MataParlemen.id – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong berharap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 mampu menjadi instrumen untuk memastikan keberlanjutan berbagai program strategis nasional yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Harapan tersebut disampaikan Bahtra menjelang pelaksanaan Sidang Tahunan 2026 dan Sidang Bersama MPR-DPR-DPD RI serta penyampaian pidato Presiden RI terkait RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurut Bahtra, berbagai rencana pemerintah yang dituangkan dalam RAPBN 2027 perlu dilaksanakan secara optimal sehingga program-program strategis nasional tidak hanya berjalan sesuai target, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Ya, tentu kita berharap bahwa hari ini kan Presiden akan melangsungkan pidato RAPBN tahun 2027, dan di dalam RAPBN itu ada 8 poin yang akan disampaikan oleh Presiden. Kita berharap agar yang direncanakan oleh pemerintah bisa berjalan dengan baik dan semua program-program strategis nasional bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Bahtra di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Bahtra juga mengaitkan penyampaian RAPBN 2027 dengan momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, makna kemerdekaan perlu tercermin melalui kebijakan dan program pemerintah yang memberikan manfaat konkret bagi masyarakat.
“Sehingga, kita memaknai sebagai kemerdekaan yang ke-81 tahun ini, bagaimana dampaknya bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dari program-program strategis pemerintahan Pak Prabowo,” tambah Bahtra berpesan.
Selain menyoroti RAPBN 2027, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu juga menegaskan pentingnya fungsi legislasi DPR RI, khususnya Komisi II, dalam menghasilkan regulasi yang berpihak kepada kepentingan publik.
Menurutnya, penyusunan undang-undang merupakan salah satu tugas utama DPR yang harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
“Tentu itu bagian dari tugas utama kami di DPR. Salah satunya adalah bagaimana membuat legislasi yang tentu harus pro terhadap publik, terhadap masyarakat. Maka dari itu, mudah-mudahan capaian ini bisa terus bermanfaat bagi rakyat, seluruh masyarakat kita, sehingga juga DPR RI keberadaannya juga bisa dirasakan oleh publik, masyarakat, dalam rangka bagaimana membuat undang-undang yang pro terhadap masyarakat,” tuturnya.
Bahtra menilai keberadaan DPR harus dapat dirasakan melalui kebijakan dan produk legislasi yang mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Karena itu, kualitas regulasi menjadi hal penting agar setiap undang-undang yang dibentuk tidak hanya memenuhi aspek prosedural, tetapi juga memberikan dampak nyata ketika diterapkan.
Terkait sejumlah agenda regulasi strategis yang berada dalam lingkup Komisi II, termasuk pembahasan mengenai RUU Pemilu hingga isu kesejahteraan aparatur sipil negara dan PPPK, Bahtra memastikan pihaknya akan terus mendorong proses legislasi yang berorientasi pada kualitas dan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan fungsi legislasi tidak cukup hanya diukur dari jumlah undang-undang yang berhasil dibentuk. Substansi dan implementasi regulasi juga harus mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat serta memberikan manfaat dalam jangka panjang.
“Ya, tentu itu semua akan kita dorong ya, agar undang-undang yang dihasilkan oleh DPR RI dan terutama Komisi II, tidak hanya terbentuk undang-undangnya, tapi bagaimana undang-undang ini bisa makin baik, makin berkualitas, sehingga impact-nya terhadap publik bisa dirasakan,” pungkas Bahtra. (erc)
