MataParlemen.id-DPR RI bergerak cepat menyikapi gelombang aduan sengketa tanah dari Dewan Pengurus Nasional Koalisi Nasional Reforma Agraria (KNARA).
Dalam audiensi yang berlangsung di Ruang Abdul Muis, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026), Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan komitmen parlemen untuk mengawal dan mengurai konflik agraria secara detail hingga ke tingkat teknis.
Aduan DPN KNARA mencakup spektrum konflik yang luas, mulai dari masalah tanah adat Suku Anak Dalam di Jambi, sengketa lahan korporasi di Riau, hingga pemukiman warga yang masuk kawasan hutan.
Secara spesifik, Saan juga menyoroti kasus penipuan bermodus program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menjerat warga di Indragiri Hulu.
Baca juga:
“Konflik yang berkaitan dengan BSI yang nama-nama masyarakatnya dipakai terus tidak menikmati kreditnya tapi tagihannya ke masyarakat dan datang terus padahal tidak, maka ini nanti kita akan coba kita urai,” ujar Saan usai pertemuan di Ruang Abdul Muis tersebut.
Selain persoalan sengketa lahan dan kecurangan perbankan, audiensi ini juga mengungkap situasi kemanusiaan pelik yang dialami langsung oleh keluarga warga di lapangan.
Melihat urgensi yang menyangkut hajat hidup warga tersebut, DPR RI melalui Tim Panitia Khusus (Pansus) Reforma Agraria untuk mengambil tindakan cepat.
Kerja Pansus akan mengintegrasikan lintas komisi serta bersinergi langsung dengan Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, hingga institusi perbankan.
Ketua Pansus Reforma Agraria DPR RI ini pun memastikan bahwa Pansus akan segera bergerak dengan mengagendakan rapat kerja pada minggu depan untuk memanggil seluruh pihak terkait.
“Pada prinsipnya, minggu depan kita akan menindaklanjuti pertemuan hari ini di rapat tim Pansus untuk mengundang pihak-pihak terkait yang tadi disampaikan oleh Ibu dan Bapak sekalian. Insya Allah secepatnya kita tindak lanjuti karena ini menyangkut lintas komisi dan lintas lembaga pemerintahan,” tegas Politisi Fraksi NasDem ini.
Saan memastikan dinamika politik di parlemen tidak akan mengaburkan fokus DPR RI dalam membela hak masyarakat..
“Apa pun aspirasi dan keluhan yang masuk ke DPR, seluruh fraksi tetap solid dan memiliki sikap yang sama untuk menyelesaikannya bersama-sama,” pungkasnya. (awn)
