar saham di Indonesia. Sebagaimana diketahui, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dua hari terakhir ambruk hingga ke level 7.000-an, sebelum akhirnya bangkit di level 8.000-an. Airlangga mengatakan arahan besar Prabowo terkait transformasi struktural di Bursa Efek Indonesia (BEI) seperti mempercepat proses demutualisasi, aturan free float dinaikkan dari 7,5% menjadi 15%, hingga meningkatkan limit dana pensiun dan asuransi di pasar modal dari 8% ke 20%. “Bapak presiden sudah memonitor terkait perkembangan pasar modal akibat dari apa yang dilakukan oleh MSCI dan juga dilakukan oleh lembaga rating
- [Menko Airlangga Hormati Keputusan Irman Rachman Mundur dari Jabatan Dirut BEI](https://mataparlemen.id/menko-airlangga-hormati-keputusan-irman-rachmam-mundur-dari-jabatan-dirut-bei/): MataParlemen.id-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghormati keputusan Iman Rachman yang mengundurkan diri dari jabatan sebagai direktur utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Airlangga menyampaikan apresiasi atas langkah tersebut, tetapi menegaskan pentingnya penguatan tata kelola pasar modal ke depan. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (30/1/2026). Ia menyatakan pemerintah akan terus melakukan pengawasan serta memastikan kepengurusan baru BEI mampu menjalankan tata kelola pasar modal dengan lebih baik. Ke depan pemerintah akan memonitor agar kepengurusan lebih memperhatikan tata kelola dan menjalankan roadmap yang ada dalam UU P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan),” ujar Airlangga. Sebelumnya, Iman Rachman secara
- [Purbaya Senang Dirut BEI Mundur, Tak Ada Dampak Apapun, Kesalahannya Fatal!](https://mataparlemen.id/purbaya-senang-dirut-bei-mundur-tak-ada-dampak-apapun-kesalahannya-fatal/): MataParlemen.id-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan tidak ada dampak apapun terkait pengunduran diri Iman Rachman sebagai Direktur Utama (Dirut) Bursa Efek Indonesia (BEI). Bendahara Negara itu justru melihatnya ini sebagai sinyal positif. “Nggak ada (dampak), saya untung kalau dia mundur, bukan saya yang bayar juga gajinya, nggak ada (dampak) ke fiskal. Kalau saya pikir ini sinyal yang positif,” kata Purbaya kepada wartawan di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026). Dengan pengunduran diri Dirut BEI, kata Purbaya, investor akan melihat bahwa pemerintah merespons keruntuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dengan cepat dan sungguh-sungguh. Ke depan, investor diklaim akan lebih yakin untuk berinvestasi
- [IHSG Anjlok Berhari-hari, Dirut BEI Iman Rachman Mundur](https://mataparlemen.id/ihsg-anjlok-berhari-hari-dirut-bei-iman-rachman-mundur/): MataParlemen.id-Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mengundurkan diri pada Jumat (30/1/2026). “Saya sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi dua hari kemarin menyatakan mengundurkan diri sebagai direktur utama Bursa Efek Indonesia,” ujar Iman dalam konferensi pers di Gedung BEI. Iman berharap keputusannya terbaik untuk pasar modal Indonesia. “Saya berharap ini yang terbaik buat pasar modal, semoga dengan pengunduran saya ini pasar modal kita jadi lebih baik,” ujar Iman. Ia berharap penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pagi ini, dapat terus berlanjut ke hari- hari berikutnya. “Mudah-mudahan indeks
- [Ketua Komisi II DPR Tak Sepakat Ambang Batas Parlemen Dihapus Seperti Usulan PAN](https://mataparlemen.id/ketua-komisi-ii-dpr-tak-sepakat-ambang-batas-parlemen-dihapus-seperti-usulan-pan/): MataParlemen. id-Ketua Komisi II DPR dari Fraksi NasDem Muhammad Rifqinizamy Karsayuda tidak sependapat dengan usulan PAN agar ambang batas parlemen atau parliamentary threshold ditiadakan. Ia menilai keberadaan ambang batas sebuah keniscayaan untuk membenahi partai politik. “Parliamentary threshold itu adalah keniscayaan untuk menghadirkan institusionalisasi parpol, parpol yang sehat adalah parpol yang terinstitusionalisasi atau terlembaga,” kata Rifqi, Jumat (30/1/2026). Ia mengatakan salah satu ciri parpol terinstitusionalisasi adalah memiliki basis akar suara dan ideologi yang kuat. Menurutnya, keberadaan parliamentary threshold akan memaksa parpol-parpol berbenah. “Partai-partai akan dipaksa membenahi dirinya agar mereka memperkuat stuktur dan mendapat suara yang cukup signifikan di dalam setiap pemilu,”
- [Kementrans Buka Program Studi Beasiswa Patriot untuk 1.100 Mahasiswa S2](https://mataparlemen.id/kementrans-buka-program-studi-beasiswa-patriot-untuk-1-100-mahasiswa-s2/): MataParlemen.id-Kementerian Transmigrasi (Kementrans) secara resmi mengumumkan program studi Beasiswa Patriot 2026 dengan total kuota 1.100 mahasiswa S2 (pascasarjana) di Universitas-universtas negeri ternama di tanah air. Para penerima beasiswa pascasarjana ini akan menempuh studi di Kampus Patriot yang ada di Kawasan Transmigrasi Barelang, Batam, Kepulauan Riau; Kawasan Transmigrasi Kalukku, Mamuju, Sulawesi Barat; dan Kawasan Transmigrasi Salor, Merauke, Papua Selatan. Menteri Transmigrasi (Mentransfer) M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan Beasiswa Patriot bukan proyek coba-coba, melainkan program prioritas yang disiapkan secara serius dengan melibatkan sinergi berbagai perguruan tinggi unggulan dalam negeri. Mentrans menilai Indonesia tidak perlu minder terhadap institusi luar negeri karena kualitas akademik
- [Tolak Kehadiran Israel dalam Board of Peace, PKS: Libatkan Palestina!](https://mataparlemen.id/tolak-kehadiran-israel-dalam-board-of-peace-pks-libatkan-palestina/): MataParlemen.id-Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid meminta Pemerintah Indonesia agar mendesak forum internasional tersebut memberikan peran sentral kepada Otoritas Palestina dan secara konsisten menolak keterlibatan perwakilan Israel dibawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu. “Pihak yang harus diberikan panggung utama adalah Otoritas Palestina. Mereka adalah pihak yang menjadi korban langsung dari genosida dan penjajahan Israel. Maka, melibatkan Palestina dalam perumusan perdamaian adalah sebuah keniscayaan moral dalam tatanan politik internasional,” ujar Kholid di Jakarta, Jumat (30/1/2026). Sekjen PKS yang juga merupakan Anggota DPR RI ini mendesak agar Pemerintah Indonesia dapat mengambil peran kepemimpinan dalam menggalang kekuatan diplomasi, khususnya bersama negara-negara muslim strategis.
- [Demi Lahirnya SDM Berkualitas, Minat Baca Generasi Muda Harus Konsisten Ditingkatkan](https://mataparlemen.id/demi-lahirnya-sdm-berkualitas-minat-baca-generasi-muda-harus-konsisten-ditingkatkan/): MataParlemen.id-Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan pentingnya untuk meningkatkan minat baca masyarakat secara konsisten. Hal itu bertujuan untuk melahirkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang dibutuhkan dalam proses pembangunan nasional. “Minat baca generasi muda harus konsisten ditingkatkan dengan berbagai cara, agar kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan produktivitas generasi penerus bangsa terus terpacu,” kata Lestari Moerdijat dalam keterangannya, Kamis (29/1/2025). Survei CEO World yang melibatkan lebih dari 6,5 juta responden di 102 negara pada 2025 menempatkan warga Amerika Serikat sebagai warga yang paling gemar membaca dengan rata-rata membaca 17 buku per tahun. Sementara itu, masyarakat India berada di posisi kedua
- [Optimalkan 38 Kantor Daerah, BKSP DPD RI Siap Fasilitasi UMKM Tembus Pasar Australia](https://mataparlemen.id/optimalkan-38-kantor-daerah-bksp-dpd-ri-siap-fasilitasi-umkm-tembus-pasar-australia/): MataParlemen.id– Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI menyambut baik penguatan kemitraan strategis Indonesia-Australia sebagai momentum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Apalagi kedua negara memiliki sejarah panjang sejak masa perjuangan kemerdekaan sebagai anggota Komite Tiga Negara (KTN) pada tahun 1947 sehingga menjadi landasan kuat bagi pembangunan daerah. “Hubungan tersebut kini telah berkembang menjadi kemitraan strategis komprehensif serta landasan ekonomi IA-CEPA yang saling menguntungkan,” ucap Wakil Ketua BKSP DPD RI Mirah Midadan Fahmid saat menerima delegasi Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Gita Kamath di Gedung DPD RI, Jakarta, Kamis (29/01/2026). Senator asal Nusa Tenggara Barat ini menjelaskan bahwa dalam konteks
- [PKB Sesalkan DBH Balikpapan Dipangkas Hingga 70 Persen, Syafruddin: Itu Hak Daerah](https://mataparlemen.id/pkb-sesalkan-dbh-balikpapan-dipangkas-hingga-70-persen-syafruddin-itu-hak-daerah/): MataParlemen.id–Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syafruddin, memprotes keras kebijakan pemerintah pusat yang memotong Transfer ke Daerah (TKD) Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kota Balikpapan. Syafruddin menegaskan bahwa DBH merupakan hak daerah yang wajib dikembalikan oleh pusat, bukan sekadar pemberian administratif. Pernyataan tersebut disampaikan Syafruddin saat menerima audiensi pimpinan DPRD Kota Balikpapan di Ruang Rapat Fraksi PKB, Senayan, Jakarta, Kamis (29/1/2026). Dalam pertemuan tersebut, DPRD Balikpapan mengeluhkan pemotongan DBH yang mencapai 60 hingga 70 persen, yang berdampak pada terhambatnya pembangunan infrastruktur dan layanan publik. “Kami dari Fraksi PKB sudah memprotes sejak awal keputusan pemotongan ini. Dana bagi
- [HNW Dorong Percepatan Dirjen Pesantren dan Realisasi Dana Abadi](https://mataparlemen.id/hnw-dorong-percepatan-dirjen-pesantren-dan-realisasi-dana-abadi/): MataParlemen.id-Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, mendorong agar pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama segera direalisasikan. Sehingga pengelolaan Dana Abadi Pesantren segera diwujudkan sebagai upaya memperkuat dan meningkatkan kualitas pesantren. HNW, sapaan akrabnya, mengaku telah menerima banyak aspirasi dari para kiai, pimpinan pesantren, hingga tokoh masyarakat yang berharap kehadiran Ditjen Pesantren nantinya dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan keagamaan di lingkungan pesantren. Dampak positifnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan beragama di masyarakat dengan menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin. “Menteri Agama dalam raker tadi menyampaikan bahwa terkait pembentukan Ditjen Pesantren, secara administrasi di
- [Jumlah Pengungsi di Daerah Terdampak Bencana Sumatera Terus Berkurang](https://mataparlemen.id/jumlah-pengungsi-di-daerah-terdampak-bencana-sumatera-terus-berkurang/): MataParlemen.id–Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Amran mengungkapkan jumlah pengungsi di daerah terdampak bencana terus berkurang, baik di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), maupun Sumatera Barat (Sumbar). Penurunan jumlah pengungsi tersebut seiring dengan penyaluran berbagai bantuan, seperti Dana Tunggu Hunian (DTH), serta selesainya pembangunan sejumlah hunian sementara (huntara) di daerah terdampak. Angka pengurangan jumlah pengungsi bervariasi di masing-masing daerah. Di Provinsi Sumbar, misalnya, pada 24 Januari 2026 tercatat sebanyak 10.854 pengungsi, kemudian berkurang menjadi 9.040 pengungsi per 27 Januari 2026. Sementara itu, di Provinsi Aceh, jumlah pengungsi yang semula tercatat 91.703 orang per 24 Januari
- [Kaesang Pangarep Resmi Umumkan Rusdi Masse Gabung PSI](https://mataparlemen.id/kaesang-pangarep-resmi-umumkan-rusdi-masse-gabung-psi/): MataParlemen.id-Wakil Ketua Komisi III DPR Rusdi MasseMasse Mappasessu (RMS), usai mundur dari DPR dan Partai NasDem, secara resmi bergabung dengan PSI. Rusdi Masse terlihat hadir dalam Rakernas Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Hotel Claro, Makassar, Kamis (29/1/2026). Ketua Umum (Ketum) PSI Kaesang Pangarep resmi mengumumkan eks kader NasDem itu bergabung dengan PSI. Kaesang memperkenalkan Rusdi Masse melalui sebuah pantun. “Untuk menutup sambutan saya, saya pengen pantun. Ini pantun beneran, saya sudah siapkan semalam,” kata Kaesang dalam sambutannya. pada acara Rakernas PSI. “Ke Makassar naik Air Asia, jangan lupa minum es, mari keluarga Partai Solidaritas Indonesia, kita sambut Bang RMS,” ucap
- [Banyak Suara Terbuang, PAN Usul Ambang Batas Parlemen Dihapus di RUU Pemilu](https://mataparlemen.id/banyak-suara-terbuang-pan-usul-ambang-batas-parlemen-dihapus-di-ruu-pemilu/): Mata Parlemen.id-Partai Amanat Nasional (PAN) mengusulkan penghapusan ambang batas parlemen dalam pembahasan RUU Pemilu. PAN menilai ketentuan ambang batas selama ini menyebabkan jutaan suara pemilih tak terwakili di DPR. “Kita termasuk di antara partai yang dari dulu memang menginginkan adanya penghapusan ambang batas, baik itu pilpres maupun untuk pemilihan legislatif,” kata Waketum PAN Eddy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/1/2026). “Karena kita melihat dengan adanya ambang batas ini ada jutaan pemilih yang kemudian tidak bisa ditampung aspirasinya di DPR karena partainya tidak lolos, dan itu jumlahnya tidak kecil, belasan juta,” sambung dia. Eddy menilai penghapusan ambang batas parlemen dapat
- [Harus Ubah Kultur dan Pola Pikir APH, Reformasi Polri Tidak Hanya Sebatas Regulasi](https://mataparlemen.id/harus-ubah-kultur-dan-pola-pikir-aph-reformasi-polri-tidak-hanya-sebatas-regulasi/): MataParlemen.id-Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menegaskan pentingnya reformasi menyeluruh di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Republik Indonesia. Reformasi tersebut tidak hanya pada aspek regulasi, tetapi juga pada perubahan kultur dan pola pikir aparat penegak hukum (APH). Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Mapolda Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (29/1/2026). Adang menjelaskan, kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka mendorong percepatan reformasi Polri dan Kejaksaan di tengah tingginya atensi publik terhadap kinerja aparat penegak hukum. Menurut dia, forum tersebut akan menjadi bahan penting bagi Komisi III DPR RI dalam Rapat
- [Resmikan Revamping Pabrik Pupuk Kaltim, Titiek Soeharto: Perkuat Kemandiran Industri Pupuk Nasional](https://mataparlemen.id/resmikan-revamping-pabrik-pupuk-kaltim-titiek-soeharto-perkuat-kemandiran-industri-pupuk-nasional/): MataParlemen.id-Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto meresmikan proyek revamping ammonia pabrik 2 PT Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim) didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Titiek mengatakan pabrik ini bukan sekadar fasilitas industri tetapi juga bagian dari sejarah ketahanan pangan. Awalnya, Titiek kilas balik ke 42 tahun lalu di mana ayahandanya yang juga Presiden ke-2 RI Soeharto meresmikan pabrik ini. Titiek juga sempat mengajak para peserta acara mendoakan Soeharto yang disebut telah berjasa untuk pembangunan pabrik pupuk Kalimantan Timur. “Pabrik ammonia Kaltim 2 ini bukan sekadar fasilitas industri, ini merupakan bagian
- [Terima LPI 2025, Ahmad Nawardi Apresiasi Ketahanan Ekonomi dan Tekankan Sinergi Pembiayaan Sektor Riil](https://mataparlemen.id/terima-lpi-2025-ahmad-nawardi-apresiasi-ketahanan-ekonomi-dan-tekankan-sinergi-pembiayaan-sektor-riil/): MataParlemen.id– Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Senator Ahmad Nawardi, menghadiri peluncuran sekaligus menerima secara simbolis Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2025 dari Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo di Function Room Gedung Thamrin Bank IIndonesia Rabu (28/1/2025). Dokumen setebal hampir 300 halaman ini memuat evaluasi mendalam atas kinerja ekonomi nasional tahun 2025 serta arah kebijakan strategis untuk tahun-tahun mendatang. Senator Nawardi memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia dan Pemerintah atas capaian ekonomi 2025 yang tetap menunjukkan ketahanan kuat. Ia mencatat bahwa di bawah kepemimpinan Perry Warjiyo, BI berhasil menjaga inflasi tetap pada sasaran 2,5±1% dan mengelola nilai tukar Rupiah di
- [Komisi I DPR Minta Kemlu Siaga Hadapi Ancaman Perang AS–Iran](https://mataparlemen.id/komisi-i-dpr-minta-kemlu-siaga-hadapi-ancaman-perang-as-iran/): MataParlemen.id-Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Oleh Soleh, merespons meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran yang dinilai berpotensi memicu perang terbuka kedua negara. Hubungan kedua negara tersebut terus memanas setelah Amerika Serikat mengerahkan kapal-kapal perangnya ke kawasan sekitar Iran. Situasi semakin mengkhawatirkan menyusul pernyataan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang berulang kali melontarkan ancaman akan menyerang Iran. Menurut politisi asal Dapil Jawa Barat XI itu, kondisi geopolitik global yang tidak menentu ini harus disikapi secara serius oleh pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri (Kemlu). “Saya meminta Kementerian Luar Negeri untuk selalu bersiaga dan memantau
- [Dari Komitmen Investasi Asing, Presiden Buka Peluang Ciptakan Lapangan Kerja, Sebuah Catatan dari Kunjungan Kerja Luar Negeri 2024-2026](https://mataparlemen.id/dari-komitmen-investasi-asing-presiden-buka-peluang-ciptakan-lapangan-kerja-sebuah-catatan-dari-kunjungan-kerja-luar-negeri-2024-2026/): MataParlemen.id-Dari rangkaian kunjungan kerjanya ke berbagai negara sejak November 2024 hingga Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto sudah membawa pulang ratusan triliun rupiah komitmen investasi asing. Jutaan orang muda Indonesia yang kini menyandang status pengangguran pasti menunggu dengan penuh harap progres dari komitmen investasi itu. Progres dan realisasinya bergantung pada kesigapan para pembantu presiden menindaklanjuti dan mengolah komitmen investasi itu. Tercapainya komitmen dengan sejumlah negara yang ingin berinvestasi di Indonesia patut dipahami dan dimaknai sebagai upaya dan kerja Presiden Prabowo memulihkan kinerja perekonomian nasional, dan sudah barang tentu membuka peluang bagi terciptanya lapangan kerja baru di dalam negeri. Kinerja perekonomian nasional
- [KPK Ubah Aturan Gratifikasi, Inilah Nilai Batas Wajar Tidak Wajib Lapor](https://mataparlemen.id/kpk-ubah-aturan-gratifikasi-inilah-nilai-batas-wajar-tidak-wajib-lapor/): MataParlemen.id+Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi merevisi aturan mengenai gratifikasi bagi penyelenggara negara.Melalui Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026, lembaga antirasuah tersebut menyesuaikan sejumlah ketentuan krusial, mulai dari batas nilai pemberian yang dianggap wajar, tenggat waktu pelaporan, hingga mekanisme penandatanganan Surat Keputusan (SK) gratifikasi. Salah satu perubahan yang paling disorot publik adalah kenaikan batas nilai hadiah pernikahan yang tidak wajib dilaporkan, dari sebelumnya maksimal Rp 1 juta menjadi Rp 1,5 juta per pemberi. Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa revisi ini bukan bentuk pelonggaran pengawasan, melainkan penyesuaian terhadap dinamika sosial dan ekonomi yang berkembang, termasuk laju inflasi.Ini yang berubah kan soal
- [Bonnie Triyana: Pariwisata Lebih Berkelanjutan dan Bernilai Ekonomi Tinggi Dibandingkan Pertambangan](https://mataparlemen.id/bonnie-triyana-pariwisata-lebih-berkelanjutan-dan-bernilai-ekonomi-tinggi-dibandingkan-pertambangan/): MataParlemen.id-Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana, menegaskan pentingnya menjadikan pariwisata sebagai prioritas pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, menurutnya kontribusi sektor pariwisata memberi peran besar terhadap perekonomian nasional sekaligus kemampuannya menyerap tenaga kerja dalam jumlah bbesar Hal tersebut disampaikan Bonnie dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Pelestarian Cagar Budaya Komisi X DPR RI, yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi X, Senayan, Jakarta, Rabu, (28/1/2026). Ia mengungkapkan, sektor pariwisata menyumbang sekitar Rp1.000 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan mampu menyerap sekitar 25 juta tenaga kerja. Bonnie menilai, jika dikelola secara serius, kontribusi pariwisata bahkan dapat melampaui sektor pertambangan.
- [Hetifah: Sensus Ekonomi 2026 Perlu Strategi Berlapis, Realistis, dan Tidak Elitis](https://mataparlemen.id/hetifah-sensus-ekonomi-2026-perlu-strategi-berlapis-realistis-dan-tidak-elitis/): MataParlemen.id-Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sangat ditentukan oleh strategi komunikasi publik yang berlapis, realistis, dan tidak elitis, bukan semata kekuatan metodologi statistik. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipimpin Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, di Kompleks DPR RI. Menurut Hetifah, persiapan Sensus Ekonomi 2026 masih perlu diperkuat, terutama dalam membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat agar tidak muncul sikap apatis. Ia menekankan bahwa seluruh tahapan sensus—mulai dari perencanaan, persiapan, hingga pelaksanaan—harus dirancang inklusif, menyentuh akar rumput, dan disesuaikan dengan keterbatasan anggaran
- [DPD RI Dorong Perda Koperasi Lebih Adaptif dengan Potensi Daerah](https://mataparlemen.id/dpd-ri-dorong-perda-koperasi-lebih-adaptif-dengan-potensi-daerah/): MataParlemen.id-ewan Perwakilan Daerah RI melalui Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) menegaskan pentingnya pembenahan regulasi daerah terkait pemberdayaan koperasi. Pemantauan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Peraturan Daerah (Perda) menunjukkan masih banyak kebijakan yang belum selaras, bahkan saling tumpang tindih. Sehingga berpotensi menghambat koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat di daerah. Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas, dalam rapat BULD DPD RI menekankan bahwa koperasi hanya akan benar-benar menjadi soko guru perekonomian jika didukung kebijakan yang harmonis, baik secara vertikal maupun horizontal. Menurutnya, regulasi yang terlalu restriktif dan tidak fasilitatif justru memperlambat akselerasi ekonomi masyarakat daerah. “Koperasi tidak bisa tumbuh optimal jika
- [Lestari Moerdijat Dorong Ekosistem Perlindungan Anak Cegah Kekerasan](https://mataparlemen.id/lestari-moerdijat-dorong-ekosistem-perlindungan-anak-cegah-kekerasan/): MataParlemen.id-Upaya membangun ekosistem hukum yang kuat dan edukasi yang memadai dinilai penting untuk melindungi generasi penerus bangsa dari beragam tindak kekerasan. Langkah ini diperlukan seiring meningkatnya ancaman kekerasan terhadap anak, termasuk di ruang digital. “Fenomena child grooming merupakan bentuk kekerasan yang menyasar anak-anak harus segera disikapi dengan langkah pencegahan dan perlindungan menyeluruh terhadap generasi penerus bangsa,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulis, Rabu (28/1/2026). Hal tersebut disampaikan oleh Lestari dalam diskusi daring bertema ‘Fenomena Grooming Anak: Perspektif Hukum dan Psikologi’ yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12. Pada 2021, ujar Lestari, catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
- [Ajak Wartawan Monitor, Setyo: Pimpinan KPK akan Kontrol Penanganan Perkara Korupsi CSR BI](https://mataparlemen.id/ajak-wartawan-monitor-setyo-pimpinan-kpk-akan-kontrol-penanganan-perkara-korupsi-csr-bi/): MataParlemen.id-Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto memastikan terus mengusut tuntas kasus korupsi Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setyo bahkan meminta wartawan memonitor dan mengawal perkembangan kasus tersebut hingga tuntas. “Ya nanti silahkan dimonitor aja,” tegas Setyo kepada wartawan usai rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (28/1/2026). Ia mengatakan, ada sejumlah alasan mengapa KPK belum melakukan penahanan terhadap para tersangka di kasus CSR BI yang menyeret dua Anggota DPR yakni Heri Gunawan dan Satori. Setyo menegaskan penahanan tersangka merupakan kewenangan penyidik. “Saya kira kalau pertimbangan itu lebih
- [KPK Kembalikan Rp 1,5 Triliun Aset Hasil Korupsi ke Negara Selama 2025](https://mataparlemen.id/kpk-kembalikan-rp-15-triliun-aset-hasil-korupsi-ke-negara-selama-2025/): MataParlemen.id-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap sebanyak Rp 1,53 triliun aset hasil korupsi telah dikembalikan ke negara selama 2025. “Pengembalian aset KPK terus berupaya meningkatkan pengembalian aset ke kas negara,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2026). Setyo menyampaikan selain pengembalian aset hasil korupsi, KPK juga berupaya untuk mengoptimalkan aset hasil tracing, uang pengganti, dan pengembalian barang sitaan, dan rampasan. Sejumlah aset tersebut, kata dia, tak hanya diserahkan dalam bentuk uang tunai, melainkan juga status penggunaan hibah atas barang rampasan. “Nilainya sebesar Rp 138 miliar, dihibahkan kepada beberapa
- [Sukamta Nilai Board of Peace Jadi Jalur Diplomasi Alternatif Indonesia untuk Gaza](https://mataparlemen.id/sukamta-nilai-board-of-peace-jadi-jalur-diplomasi-alternatif-indonesia-untuk-gaza/): MataParlemen.id-Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menilai keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BOP) berpotensi menjadi ruang manuver diplomasi baru di tengah kebuntuan panjang penyelesaian konflik dan krisis kemanusiaan di Gaza. Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi bertajuk “Indonesia Join Board of Peace: Untung atau Buntung?” yang digelar di Antara Heritage Center, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026). Sukamta menggambarkan kondisi Gaza saat ini berada dalam situasi gelap dan penuh ketidakpastian, sehingga dunia internasional perlu membuka berbagai jalur ikhtiar diplomatik untuk mengurangi penderitaan warga sipil. Menurutnya, BOP memiliki karakter sebagai forum politik non-permanen yang bersifat cair dan berbasis soft power, bukan lembaga
- [Dave Laksono Nilai Kerja Sama RI–AS Berpotensi Perkuat Peran Global Indonesia](https://mataparlemen.id/dave-laksono-nilai-kerja-sama-ri-as-berpotensi-perkuat-peran-global-indonesia/): MataParlemen.id-Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah dalam merampungkan kerja sama strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat yang saat ini masih dalam tahap pembahasan. Dave menjelaskan bahwa sejumlah aspek teknis, termasuk sistem pembayaran dalam kerja sama tersebut, masih dalam proses pembahasan antara kedua negara. “Termasuk terkait sistem pembayaran, saat ini masih dalam tahap ongoing progress. Selain itu, terdapat kesepakatan antara Indonesia dan Amerika Serikat yang juga masih dalam proses diskusi, sehingga seluruhnya saling berkaitan,” ujar Dave usai rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Luar Negeri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,
- [Nurul Arifin: Putusan MK Jangan Jadi Celah Kriminalisasi Pers](https://mataparlemen.id/nurul-arifin-putusan-mk-jangan-jadi-celah-kriminalisasi-pers/): MataParlemen.id-Aanggota Komisi I DPR Nurul Arifin menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 151/PUU-XXII/2024 yang memperkuat perlindungan data pribadi masyarakat. Namun, ia mengingatkan agar implementasi putusan tersebut tidak membungkam kebebasan pers. Menurutnya, perlindungan data pribadi tetap harus memberikan ruang bagi kegiatan jurnalistik yang sah dan bertanggung jawab. “Pemrosesan data pribadi dalam kegiatan jurnalistik harus tetap merujuk pada Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik,” ujar Nurul Arifin, Selasa (27/1/2026). Nurul Arifin menegaskan, perlindungan data pribadi dan kebebasan pers merupakan dua pilar utama demokrasi yang tidak boleh saling meniadakan. “Ini bagian dari upaya membangun dan menjaga kedaulatan digital Indonesia,” tegasnya. Ia menilai,
- [Kompolnas Bukan Lembaga Pengawas](https://mataparlemen.id/kompolnas-bukan-lembaga-pengawas/): MataParlemen.id-Kami perlu menanggapi pengawasan kinerja Polri oleh Kompolnas. Perlu digaris-bawahi bahwa Kompolnas bukanlah lembaga pengawas. Menurut Pasal 8 TAP MPR Nomor 7/MPR/2000 dan Pasal 37 dan 38 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri, Kompolnas bertugas membantu Presiden menetapkan arah kebijakan Polri dan memberikan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Dengan tugas tersebut maka user atau pengguna hasil kerja Kompolnas secara langsung adalah Presiden. Berdasarkan masukan dari Kompolnas Presiden membuat arah kebijakan Polri untuk kemudian dilaksanakan oleh Polri. Dalam konteks pengangkatan Kapolri , hasil pertimbangan Kompolnas akan dijadikan rujukan oleh Presiden. Selain itu secara asas, tidak pas kalau Kompolnas yang
- [Dorong Penanganan Bencana Jangka Panjang, Ijeck Sebut Pentingnya Kurikulum Tanggap Bencana Sejak Dini](https://mataparlemen.id/dorong-penanganan-bencana-jangka-panjang-ijeck-sebut-pentingnya-kurikulum-tanggap-bencana-sejak-dini/): MataParlemen.id-Anggota Komisi V DPR RI, Musa Rajekshah mengatakan bila Bencana yang terjadi di Aceh, Sumut dan Sumbar harus menjadi refleksi bersama bagi semua pihak. Politisi Golkar yang akrab disapa Ijeck itu menyebut bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti hanya pada fase tanggap darurat. Menurutnya, diperlukan langkah jangka panjang agar bencana serupa tidak terus berulang di masa depan. Ijeck menyampaikan bahwa penanganan bencana saat ini secara umum telah berjalan. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada penyelesaian sementara, melainkan juga pada upaya pencegahan. “Penanganan bencana sudah terlaksana semuanya. Tinggal bagaimana pasca-bencana ini, apakah hanya selesai di sini atau kita
- [Evaluasi Haji 2025, Komite III DPD RI Minta Kemenhaj Pastikan Kesiapan Fisik Jamaah Tahun 2026](https://mataparlemen.id/evaluasi-haji-2025-komite-iii-dpd-ri-minta-kemenhaj-pastikan-kesiapan-fisik-jamaah-tahun-2026/): MataParlemen.id-Komite III DPD RI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M dan mendorong penguatan kesiapan fisik jamaah pada pelaksanaan haji 1447 H/2026 M melalui rapat kerja bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI. Rapat kerja tersebut juga memfokuskan pembahasan pada perbaikan tata kelola layanan haji serta penguatan kolaborasi antarlembaga guna meningkatkan kualitas pelayanan bagi jamaah Indonesia. Berdasarkan Laporan Pengawasan Komite III DPD RI atas pelaksanaan haji tahun 1446 H/2025 M, ditemukan sejumlah persoalan fundamental yang memerlukan penanganan segera. “Dua isu utama yang menjadi sorotan adalah komitmen terhadap lansia dan disabilitas,” ucap Wakil Ketua Komite III DPD
- [I Wayan Sudirta Jadi Wakil Ketua MKD DPR Gantikan TB Hasanuddin](https://mataparlemen.id/i-wayan-sudirta-jadi-wakil-ketua-mkd-dpr-gantikan-tb-hasanuddin/): MataParlemen.id-Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPR melakukan rotasi terhadap anggotanya di jajaran alat kelengkapan dewan (AKD) DPR. Kali ini rotasi dilakukan terhadap Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. I Wayan Sudirta menjadi Wakil Ketua MKD DPR RI menggantikan TB Hasanuddin. Penetapan itu dibacakan oleh Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal di ruang sidang MKD DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026). Perubahan itu tertuang dalam surat penugasan Fraksi PDIP. “Pimpinan DPR RI telah menerima surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor 354/F-PDIP/DPR RI/XI/2025 tertanggal 24 November 2025 perihal Perubahan Penugasan Keanggotaan AKD,” kata Cucun. Cucun
- [DPR Sahkan Pimpinan dan Anggota Ombudsman RI Periode 2026-2031](https://mataparlemen.id/dpr-sahkan-pimpinan-dan-anggota-ombudsman-ri-periode-2026-2031/): MataParlemen.id-Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Industri dan Pembangunan, Saan Mustopa mengesahkan hasil uji kelayakan calon pimpinan dan anggota Ombudsman RI masa jabatan 2026-2031 yang telah dilaksanakan dan dilaporkan oleh Komisi II DPR RI. “Apakah laporan Komisi II DPR RI terhadap hasil uji kelayakan calon anggota Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan 2026-2031 tersebut dapat disetujui?” tanya Saan yang dijawab teriakan setuju dari seluruh anggota DPR RI yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026, di Jakarta, Selasa (27/1/2026). Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda melaporkan bahwa
- [DPR Setuju Polri Tetap di Bawah Presiden, Bukan Kementerian](https://mataparlemen.id/dpr-setuju-polri-tetap-di-bawah-presiden-bukan-kementerian/): MataParlemen.id-Rapat Paripurna ke-12 menyetujui 8 poin Percepatan Reformasi Polri hasil kesimpulan Komisi III DPR RI. Satu di antaranya adalah menetapkan kedudukan Polri tetap di bawah Presiden, bukan kementerian. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta  Selasa (27/1/2026). “Sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, terhadap laporan Komisi III DPR RI atas hasil pembahasan Percepatan Reformasi Polri, apakah dapat disetujui?” kata Saan. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman kemudian meminta 8 poin Percepatan Reformasi Polri menjadi keputusan mengikat antara DPR RI dengan pemerintah. Berikut 8 poin Percepatan Reformasi Polri, yang juga sudah
- [Senator Apresiasi Program Jaga Desa, Usulkan Perluasan Fokus Pengawasan](https://mataparlemen.id/senator-apresiasi-program-jaga-desa-usulkan-perluasan-fokus-pengawasan/): Rapat Kerja Komite I DPD RI bersama Jaksa Agung RI.
- [Formappi: KPK Takut Usulan RKA 2026 Ditolak DPR, Jika Tahan Satori dan Heri Gunawan](https://mataparlemen.id/formappi-kpk-takut-usulan-rka-2026-ditolak-dpr-jika-tahan-satori-dan-heri-gunawan/): MataParlemen.id-Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti soal kengganan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan dua Anggota DPR yang menjadi tersangka kasus korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI), yakni Satori (NasDem) dan Heri Gunawan (Gerindra) hingga sekarang. “Saya melihat KPK ini takut sama DPR, apalagi sekarang masa pengajuan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) Tahun 2026. Takut anggarannya tidak tambah, dan usulannya anggaran KPK bisa ditolak,” kata Lucius Karus, Peneliti Formappi di Jakarta, Selasa (27/1/2026). Diketahui, saat ini sejumlah kementerian/lembaga yang menjadi mitra komisi-komisi di DPR, tengah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026.KPK merupakan mitra kerja dari
- [Sari Yulianti Ditetapkan sebagai Wakil Ketua DPR Pengganti Adies Kadir](https://mataparlemen.id/sari-yulianti-ditetapkan-sebagai-wakil-ketua-dpr-pengganti-adies-kadir/): MataParlemen.id-Rapat paripurna DPR menetapkan Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR Fraksi Golkar pengganti Adies Kadir sisa masa jabatan 2024-2029. Penetapan itu dilakukan dalam rapat paripurna ke-12 masa persidangan III tahun 2025-2026. Rapat paripurna digelar di ruang rapat paripurna gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa. Saan mengatakan pimpinan DPR telah menerima surat dari Partai Golkar terkait pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR Fraksi Golkar. Saan mengatakan surat itu tertanggal Senin (26/1/2029). “Dengan telah disetujuinya Saudara Adies Kadir sebagai calon Hakim Konstitusi usulan lembaga DPR, dapat kami informasikan bahwa pimpinan Dewan
- [DPR Sahkan Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi MK Pengganti Arief Hidayat](https://mataparlemen.id/dpr-sahkan-adies-kadir-sebagai-hakim-konstitusi-mk-pengganti-arief-hidayat/): MataParlemen.id-Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Selasa, 27 Januari 2026 menetapkan Adies Kadir sebagai sebagai hakim Mahkamah Konstitusi usulan dari Senayan. Adies akan menggantikan Hakim MK Arief Hidayat yang purna tugas pada Februari 2026. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa memimpin pengambilan keputusan itu dengan bertanya kepada anggota dewan yang hadir dalam paripurna. “Kami menanyakan kembali kepada sidang Dewan yang terhormat terhadap laporan Komisi III DPR RI atas usulan mengganti hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi yang berasal dari usulan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat,” kata Saan di Kompleksi DPR, Jakarta, Selasa. Anggota dewan lantas serempak mengucapkan kata ‘setuju’. Kemudian Saan mengetuk palu
- [Program MBG Harus Jadi Investasi SDM dan Penggerak Ekonomi](https://mataparlemen.id/program-mbg-harus-jadi-investasi-sdm-dan-penggerak-ekonomi/):  Komite IV DPD RI saat rapat kerja dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
- [Rerie Dorong Keluarga Wujudkan Jadi Ruang Aman Bagi Perempuan](https://mataparlemen.id/rerie-dorong-keluarga-wujudkan-jadi-ruang-aman-bagi-perempuan/): MataParlemen.id-Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Rerie) mendorong upaya wujudkan keluarga sebagai ruang aman bagi perempuan. Hal itu demi merealisasikan proses pembangunan yang berkelanjutan. “Perempuan memiliki peran krusial dalam proses pembangunan, merealisasikan keluarga sebagai ruang aman bagi perempuan merupakan langkah strategis yang harus diwujudkan,” kata Rarie dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/1/2026). Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Rabu (21/1/2026) lalu, menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga). Dalam rekomendasi itu, Komnas Perempuan mencatat terdapat 18 isu krusial perempuan dalam keluarga yang dikelompokkan ke dalam empat klaster,. Yakni isu struktural, dampak kekerasan yang mengancam kematian, kerentanan perempuan
- [Rapat Paripurna DPR Sahkan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI](https://mataparlemen.id/rapat-paripurna-dpr-sahkan-thomas-djiwandono-sebagai-deputi-gubernur-bi/): MataParlemen.id-Rapat Paripurna DPR mengesahkan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono atau Tommy sebagai Deputi Gubernur BI terpilih. Tommy telah dinyatakan lolos fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan oleh Komisi XI DPR. Pengesahan itu diambil dalam rapat paripurna ke-12 masa persidangan III tahun sidang 2025-2026, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2025). Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun melaporkan hasil fit and proper test terhadap Tommy yang digelar pada Senin (26/1/2026) lalu. Kemudian, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa yang memimpin rapat paripurna menanyakan persetujuan kepada anggota Dewan yang hadir. Anggota DPR yang hadir pun kompak mengesahkan Tommy Djiwandono
- [Tamsil Linrung Tegaskan DPD RI di Garda Terdepan Suarakan Kepentingan Daerah Selaras Asta Cita](https://mataparlemen.id/tamsil-linrung-tegaskan-dpd-ri-di-garda-terdepan-suarakan-kepentingan-daerah-selaras-asta-cita/): MataParlemen.id-Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), menegaskan posisinya sebagai mitra strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam agenda pembangunan nasional. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung dalam rapat kerja dan koordinasi Anggota DPD RI Subwilayah Timur I yang mencakup sembilan provinsi di Kalimantan dan Sulawesi. Menurut Tamsil, visi Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo merupakan fondasi strategis untuk membangun Indonesia yang kuat dari pinggiran dan berkeadilan antarwilayah. Karena itu, DPD RI memiliki posisi kunci untuk memastikan bahwa arah kebijakan nasional terhubung secara langsung dengan realitas dan aspirasi daerah. “Setiap kali saya turun ke masyarakat, selain melakukan
- [Misbakhun: Thomas Djiwandono Terpilih Jadi Deputi Gubernur BI, Rupiah Menguat](https://mataparlemen.id/misbakhun-thomas-djiwandono-terpilih-jadi-deputi-gubernur-bi-rupiah-menguat/): MataParlemen.id-Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengungkapkan terpilihnya Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) turut menciptakan sentimen positif kepada nilai tukar rupiah. Mengutip data Refinitiv, mata uang Garuda mengakhiri perdagangan di level Rp16.770/US$ atau menguat 0,24%. Penguatan ini sekaligus memperpanjang tren positif rupiah yang telah menguat dalam empat hari perdagangan beruntun. “Alhamdulillah rupiah menguat saat Thomas terpilih,” kata Misbakhun dalam pengumuman hasil fit and proper test, Senin (26/1/2026). “Tapi hari ini kita memutuskan Rp16.700 pada saat kita memutuskan Pak Tommy (Thomas Djiwandono). Pada saat Pak Tommy mau fit and proper, Rupiah justru menguat,” tambah
- [Herman Khaeron Apresiasi Kinerja BNI dan BTN di Tengah Tekanan Global, Dorong Digitalisasi dan KUR Perumahan](https://mataparlemen.id/herman-khaeron-apresiasi-kinerja-bni-dan-btn-di-tengah-tekanan-global-dorong-digitalisasi-dan-kur-perumahan/): MataParlemen.id-Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengapresiasi kinerja PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran direksi di Gedung Nusantara I, Kompleks DPR RI, Jakarta Senin(26/1/2026). Herman menilai capaian kedua bank pelat merah tersebut mencerminkan ketahanan perbankan nasional di tengah kondisi ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian. Tekanan geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, hingga kebijakan proteksionisme perdagangan dinilai menjadi tantangan yang tidak ringan bagi sektor keuangan nasional. “Di tengah tantangan global yang semakin berat, kinerja BNI dan BTN menunjukkan ketahanan dan kehandalan manajerial perbankan Indonesia. Secara
- [Bahasa Daerah di Ambang Punah, Komite III DPD RI Peringatkan Ancaman Identitas Bangsa](https://mataparlemen.id/bahasa-daerah-di-ambang-punah-komite-iii-dpd-ri-peringatkan-ancaman-identitas-bangsa/): MataParlemen.id–Komite III DPD RI menegaskan bahwa kepunahan bahasa daerah bukan lagi isu kebudayaan semata, melainkan telah berkembang menjadi ancaman serius terhadap identitas bangsa dan ketahanan nasional. Hilangnya sebuah bahasa bukan sekadar kehilangan alat komunikasi, melainkan memutus transmisi nilai dan budaya antar generasi serta mengancam kebhinekaan Indonesia. “Fenomena ini disebabkan oleh meningkatnya kawin campur, tingginya mobilitas penduduk, kemudahan akses informasi dari media nasional dan internasional, serta derasnya arus globalisasi. Kondisi tersebut mengancam keberlangsungan bahasa daerah di Indonesia,” ucap Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma saat Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan terkait Bahasa
- [Ketua DPD RI Sebut KEK Efektif Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Daerah](https://mataparlemen.id/ketua-dpd-ri-sebut-kek-efektif-dorong-pertumbuhan-ekonomi-di-daerah/): MataParlemen.id-Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin mengatakan Kawasan industry Dan kawasan Ekonomi Khusus (KEK) perlu dibangun di lebih banyak daerah sesuai program hilirisasi dan potensi sumber daya ekonomi daerah. Hal ini disampaikannya saat melakukan Rapat Penyerapan Aspirasi Komite IV DPD RI terkait Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian bersama pengelola Dan pemerintah daerah Kendal Jawa Tengah di Kawasan Industri Kendal (KIK), Senin (26/1/2026). “Harus kita akui bahwa program pengembangan kawasan Ekonomi secara terintegrasi efektif Dorong Industrialisasi Dan Pertumbuhan Ekonomi di daerah terkait. Terbukti Kendal dapat mencapai pertumbuhan 8,8 persen di tahun 2025,” ujar Sultan saat
- [Komisi III DPR Tegaskan Polri Berada di Bawah Presiden Langsung](https://mataparlemen.id/komisi-iii-dpr-tegaskan-polri-berada-di-bawah-presiden-langsung/): MataParlemen.id-Komisi III DPR RI menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri berada di bawah Presiden langsung dan tidak berbentuk kementerian. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat membacakan kesimpulan rapat kerja bersama Kapolri dan Kapolda seluruh Indonesia, yang berisi delapan poin percepatan reformasi Polri di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin. “Komisi III DPR RI menegaskan bahwa kedudukan Polri berada di bawah Presiden langsung dan tidak berbentuk kementerian, yang dipimpin oleh Kapolri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI sebagaimana diatur dalam Pasal 7 TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.
- [Thomas Djiwandono Terpilih sebagai Deputi Gubernur BI](https://mataparlemen.id/thomas-djiwandono-terpilih-sebagai-deputi-gubernur-bi/): MataParlemen.id-Komisi XI DPR menyatakan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono lolos fit and proper test dan dinyatakan terpilih sebagai deputi gubernur Bank Indonesia (BI). Thomas menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri dari jabatan dimaksud pada 13 Januari 2026. “Telah dilakukan kemudian kesepakatan melalui proses musyawarah mufakat dan kemudian dimasukkan dalam rapat internal di Komisi XI DPR, diputuskan yang menjadi deputi gubernur BI pengganti Bapak Juda Agung yang mengundurkan diri adalah Bapak Thomas Djiwandono,” ujar Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, Senin (26/1/2026). Menurut Misbahkun, Thomas menunjukkan komitmen kuat terhadap profesionalisme dan independensi Bank Indonesia, bahkan menegaskannya dalam pernyataan penutup saat uji
- [Tolak di Bawah Kementerian, Kapolri: Saya akan Pertahankan Polri Sampai Titik Darah Penghabisan](https://mataparlemen.id/tolak-di-bawah-kementerian-kapolri-saya-akan-pertahankan-polri-sampai-titik-darah-penghabisan/): MataParlemen.id- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menolak tegas jika Polri berada di bawah kementerian. Ia meminta jajaran terus mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden sampai titik darah penghabisan. “Saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan,” kata Jenderal Sigit dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap hal itu di akhir rapat. Ia awalnya berterima kasih pada para Fraksi DPR RI yang telah menyatakan dukungan agar Polri tetap di bawah Presiden RI. “Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada
- [Adies Kadir Disetujui Jadi Calon Hakim MK Usulan DPR](https://mataparlemen.id/adies-kadir-disetujui-jadi-calon-hakim-mk-usulan-dpr/): MataParlemen.id- Komisi III DPR RI menyetujui Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir sebagai hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) usulan DPR. Adies menjadi calon tunggal sebagai calon hakim MK usulan DPR. Persetujuan didapatkan dalam rapat dengar pendapat umum yang digelar Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). Adies Kadir menjadi calon tunggal sebagai calon hakim MK usulan DPR, meskipun pada fit and proper test sebelumnya, Komisi IiI DPR telah menyetujui Inosentius Samsul. “Komisi III DPR RI menyetujui saudara Adies Kadir sebagai hakim konstitusi pada MK RI yang berasal dari usulan lembaga DPR RI,” kata Ketua Komisi III
- [Anis Matta Ingatkan 2026 akan Jadi Tahun yang Berat Bagi Indonesia](https://mataparlemen.id/anis-matta-ingatkan-2026-akan-jadi-tahun-yang-berat-bagi-indonesia/): MataParlemen.id-Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia sekaligus Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Anis Matta mengingatkan, bahwa dampak dari ketidakpastiangeopolitik global saat ini akan mempengaruhi situasi politik nasional. “Penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengawali satu situasi yang bisa kita katakan, bahwa tatanan dunia lama benar-benar sudah berakhir,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Senin (26/1/2026). Hal itu disampaikan Anis Matta saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi DPP & DPW Partai Gelora dengan tema ‘Siaga Gelora untuk Indonesia’ yang digelar secara daring, Sabtu (24/1/2026) malam. Menurut Anis Matta, PBB sebagai institusi global dan organisasi multilateral lainnya sudah berakhir, dan tidak ada
- [Optimalkan Aset Negara, Mafirion Dorong Evaluasi Pengelolaan GBK](https://mataparlemen.id/optimalkan-aset-negara-mafirion-dorong-evaluasi-pengelolaan-gbk/): MataParlemen.id-Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mafirion, mendorong Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) melakukan evaluasi menyeluruh pengelolaan aset negara untuk mengoptimalkan penerimaan dan nilai manfaat bagi negara. Salah satu contoh nyata yang disorot Mafirion adalah pengelolaan kawasan Gelora Bung Karno (GBK), yang dinilainya belum dikelola secara maksimal meskipun memiliki nilai strategis dan ekonomi yang sangat tinggi. “Kementerian Sekretariat Negara adalah salah satu kementerian dengan aset paling besar dan paling strategis. Nilai lahan di kawasan GBK saat ini bisa mencapai di atas Rp100 miliar per hektare. Ini aset negara yang sangat ‘seksi’ dan tidak boleh dikelola secara
- [Thomas Djiwandono Jalani Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur BI di DPR](https://mataparlemen.id/thomas-djiwandono-jalani-fit-and-proper-test-calon-deputi-gubernur-bi-di-dpr/): MataParlemen.id-Komisi XI DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono atau Tommy menjadi salah satu calon yang mengikuti fit and proper test tersebut. Fit and proper test digelar di ruang rapat Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). Fit and proper test tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi XI DPR Misbakhun. “Mengawali rapat dengar pendapat umum hari ini kita agendakan lanjutan dari fit and proper test terhadap calon Deputi BI,” kata Misbakhun. “Perlu saya sampaikan bahwa masa dinas calon Deputi BI adalah 5 tahun
- [Lapas Jadi Lumbung Narkoba, Hasan Basri Desak Reformasi Imigrasi dan Pemasyarakatan](https://mataparlemen.id/lapas-jadi-lumbung-narkoba-hasan-basri-desak-reformasi-imigrasi-dan-pemasyarakatan/): MataParlemen.id– Anggota DPD RI dari Kalimantan Utara Hasan Basri mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan tenaga kerja asing (TKA) serta pengelolaan lembaga pemasyarakatan (Lapas). Desakan ini disampaikan menyusul temuan lapangan yang menunjukkan lemahnya kontrol negara, overkapasitas lapas yang ekstrem, serta tingginya kerentanan peredaran narkoba di dalam penjara. Hasan menegaskan bahwa persoalan keimigrasian dan pemasyarakatan tidak bisa lagi ditangani secara administratif dan parsial. Menurutnya, lemahnya pengawasan pascakehadiran warga negara asing di daerah serta kondisi lapas yang jauh dari standar kapasitas merupakan ancaman serius bagi keamanan nasional dan ketertiban sosial. Dalam Rapat Koordinasi Komite I DPD RI
- [Komisi III DPR Evaluasi Polri, Dorong Pembenahan Kultur Aparat](https://mataparlemen.id/komisi-iii-dpr-evaluasi-polri-dorong-pembenahan-kultur-aparat/): MataParlemen.id-Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa nilai-nilai reformasi Polri sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 30 ayat 4 UUD 1945 dan TAP MPR Nomor 7 Tahun 2000 harus terus dilanjutkan. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda se-Indonesia di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (26/1/2026). Habiburokhman memaparkan tujuh lini transformasi Polri selama era reformasi yang mencakup struktur ketatanegaraan, pengawasan, akuntabilitas penegakan hukum, orientasi pemidanaan, pelayanan publik, tata kelola organisasi, hingga hubungan antarlembaga. Meski mencakup banyak aspek, ia menekankan bahwa citra Polri di mata publik sangat dipengaruhi oleh lima hal
- [Pimpin Evaluasi Longsor Pasirlangu, Cucun Pastikan Negara Hadir Secara Maksimal](https://mataparlemen.id/pimpin-evaluasi-longsor-pasirlangu-cucun-pastikan-negara-hadir-secara-maksimal/): MataParlemen.id-Ketua Tim Pengawas (Timwas) Penanggulangan Bencana DPR RI sekaligus Cucun Ahmad Syamsurijal, melakukan evaluasi penanganan bencana longsor di Desa Pasirlangu, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (25/1/2026). Evaluasi dilakukan bersama para pemangku kepentingan lintas sektor guna memastikan penanganan bencana berjalan cepat, terkoordinasi, dan optimal. Dalam rapat evaluasi lapangan tersebut, legislator dari Dapil Jawa Barat II ini berkoordinasi langsung dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan proses evakuasi, distribusi logistik, serta pelayanan bagi warga terdampak berjalan tanpa hambatan. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini menegaskan bahwa seluruh instansi negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah bersinergi secara maksimal di lapangan.
- [Ahmad Ali Jadi Magnet Selain Jokowi, Dibalik Hengkangnya Rusdi Masse ke PSI](https://mataparlemen.id/ahmad-ali-jadi-magnet-selain-jokowi-dibalik-hengkangnya-rusdi-masse-ke-psi/): MataParlemen.id-Ketua DPP PSI, Bestari Barus, menilai sejumlah kader NasDem yang berlabuh ke partainya lantaran sosok Ahmad Ali (Mad Ali). Ia menyebut faktor itu tak bisa dipungkiri lantaran Ahmad Ali merupakan tokoh senior yang memiliki pengalaman di politik. “Kalau memang terlihat, saya tidak menafikan bahwa NasDem cukup banyak ya, mayoritas lah. Ya salah satu penariknya mungkin ya dengan bergabungnya Pak Ahmad Ali kali ya ke PSI, gitu. Kemudian menginspirasi banyak pihak,” kata Bestari, Minggu (25/1/2026). Ia menilai selain faktor Ahmad Ali yang kini merupakan Ketua Harian PSI, alasan lain lantaran sosok Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di sana. Ia menyebut Ahmad
- [Respon Praperadilan Indra Iskandar, KPK: Penetapan Tersangka Sekjen DPR Sesuai Ketentuan Hukum](https://mataparlemen.id/respon-praperadilan-indra-iskandar-kpk-penetapan-tersangka-sekjen-dpr-sesuai-ketentuan-hukum/): MataParlemen.id-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, penetapan Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sarana rumah jabatan anggota DPR Tahun Anggaran 2020 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penegasan tersebut disampaikan KPK sebagai respons atas langkah hukum Indra Iskandar yang mengajukan praperadilan terhadap penetapan status tersangka oleh lembaga antirasuah tersebut. “Dalam proses penanganan perkara, KPK menegaskan seluruh tindakan penyelidikan, penyidikan, hingga penetapan status hukum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Sabtu (24/1/2026). Budi menjelaskan, setiap penetapan tersangka dilakukan berdasarkan kecukupan alat bukti yang
- [Longsor Landa Cisarua, 105 Orang Dilaporkan Hilang, 23 Diantaranya Anggota TNI, 2 Polisi Tewas Terhimpit Truk](https://mataparlemen.id/longsor-landa-cisarua-105-orang-dilaporkan-hilang-23-diantaranya-anggota-tni-2-polisi-tewas-terhimpit-truk/): MataParlemen.id-Longsor melanda Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, pada Sabtu (24/1/2026) dini hari, menimbun puluhan rumah warga dan menyebabkan ratusan orang terdampak. Dugaan kuat penyebab bencana alam ini adalah alih fungsi lahan di lereng Gunung Burangrang yang beralih dari kawasan hutan menjadi kebun palawija. Tim SAR gabungan melakuksn operasi pencarian dan evakuasi korban tanah longsor di Cisarua, Bandung Barat tersebut. Hingga Minggu (25/1/2026) tercatat sebanyak 25 kantong jenazah telah berhasil dievakuasi. Dari total 105 laporan orang hilang yang diterima, jumlah jenazah yang ditemukan bertambah tiga korban utuh dari hasil pencarian. Sementara itu, 10 jenazah utuh dan satu bagian tubuh lainnya masih
- [Waka MPR Dorong Generasi Muda Bangun Ekosistem Pendidikan Inklusif](https://mataparlemen.id/waka-mpr-dorong-generasi-muda-bangun-ekosistem-pendidikan-inklusif/): MataParlemen.id-Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat (Rerie) mendorong peran generasi muda untuk ikut membangun ekosistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. “Potensi yang dimiliki para pemuda harus mampu mendorong upaya untuk membangun ekosistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tanah air,” kata Rerie dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/1/2026). Hal tersebut ia katakan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Internasional setiap 24 Januari. Adapun tahun ini, peringatan Hari Pendidikan Internasional mengedepankan tema The Power of Youth in Co-creating Education. Data Global Youth Check 2024 mencatat bahwa populasi pemuda (usia 10-30 tahun) sekitar 1,8 miliar jiwa atau 21,9% populasi penduduk dunia. Sementara
- [Sekjen DPR Indra Iskandar Ajukan Praperadilan Status Tersangka Dirinya Oleh KPK](https://mataparlemen.id/sekjen-dpr-indra-iskandar-ajukan-praperadilan-status-tersangka-dirinya-oleh-kpk/): MataParlemen.id- Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar mengajukan permohonan praperadilan terkait status tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020. Sidang perdana praperadilan itu digelar dua pekan lagi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel). “Klasifikasi perkara: sah atau tidaknya penetapan tersangka,” demikian tertulis dalam laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dikutip, Minggu (24/1/2026). Permohonan praperadilan ini diajukan Indra pada Kamis (22/1/2026). Praperadilan ini teregister dengan nomor perkara 7/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL. Sidang perdana praperadilan ini akan digelar pada Senin (2/2/2026) di ruang sidang 04 PN Jakarta Selatan. Termohon dalam
- [Usia Penyelenggara Pemilu Digugat ke MK, Ujang Bey: Kita Serahkan ke MK](https://mataparlemen.id/usia-penyelenggara-pemilu-digugat-ke-mk-ujang-bey-kita-serahkan-ke-mk/): MataParlemen.id-Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi II DPR, Ujang Bey mengatakan, gugatan terkait batas usia penyelenggara pemilu merupakan hak konstitusional setiap warga negara dan sepenuhnya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengujinya. “Gugatan tersebut kita serahkan kepada MK untuk diuji. Sebagai warga negara, setiap orang berhak mengajukan judicial review ke MK. Setiap gugatan tentu memiliki landasan hukum dan cara berpikir tertentu. Kita lihat saja nanti bagaimana putusan MK ke depan,” ujar Ujang kepada wartawan, Minggu (25/1/2026). Menurut Ujang, setiap penetapan batas usia pasti memiliki alasan tersendiri, baik dari sisi kematangan, pengalaman, maupun pertimbangan lainnya. Hal yang sama juga berlaku bagi pihak
- [Izin Dicabut Tapi Tetap Beroperasi, DPR: Negara Jangan Kalah Oleh Korporasi](https://mataparlemen.id/izin-dicabut-tapi-tetap-beroperasi-dpr-negara-jangan-kalah-oleh-korporasi/): MataParlemen.id–Pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetio Hadi yang menyebut 28 perusahaan masih bisa beroperasi meski izinnya dicabut menuai sorotan tajam dari DPR. Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo, menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya posisi negara dalam menegakkan kewenangan hukum terhadap korporasi. Menurut Firman, pencabutan izin oleh pemerintah sejatinya merupakan keputusan administratif yang memiliki konsekuensi hukum langsung. Namun faktanya, perusahaan-perusahaan tersebut masih leluasa beroperasi hanya karena keputusan itu belum bersifat final dan masih bisa digugat. “Ini ironi. Negara sudah mencabut izin, tapi perusahaan tetap berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Lalu di mana wibawa negara?” tegas Firman kepada awak media. Firman menjelaskan,
- [Eddy Soeparno Apresiasi Pidato Prabowo Bahas Investasi di WEF Davos 2026](https://mataparlemen.id/eddy-soeparno-apresiasi-pidato-prabowo-bahas-investasi-di-wef-davos-2026/): MataParlemen.id-Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menegaskan Indonesia senantiasa terbuka bagi penanaman modal dari sektor swasta, termasuk investasi asing. Prabowo menjamin pemerintah Indonesia akan memberikan kepastian serta penegakan hukum yang adil dan tak pandang bulu. Hal ini disampaikan Prabowo dalam World Economic Forum (WEF) Annual Meeting Davos 2026, Kamis (22/1) beberapa waktu lalu. Bagi Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno pidato tersebut mencerminkan tekad kuat Indonesia untuk menarik investasi yang memberikan dampak untuk kesejahteraan rakyat, keberlanjutan lingkungan sekaligus juga mendapatkan keuntungan ekonomi. “Dalam pidatonya Presiden Prabowo menegaskan negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum adalah negara yang akan menjadi
- [Muzani: Persahabatan RI-Korsel Sudah Terjalin Selama 53 Tahun](https://mataparlemen.id/muzani-persahabatan-ri-korsel-sudah-terjalin-selama-53-tahun/): MataParlemen.id– Ketua MPR RI Ahmad Muzani menerima kunjungan Ketua Majelis Nasional Korea Selatan, Woo Won-shik, beserta para anggota parlemen Korea Selatan di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin. Kunjungan ini menjadi momentum memperkuat hubungan diplomatik antara Republik Indonesia (RI) dan Korea Selatan yang telah terjalin selama lebih dari lima dekade. “Pertemuan ini menunjukkan persahabatan dan keakraban yang sangat kuat antara Republik Indonesia dan Korea Selatan yang sudah terjalin selama 53 tahun dan terus berkembang dengan sangat baik,” ujar Muzani dalam keterangan tertulis, Jumat (23/1/2026). Muzani menyampaikan Indonesia dan Korea Selatan memiliki banyak kesamaan, antara lain sebagai negara

## Pages

- [Contact](https://mataparlemen.id/contact/)
- [About Us](https://mataparlemen.id/about-us/)
- [Home](https://mataparlemen.id/home/)
- [Our Authors](https://mataparlemen.id/our-authors/): Here’s a list of all of our authors.
- [Get In Touch](https://mataparlemen.id/get-in-touch/): Lorem Ipsum Press is licensed by Bionetwork Ltd. Our office is located within the company’s building. Address: Lorem 15 Str., 4844, Ipsum, State, UKPhone: +30-2106019311 Contact Form This example form is built using our Contact Form 7 integration.
- [Typography Elements](https://mataparlemen.id/typography-post-elements/): This page shows typography and text related elements of the posts and pages in the default WordPress editor. You can see other elements in the Gutenberg Styles post. Exercitation photo booth stumptown tote bag Banksy, elit small batch freegan sed. Craft beer elit seitan exercitation, photo booth et 8-bit kale chips proident chillwave deep v laborum. 1. Default Pullquote Only a quarter of young adults are financially literate. You don’t want to overwhelm them with terrible advice. James Matthews The normal pullquote style is available only with the Gutenberg Editor. 2. Pullquotes Modern The modern quote is available both in
- [Homepage](https://mataparlemen.id/): Ali Zamroni Usul Penerbangan Umrah Dialihkan ke BIJB Kertajati RedaksiJuni 18, 2025 Terpopuler Hari ini DPR RUU Penyiaran Dinilai Tak Relevan, DPR Usul Pisahkan Aturan untuk OTT dan TV Konvensional Juni 17, 20257 Views Peristiwa 4 Pulau Dikembalikan ke Aceh, Muzakir Manaf Ucapkan Terima Kasih, Bobby Minta Warga Sumut Terima Juni 17, 20256 Views DPR Ali Zamroni Usul Penerbangan Umrah Dialihkan ke BIJB Kertajati Juni 18, 20254 Views DPD Ketua DPD RI Apresiasi Presiden Prabowo Kembalikan 4 Pulau ke Wilayah Aceh Juni 18, 20254 Views Berita Terkini DPD Ketua DPD RI Apresiasi Presiden Prabowo Kembalikan 4 Pulau ke Wilayah Aceh


[comment]: # (Generated by Hostinger Tools Plugin)