MataParlemen.id-Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen merombak sistem ekonomi Indonesia dengan mengembalikannya pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
“Itu betul-betul mau dirombak oleh Bapak Presiden. Semuanya dikembalikan kepada Pasal 33 UUD 45. Soal implementasinya bagaimana? Itu problem teknokrasi,” kata Qodari dalam Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Rabu (8/7/2026).
Qodari mengatakan transformasi menuju negara industri berbasis sumber daya alam menjadi salah satu agenda pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Menurut dia, pemerintah berupaya mengolah sumber daya alam di dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat penguasaan teknologi.
Baca juga:
Qodari mengatakan pemerintah saat ini juga mengusulkan pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional yang dipimpin langsung oleh presiden dan wakil presiden guna memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengembangan kawasan industri.
“Tapi, pesannya sudah jelas untuk persoalan kawasan industri yang selama ini terlalu tersendat karena banyak koordinasi lintas sektor hendak ditangani di meja yang paling tinggi,” katanya.
Selain itu, lanjut Qodari, pemerintah terus mendorong penguatan ekosistem hilirisasi dari hulu hingga hilir, termasuk rencana pengembangan industri kendaraan listrik dan mobil nasional dengan memanfaatkan potensi pasar domestik yang mencapai sekitar satu juta unit per tahun.
Qodari menyampaikan pernyataan Prabowo yang memandang bahwa Indonesia harus bisa memiliki produk mobil nasional mengingat pasar kendaraan roda empat tersebut cukup besar.
“Beliau bilang begini, ‘Indonesia itu setahun mobil laku hampir 1 juta (unit). Masa kita nggak bisa punya mobil nasional? Masa kita nggak bisa 300 ribu, 400 ribu dapat captive market?’ Itu yang beliau sampaikan,” kata Qodari.
Ia mengatakan pemerintah juga berupaya memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi melalui kerja sama Tara Indonesia dengan ARM dari Inggris untuk melatih 15.000 insinyur desain chip semikonduktor.
Menurut ia, pelatihan gelombang pertama yang diikuti 1.000 insinyur telah dimulai sejak Mei 2026 di Jakarta.
Qodari mengatakan berbagai program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat hilirisasi industri, kemandirian teknologi, dan kedaulatan ekonomi sesuai dengan amanat konstitusi.
