MataParlemen.id- Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Kadafi menegaskan bahwa penyerapan anggaran pendidikan tahun 2027 tidak boleh hanya berorientasi pada besarnya anggaran, tetapi harus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan dampak terhadap persoalan pendidikan yang dirasakan masyarakat.
Hal itu disampaikan Muhammad Kadafi dalam rapat kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah pada Senin (1/9/2026).
Menurut Kadafi, kebutuhan anggaran pendidikan memang besar dan harus disesuaikan dengan berbagai prioritas. Namun, pemerintah harus memastikan kebutuhan pendidikan yang paling mendasar tetap menjadi perhatian utama.
“Ketika kita berbicara mengenai anggaran, persoalannya bukan semata-mata seberapa besar anggaran yang tersedia. Yang paling utama adalah bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar mampu menjawab persoalan pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus berdampak pada pendidikan masyarakat,” ujar Kadafi.
Ia mengatakan, ada sejumlah persoalan yang harus menjadi prioritas dalam penggunaan anggaran pendidikan.
Di antaranya pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar, peningkatan kesejahteraan guru, pemerataan akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu, perbaikan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas pendidikan.
Kadafi juga mendorong Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk terus memastikan kualitas pendidikan di Indonesia mengalami peningkatan secara nyata.
Selain itu, Kadafi meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap berbagai program pendidikan yang telah dan sedang dijalankan.
Menurutnya, program-program baru seperti sekolah terintegrasi, Sekolah Garuda, Sekolah Rakyat, dan program lainnya harus diukur secara objektif manfaat dan keberhasilannya.
“Program-program tersebut harus dievaluasi. Kita perlu melihat sejauh mana keberhasilannya dan sejauh mana manfaatnya, termasuk manfaat bagi sekolah-sekolah di sekitarnya,” tutur Kadafi.
Ia menambahkan, keberhasilan anggaran pendidikan tahun 2027 pada akhirnya harus dapat dirasakan langsung oleh guru dan peserta didik
Legislator asal daerah pemilihan Lampung 1 ini mengatakan, setidaknya ada tiga indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan kebijakan anggaran pendidikan.
Pertama, meningkatnya kesejahteraan guru. Guru harus benar-benar merasakan adanya perubahan dan peningkatan kesejahteraan dalam menjalankan profesinya.
Kedua, semakin mudahnya anak-anak Indonesia memperoleh pendidikan yang berkualitas. Pendidikan tidak boleh hanya diukur dari kemampuan anak untuk bersekolah, naik kelas, atau memperoleh ijazah, tetapi juga dari kualitas pendidikan yang mereka terima.
“Bukan hanya mereka sekolah, naik kelas, dan mendapatkan ijazah, tetapi mereka benar-benar memperoleh pendidikan yang berkualitas dan mampu mempersiapkan masa depan mereka,” tegasnya.
Ketiga, lanjut Kadafi, pemerintah harus memastikan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Hal tersebut menjadi semakin penting karena Indonesia tengah memasuki masa bonus demografi.
Jangan sampai kualitas pendidikan anak-anak di perkotaan jauh lebih baik dibandingkan anak-anak di daerah, khususnya mereka yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Jangan sampai anak-anak di kota memiliki kualitas pendidikan yang jauh lebih unggul dibandingkan anak-anak di daerah, terlebih mereka yang berada di wilayah 3T,” katanya.
Kadafi menegaskan, pembangunan pendidikan harus diarahkan untuk menciptakan kesetaraan kesempatan bagi seluruh anak Indonesia.
Karena itu, pembahasan anggaran pendidikan 2027 harus memastikan bahwa setiap kebijakan dan program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama kelompok yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses dan kualitas pendidikan.
“Menurut kami, yang paling penting adalah memastikan anggaran pendidikan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan guru, meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak, dan mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia,” pungkasnya.(erc)
