MataParlemen.id – Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat berbagai program yang berpihak kepada nelayan dan pembudidaya ikan, mulai dari pembangunan pabrik pakan sederhana, perluasan subsidi asuransi nelayan, hingga kebijakan jaminan harga ikan.
Hal tersebut disampaikan Endang dalam Focus Group Discussion (FGD) Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan bertema Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) KKP untuk Swasembada Pangan di Yogyakarta, Jumat (10/7/2026) malam.
Dalam kesempatan itu, Endang mengusulkan agar koperasi nelayan didukung dengan pembangunan pabrik pakan sederhana. Menurutnya, limbah hasil perikanan masih memiliki nilai ekonomi tinggi apabila diolah menjadi pakan.
“Dengan adanya koperasi nelayan ini sebaiknya ada pabrik pakan yang sederhana. Karena sebetulnya sisa-sisa dari ikan yang dijual itu banyak yang bisa dimanfaatkan untuk pakan, ditambah dengan jagung dan potensi lokal yang lain,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Baca juga:
Selain itu, ia menilai perlindungan bagi nelayan juga perlu diperkuat melalui perluasan subsidi asuransi. Menurutnya, hingga kini asuransi nelayan belum sepenuhnya ditanggung pemerintah. “Asuransi kita ini untuk nelayan belum sepenuhnya disubsidi oleh pemerintah,” ujarnya.
Dalam mendukung swasembada pangan, Endang juga mendorong penerapan diversifikasi pangan melalui integrasi budidaya ikan di kawasan persawahan. Menurutnya, pemanfaatan saluran irigasi untuk budidaya ikan dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi petani.
“Di tempat penanaman padi, ada semacam irigasi kecil yang ditanami ikan. Itu penting karena bisa menambah income dari para petani kita,” jelasnya.
Lebih lanjut, Endang meminta pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan ikan hias. Ia menyebut Bogor merupakan salah satu sentra ikan hias nasional yang memiliki potensi ekspor ke Jepang dan Eropa, namun belum mendapat dukungan optimal, baik dari sisi penyediaan bibit maupun akses informasi pasar.
Selain itu, Endang mengungkapkan bahwa pembudidaya ikan nila di Kota Bogor masih menghadapi persoalan harga jual dan pembibitan yang belum mendapat dukungan optimal dari pemerintah. Ia menjelaskan, harga ikan nila di tingkat petambak hanya sekitar Rp18 ribu per kilogram, sementara di restoran dapat mencapai Rp85 ribu.
Menurutnya, kesenjangan tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah, terlebih Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan membuka peluang pasar yang sangat besar bagi hasil budidaya ikan. (amar)
