MataParlemen.id – Ketua DPR RI Puan Maharani menerima audiensi dari sejumlah tokoh publik lintas profesi untuk berdialog. Puan ingin mendengarkan aspirasi secara langsung pasca aksi unjuk rasa yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada 25 – 30 Agustus 2025 lalu.
Pertemuan itu berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu, (4/9/2025). Hadir antara lain Peneliti Senior BRIN, Siti Zuhro, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga tokoh NU, KH Marsudi Syuhud, mantan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, hingga pakar komunikasi Effendi Gazali. Mereka tergabung dalam wadah bernama Majelis Mujadalah Kiai Kampung. Puan didampingi oleh Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal.
Puan mengapresiasi masukan yang diberikan. Ia menilai dialog seperti ini penting sebagai bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap DPR. “Terima kasih sudah hadir untuk memberikan masukan di tengah Indonesia sedang bersedih,” kata Puan.
Puan juga mohon maaf atas sikap atau pernyataan sejumlah anggota DPR yang belakangan dinilai menyinggung perasaan publik. “Saya minta maaf jika ada anggota yang bertutur atau berlaku kurang berkenan. Memang ada beberapa informasi yang beredar, tapi tidak semuanya sesuai fakta,” kata mantan Menko PMK itu.
Puan menjelaskan sejumlah isu yang sempat memicu kegaduhan, seperti pemberitaan soal kenaikan gaji hingga tunjangan kompensasi perumahan bagi anggota DPR. Ia memastikan tunjangan tersebut sudah dihentikan dan DPR juga memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
“Tidak pernah ada kenaikan gaji. Terkait tunjangan perumahan, per 31 Agustus sudah dihentikan. Moratorium sudah diberlakukan untuk kunjungan luar negeri, terutama oleh komisi, kecuali untuk agenda konferensi kenegaraan yang betul-betul mewakili negara,” jelas Puan.
Dalam forum itu, Puan juga menjelaskan DPR sedang menjalani proses transformasi kelembagaan secara menyeluruh. Salah satunya DPR juga tengah memperkuat transparansi melalui sistem digital. “Semua laporan kegiatan dan rapat terbuka DPR sekarang sudah dimuat di website DPR. Kami sungguh-sungguh ingin melakukan transformasi kelembagaan. DPR harus lebih terbuka, aspiratif, dan akuntabel,” ungkapnya.
Menurut Puan DPR akan mengutamakan kualitas legislasi dan mendorong partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation dalam pembahasan undang-undang. “Kami ingin mengutamakan kualitas dibanding kuantitas. Tapi tentu ada juga UU yang perlu dibahas cepat karena kebutuhan mendesak pemerintah,” tambah Puan.
Sementara itu, Siti Zuhro sebagai perwakilan Majelis Mujadalah Kiai Kampung mengungkapkan isi pertemuannya dengan Puan. “Alhamdulillah, kami Majelis Mujadalah Kiai Kampung yang terdiri dari Kiai dan Nyai bertemu dengan Ibu Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, dan juga Bapak Wakil Ketua DPR RI, Bapak Cucun,” kata Siti Zuhro.
Siti Zuhro menjelaskan sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan, termasuk mengenai pemberhentian tunjangan perumahan DPR yang menjadi perhatian masyarakat. “Dan yang paling melegakan adalah DPR tidak boleh elitis lagi, tapi DPR yang betul-betul partisipatif yang mau mendengarkan dan membuka diri untuk terjadinya komunikasi dua arah dengan masyarakat luas,” ujarnya.
“Kami yang ada di Mujadalah Kiai Kampung, betul-betul menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat di aras lokal itu sampai ke kampung, tidak hanya ke desa, tentang apa yang mereka rasakan, butuhkan,” tambah Siti Zuhro.
Dengan dinamika yang terjadi belakangan, Majelis Mujadalah Kiai Kampung pun berharap DPR melakukan fungsi dan wewenangnya dengan amanah. Termasuk dalam memberikan pengawasan secara konstruktif kepada Pemerintah. “Kita harapkan, memang DPR melakukan fungsi representasi tadi itu perwakilan dengan sangat efektif. Kali ini kita tidak boleh missed,” kata Zuhro.
“Civil society, semua media hand in hand kampusnya, semua intelektual, profesional kita semua bahu-membahu untuk menopang, mendukung terwujudnya satu pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan eksekusi yang dari Pemerintah maupun pengawasan yang konstruktif yang harusnya dilakukan oleh DPR RI,” pungkas Siti Zuhro. (*)
