MataParlemen.id- Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I Tahun 2026-2027 sebagai tanda dimulainya tahun ketiga masa bakti DPR RI periode 2024-2029.
Dalam rapat paripurna ini, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 Beserta Nota Keuangannya.
Penyampaian RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya disampaikan Prabowo kepada Puan sebagai Ketua DPR dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I Tahun 2026-2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026) sore.
Rapat paripurna ini digelar usai Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD tahun 2026.
Terkait pemberian Nota Keuangan oleh Pemerintah, Puan mengatakan bahwa keberhasilan kinerja APBN diukur dari seberapa besar pemenuhannya terhadap harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik.
“APBN adalah pilihan politik, tentang ke mana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat,” kata Puan dalam pidato pembukaan masa sidang DPR.
Puan menyampaikan, pada tahun 2000 APBN berada pada besaran Rp 197 trilliun. Sedangkan pada tahun 2010, APBN mencapai angka sebesar Rp 1.126 triliun.
“Dalam 10 tahun tersebut, Belanja Negara naik hampir 6 kali lipat,” lanjutnya.
Sementara pada tahun 2026, APBN sudah berada di kisaran Rp 3.842 triliun. Angka ini naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2000.
“APBN Tahun 2027, yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja Rp 4.000-an triliun,” sebut Puan.
Puan lantas menyinggung pemanfaatan APBN untuk sepenuhnya kesejahteraan rakyat, serta memenuhi harapan agar dapat hidup lebih baik.
“Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang pernah melihat banyaknya uang sebesar hampir Rp 4.000 triliun. Angka itu begitu besarnya bahkan sangat besar,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu.
“Tetapi bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya, atau urusan rakyat lainnya, angka sebesar apa pun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat,” imbuh Puan.
Oleh karena itu, Puan menegaskan APBN tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan.
“APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik,” tegasnya.
Adapun tema kebijakan fiskal Tahun 2027 adalah ‘Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat’. Menurut Puan, tema ini harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan, dan kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial.
Lebih lanjut, Puan mengingatkan bahwa Program Kerja Prioritas Nasional Tahun 2027, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional.
“Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat, di mana pun berada, memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi, dan kemajuan,” ungkap Puan.
“Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara, karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan, maupun kawasan terpencil,” sambung cucu Bung Karno tersebut.
Puan juga mengingatkan agar pembahasan dan penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027 harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil, tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha.
“Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban,” pesan Puan.
Kedua, kata Puan, belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Lalu yang ketiga agar defisit dan utang dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab.
“Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang. “Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang,” urainya.
Pesan keempat Puan adalah agar transfer ke daerah benar-benar memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan.
“APBN bukan sekedar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan besarnya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik,” tukas Puan.
Puan pun menyebut bahwa ukuran keberhasilan Pemerintah dan DPR dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik.
“Maka marilah kita wujudkan APBN Tahun Anggaran 2027 sebagai instrumen politik pembangunan yang menghadirkan negara dalam kehidupan rakyat, memperkuat keberpihakan negara pada rakyat, dan meningkatkan manfaat pembangunan bagi semua,” serunya.
“Jangan biarkan rakyat menunggu. Kita DPR RI, Pemerintah, lembaga-lembaga Negara, TNI, Polri, yang telah ditugaskan oleh rakyat haruslah bergotong royong, bekerja cepat, tepat dan berdaya guna untuk rakyat,” tambah Puan.
Setelah Rapat Paripurna Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 sore ini, DPR akan resmi bersidang kembali. (har)
