MataParlemen.id-Senator asal Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memberi apresiasi kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang mampu menjaga pertumbuhan ekonomi tetap di angka yang secara umum baik.
LaNyalla juga memberi apresiasi kepada stakeholder dunia usaha dan dunia industri di Jatim yang menjadi penopang utamanya.
Dari data akhir tahun 2024, pertumbuhan Jawa Timur tercatat di angka 5,03 persen. Dimana secara keseluruhan, angka tersebut memberi kesimpulan pertumbuhan ekonomi Jatim tergolong positif dan menunjukkan kinerja yang baik.
“Ini akibat Kerjasama yang kuat semua stakeholder, terutama pemda dan dunia usaha serta industri. Saya berharap ini dipertahankan,” ungkap LaNyalla, Selasa (29/7/2025).
Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jatim itu juga bersyukur provinsi di timur pulau Jawa itu mampu bertahan di peringkat kelima dari 10 Provinsi dalam jumlah PHK tenaga kerja. Artinya, dunia usaha dan industri di Jatim masih berkinerja cukup baik di tengah lesunya ekonomi dunia.
Seperti dilansir Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) di penghujung tahun 2024, 10 Provinsi di Indonesia dengan jumlah PHK terbanyak masing-masing adalah: DKI Jakarta: 14.501 tenaga kerja, Jawa Tengah: 12.489 tenaga kerja, Banten: 10.702 tenaga kerja, Jawa Barat: 8.508 tenaga kerja, Jawa Timur: 3.694 tenaga kerja, Bangka Belitung: 1.894 tenaga kerja, Sulawesi Tengah: 1.812 tenaga kerja, Sulawesi Tenggara: 1.156 tenaga kerja, Riau: 1.068 tenaga kerja dan Kalimantan Barat: 786 tenaga kerja.
“Atas bukti data tersebut, saya harus memberi apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur serta seluruh Bupati dan Walikota di Jawa Timur. Kinerja ini harus dipertahankan.
Fokus kebijakan untuk membantu dan memfasilitasi kesulitan dan permasalahan yang dihadapi dunia usaha dan dunia industri harus menjadi prioritas,” pungkas Ketua DPD RI ke-5 itu.
Ia berharap Gubernur dan jajaran terus menjalin komunikasi yang intensif dengan KADIN Provinsi, serta para BUpati dan Walikota menjalin komunikasi yang intensif dengan KADIN Kabupaten dan Kota. (*)
