Mataparlemen.id-Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menegaskan komitmen DPR untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata di Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai salah satu sumber ekonomi baru di luar sektor tambang dan migas.
Hal ini disampaikannya usai pertemuan Komisi VII DPR RI dengan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka kunjungan kerja masa reses di Tanjung Selor, Kamis (19/6/2025).
“Potensi wisata di Kalimantan Utara ini sangat luar biasa. Itu juga bisa menjadi salah satu sumber ekonomi masa depan yang dapat diandalkan, selain tambang dan migas. Karena itu, kami ingin mendorong pariwisata sebagai sumber ekonomi baru, baik untuk Kaltara maupun secara nasional,” ujar Lamhot.
Menurut legislator dari Fraksi Partai Golkar ini, Komisi VII akan mendorong berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri dan pemerintah daerah, untuk lebih serius mengembangkan kawasan pariwisata di provinsi termuda ini.
Ia juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui penguatan sektor UMKM dan ekonomi kreatif berbasis pariwisata.
“Komisi VII ingin mendorong agar masyarakat di Kaltara juga diberdayakan menjadi pelaku ekonomi, baik melalui UMKM maupun sektor ekonomi kreatif yang mendukung pariwisata. Ini penting untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif,” tambahnya.
Di sisi lain, Lamhot mengakui bahwa pengembangan sektor pariwisata di Kaltara masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya terkait aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah.
Oleh karena itu, Komisi VII berkomitmen untuk mendorong peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata, termasuk transportasi dan layanan hospitality.
“Untuk menjangkau Kaltara saja masih butuh effort. Karena itu ke depan, kita akan dorong bagaimana aksesibilitas dan konektivitas ini bisa diperbaiki. Hospitality juga harus disiapkan agar wisatawan merasa nyaman,” katanya.
Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang menyambut baik perhatian dan dukungan Komisi VII DPR RI terhadap sektor pariwisata daerahnya. Ia berharap aspirasi pembangunan sektor pariwisata Kaltara bisa diperjuangkan DPR melalui kementerian mitra kerja.
“PAD kami masih kecil, jadi kami sangat butuh dukungan dari pemerintah pusat. Kami bersyukur Komisi VII sangat responsif dan bisa melihat langsung betapa sulitnya menjangkau Kaltara. Konektivitas dan promosi adalah dua hal penting yang perlu dibantu,” ujar Zainal.
Gubernur juga menyoroti berbagai potensi wisata unggulan di Kaltara yang menurutnya masih belum tergarap maksimal, seperti gua alam, hutan tropis, dan pohon-pohon raksasa yang khas dan tidak ditemukan di daerah lain.
“Kaltara punya banyak daya tarik, tapi siapa yang tahu kalau tidak dipromosikan? Ini yang kami harapkan bisa diperjuangkan oleh DPR ke kementerian terkait,” tutupnya.
Kurang Konektivitas dan Promosi
Dalam kesempatan ini, Komisi VII DPR RI menyoroti pentingnya peningkatan aksesibilitas dan konektivitas sebagai syarat utama pengembangan sektor pariwisata di Kaltara.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menyatakan bahwa tanpa perbaikan infrastruktur transportasi, potensi wisata Kaltara akan sulit berkembang.
“Kita melihat salah satu tantangan utama pengembangan pariwisata di Kaltara adalah aksesibilitas. Untuk sampai ke sini saja butuh effort tersendiri. Ini yang harus kita dorong ke depan: bagaimana penerbangan ke sini bisa lebih mudah, bagaimana konektivitas antarwilayah terbangun, dan hospitality juga perlu ditingkatkan,” kata Lamhot.
Ia menegaskan, sebagai provinsi yang masih tergolong muda—baru berusia 13 tahun—Kaltara membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat dalam membangun sarana prasarana penunjang sektor pariwisata.
Menurutnya, hal tersebut akan menjadi fokus Komisi VII dalam mendorong kementerian terkait untuk lebih memperhatikan wilayah ini.
“Wajar kalau Kaltara masih menghadapi tantangan infrastruktur, tapi kita tidak boleh berhenti di situ. Komisi VII akan terus mengawal agar konektivitas ke daerah ini menjadi prioritas pembangunan nasional,” ujar legislator dari Fraksi Partai Golkar itu.
Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang turut menegaskan bahwa persoalan konektivitas merupakan hambatan nyata dalam pengembangan potensi wisata daerahnya.
Ia mengapresiasi kunjungan langsung Komisi VII DPR RI yang telah merasakan sendiri sulitnya akses menuju Tanjung Selor.
“Dari Komisi VII sudah merasakan bagaimana susahnya untuk sampai ke sini. Tadi butuh hampir 12 jam perjalanan. Tanpa konektivitas, mustahil destinasi wisata kita bisa dijangkau. Karena itu, kami berharap Komisi VII bisa menyampaikan langsung kebutuhan ini kepada kementerian mitranya,” ujar Zainal.
Selain itu, Gubernur juga menyoroti kurangnya promosi sebagai faktor lain yang membuat potensi wisata Kaltara belum dikenal luas.
Ia mencontohkan berbagai destinasi unggulan seperti gua alam, hutan tropis, dan pohon-pohon besar yang menjadi kekayaan khas Kaltara.
“Kalau kita kurang promosi, siapa yang mau tahu kalau di sini ada wisata? Kita punya kekayaan yang unik, tapi butuh dukungan dari pusat agar bisa lebih dikenal,” tutupnya. (*)
