Close Menu
MataParlemenMataParlemen
  • Peristiwa
  • Hukum
  • DPR
  • MPR
  • DPD
Populer Hari Ini

Jefry Romdhony: Literasi Digital Penting agar Masyarakat Terhindar dari Kejahatan Siber

Juli 13, 2026

Prabowo Dorong Sinergi Koperasi dan Seluruh Kekuatan Ekonomi Nasional

Juli 12, 2026

Pemerintah Iran Sebut Ziarah Delegasi Tingkat Tinggi Indonesia Cermin Eratnya Persahabatan

Juli 12, 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
MataParlemenMataParlemen
Login
  • Peristiwa
  • Hukum
  • DPR
  • MPR
  • DPD
MataParlemenMataParlemen
Home » Fokus Keselamatan Jalur Woosh, Komisi V DPR Tinjau JPL di Cimahi
DPR

Fokus Keselamatan Jalur Woosh, Komisi V DPR Tinjau JPL di Cimahi

RedaksiBy RedaksiJuli 3, 2026
Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
Follow Us
Google News Flipboard
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae, dalam Kunjungan Spesifik Komisi V DPR dengan otoritas Kementerian PUPR dan Kemenhub di Cimahi, Jumat (3/7/2026).
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email Copy Link

MataParlemen.id-Jalur Perlintasan Langsung (JPL) pada perlintasan sebidang di Cimahi, Jawa Barat, mendapat perhatian serius Komisi V DPR RI.

Untuk diketahui, pembangunan JPL ini untuk meningkatkan keselamatan moda transportasi di titik perlintasan sebidang, terutama untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Woosh.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae yang memimpin peninjauan ini, mengatakan, peninjauan dilakukan sebagai respons terhadap peningkatan frekuensi kereta api yang berpotensi memperbesar risiko konflik antara kendaraan jalan dan rel kereta api.

Eliminasi perlintasan sebidang melalui pembangunan flyover atau underpass jadi sangat mendesak untuk keselamatan masyarakat.

Baca juga:

Saan Mustopa Dorong Perpanjangan KRL hingga Karawang–Cikampek

“Paska terjadinya kecelakaan fatal di Stasiun Bekasi Timur beberapa waktu lalu, kita seakan diberikan red alert, terkait betapa urgent-nya penyelesaian masalah perlintasan sebidang,” ujar Ridwan dalam sambutannya pada pertemuan Kunjungan Spesifik Komisi V DPR dengan otoritas Kementerian PUPR dan Kemenhub di Cimahi, Jumat (3/7/2026).

Dia menjelaskan, tuntutan pembangunan infrastruktur tidak sebidang ini telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Pasal 91 dan Pasal 94 UU tersebut mewajibkan perpotongan antara jalur kereta api dan jalan raya harus dibuat tidak sebidang, baik berupa flyover maupun underpass.

Namun, realisasi target zero accident dan ketepatan waktu perjalanan kereta menghadapi dilema sosial di lapangan.

Dari perspektif teknis dan keselamatan, penutupan perlintasan sebidang mutlak diperlukan. Namun, ini berhadapan dengan fungsi perlintasan sebagai urat nadi konektivitas harian warga setempat. 

“Penutupan perlintasan sebidang tanpa ketersediaan jalan akses pengganti, berisiko memutus mobilitas warga, mengganggu rantai pasok lokal, dan memindahkan titik kemacetan baru ke ruas jalan lain,” katanya.

Ridwan mendorong agar solusi infrastruktur tidak hanya dilihat dari aspek teknis perkeretaapian semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi masyarakat sekitar. (awn)

Follow on Google News Follow on Flipboard
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email Copy Link
Redaksi

Related Posts

Jefry Romdhony: Literasi Digital Penting agar Masyarakat Terhindar dari Kejahatan Siber

Juli 13, 2026

Prabowo Dorong Sinergi Koperasi dan Seluruh Kekuatan Ekonomi Nasional

Juli 12, 2026

Baleg DPR: Tidak Benar RUU Perampasan Aset Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2026

Juli 12, 2026
Berita Terkini

Kemenkes Didesak Percepat Pengadaan Reagen Deteksi HIV pada Bayi

Juli 13, 202619 Views

Jefry Romdhony: Literasi Digital Penting agar Masyarakat Terhindar dari Kejahatan Siber

Juli 13, 20265 Views

Prabowo Dorong Sinergi Koperasi dan Seluruh Kekuatan Ekonomi Nasional

Juli 12, 20263 Views

Baleg DPR: Tidak Benar RUU Perampasan Aset Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2026

Juli 12, 20262 Views

Udang Kebumen Tembus Pasar AS, Darori Soroti Dampaknya Bagi Warga

Juli 12, 20265 Views

Subscribe to Updates

Get the latest tech news from FooBar about tech, design and biz.

Berita Terpopuler

Banyak Kepala Daerah Ditangkap KPK, Komisi II DPR Usul Revisi Aturan Gaji Kepala Daerah

Juli 6, 2026301 Views

DPR: Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Harus Lewat UU, Tak Bisa Diputuskan DPRD

Juli 7, 2026255 Views

Prof Sufmi Dasco Ahmad, Politikus Senyap yang Menjembatani Stabilitas Politik Nasional

Juli 3, 202653 Views
Pilihan Editor

Kemenkes Didesak Percepat Pengadaan Reagen Deteksi HIV pada Bayi

Juli 13, 2026

Jefry Romdhony: Literasi Digital Penting agar Masyarakat Terhindar dari Kejahatan Siber

Juli 13, 2026

Prabowo Dorong Sinergi Koperasi dan Seluruh Kekuatan Ekonomi Nasional

Juli 12, 2026

Subscribe to Updates

Dapatkan berita terkini dan eksklusif langsung ke email Anda, setiap harinya!

Facebook X (Twitter) Instagram
  • Home
  • About us
  • Contact
© 2026 MataParlemen.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?