MataParlemen.id-Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Wakil Presiden ke-6 RI, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.
Bagi Bamsoet, almarhum adalah sosok tentara yang konsisten sampai akhir hayatnya memikirkan masa depan bangsa, terutama soal Pancasila, keutuhan NKRI, dan arah konstitusi negara.
Di tengah suasana politik yang sering gaduh dan penuh kepentingan jangka pendek, Try Sutrisno dikenal sebagai tokoh yang tetap tenang, berpikir jauh ke depan, dan berani menyampaikan.
“Pak Try adalah prajurit sejati. Cara bicaranya tenang, tapi isinya dalam. Di usia yang sudah sangat senior, beliau masih mengikuti perkembangan bangsa dan terus mengingatkan kami soal dasar negara dan konstitusi,” ujar Bamsoet di Jakarta, Senin (2/3/26).
Baca juga:
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI menuturkan, sebagai Panglima ABRI periode 1988–1993 dan Wakil Presiden RI periode 1993–1998, Try Sutrisno mengalami langsung masa-masa penting dalam sejarah Indonesia.
Try Sutrisno berada di lingkar kekuasaan menjelang Reformasi 1998, lalu menyaksikan perubahan besar ketika UUD 1945 diamendemen empat kali pada 1999–2002.
Perubahan itu menggeser banyak hal mendasar dalam sistem ketatanegaraan, mulai dari posisi MPR yang tak lagi menjadi lembaga tertinggi negara hingga penguatan sistem presidensial dengan pemilihan presiden langsung oleh rakyat.
Sejak saat itu, hubungan antara pemerintah dan DPR menjadi lebih sejajar, dan sistem multipartai berkembang sangat dinamis.
“Beliau sering bilang, demokrasi itu penting dan harus dijaga. Tetapi kita juga harus berani mengevaluasi. Jangan sampai sistem yang kita bangun justru menjauh dari karakter bangsa sendiri,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memaparkan, dalam pertemuan kebangsaan bersama pimpinan MPR periode 2019-2024,
Try Sutrisno kerap menyampaikan bahwa amendemen konstitusi adalah produk sejarah yang lahir dari semangat Reformasi.
Namun setiap produk sejarah tetap terbuka untuk dikaji ulang jika ada hal-hal yang dirasa kurang pas dengan kebutuhan zaman.
“Beliau sering bilang, perubahan itu wajar dalam demokrasi. Tapi kita jangan sampai kehilangan arah. Sistem presidensial Indonesia punya ciri khas sendiri. Jangan asal meniru sistem Barat tanpa melihat karakter bangsa kita. Karenanya, beliau mengusulkan untuk mengembalikan UUD 1945 ke format asli sebelum amandemen,” kata Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran ini menambahkan, keinginan Try Sutrisno untuk meninjau ulang hasil amendemen keempat UUD 1945 bukan berarti ingin mundur ke masa lalu.
Try Sutrisno justru ingin memastikan bahwa perubahan yang sudah terjadi benar-benar memperkuat negara.
Dalam berbagai pertemuan, Try Sutrisno mengingatkan agar Pancasila tetap menjadi pegangan utama.
Ia khawatir jika sistem politik terlalu pragmatis dan terlalu liberal tanpa kontrol ideologis yang kuat, maka jati diri bangsa bisa terkikis pelan-pelan.
“Pak Try selalu menekankan tiga hal, yakni Pancasila, NKRI, dan sistem presidensial khas Indonesia. Menurut beliau, tiga hal itu satu paket. Kalau salah satunya goyah, keseimbangan negara bisa terganggu,” pungkas Bamsoet. (ira)
