MataParlemen.id-Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengingatkan pemerintah daerah (pemda) di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman web defacement.
Serangan siber ini dinilai paling sering terjadi karena sebagian besar layanan publik pemda berbasis situs web.
“Defacement menyasar sistem elektronik berbasis web, yaitu layanan publik kita hampir semua mengandalkan itu. Oleh karena itu, insiden ini menjadi yang paling banyak terjadi,” kata Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN Danang Jaya dikutip, Minggu (7/9/2025).
Pernyataan itu disampaikan saat dirinya menjadi narasumber dalam webinar ‘Penyusunan Profil Risiko Keamanan Siber Sektor Pemerintah Daerah’ yang melibatkan Pemda se-Kalimantan Timur akhir pekan ini.
Danang meminta penyelenggara teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pemda segera menindaklanjuti setiap notifikasi serangan siber, khususnya web defacement.
“Jika mendapat notifikasi, segera tindaklanjuti ke BSSN untuk perbaikan,” tegas Danang.
Meski jumlah notifikasi serangan dari 2023 hingga 2025 terbilang tinggi, ia mengapresiasi respons cepat dari CSIRT (computer security incident response team) pemda yang semakin sigap menangani insiden.
Menurutnya, hal ini menandakan kesadaran akan ancaman siber semakin meningkat.
Danang juga menekankan pentingnya pemda memiliki kemampuan mengidentifikasi, mengelola, dan menanggulangi risiko keamanan siber.
Berdasarkan peta risiko dominan 2024, sebagian besar memang berada di level rendah, namun bukan berarti tidak ada ancaman.
“Insiden siber bisa terjadi kapan saja. Terkait hal itu, dibutuhkan manajemen risiko yang baik, bukan hanya untuk menanggulangi serangan, tetapi juga untuk mencegah dan menjaga dampaknya,” tutupnya. (*)
