MataParlemen.id – Lembaga Ketahanan Nasional – Lemhanas- akan mengkaji dan mendalami dampak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan antara pemilu nasional dan pemilihan kepala daerah.
Kajian ini dinilai penting untuk memastikan kualitas demokrasi tetap terjaga dan tidak menimbulkan persoalan dalam tata kelola pemerintahan.
“Kajian itu akan dilakukan oleh Lemhannas tahun ini adalah melakukan reformasi sistem politik di Indonesia agar lebih berkualitas,” kata Gubernur Lemhanas Ace Hasan Syadzly di, akarta, Senin (30/6/2015).
Ia menjelaskan bahwa putusan MK yang memisahkan pemilu nasional terdiri dari pemilihan presiden, DPR RI dan DPD dengan pilkada serta legislatif daerah, adalah keputusan baru yang harus dicermati lebih jauh.
“Tentu ini adalah putusan baru yang perlu didalami tentang bagaimana dampaknya terhadap kualitas demokrasi kita,” ujarnya.
Ace menekankan, meski putusan MK bersifat final dan mengikat, konsekuensi praktisnya terhadap hubungan pusat dan daerah harus dipertimbangkan secara serius.
“Walaupun tentu harus kita susun lebih lanjut terkait dengan konsekuensinya terhadap tata hubungan antara pusat dan daerah yang harus dicermati secara mendalam,” kata dia.
Menurut Ace, Lemhannas akan mendorong agar sistem politik yang dijalankan ke depan tetap menghasilkan pemimpin berkualitas, baik di tingkat nasional maupun daerah.
“Prinsipnya bahwa Lemhannas terus mendorong agar kualitas demokrasi kita berjalan dengan baik, termasuk di antaranya adalah sistem pemilihan kepemimpinan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, agar dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang memiliki kualitas dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tutupnya..(*)
