MataParlemen.id– Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syamsu Rizal atau yang akrab disapa Deng Ical, menjadi salah satu pembicara dalam Asian Alliance for Parliamentary Openness (AAPO) Regional Summit 2026 yang berlangsung pada 25–27 Oktober 2026 di Gedung Parlemen Thailand, Sappaya-Sapasathan, Bangkok.
Dalam forum regional tersebut, Deng Ical mempresentasikan komitmen Indonesia dalam memperkuat keterbukaan informasi parlemen serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan regulasi.
Kehadirannya sekaligus menjadi kesempatan untuk memperkenalkan perkembangan, tantangan, dan agenda kolaborasi DPR RI dalam mewujudkan parlemen yang terbuka, transparan, dan responsif terhadap aspirasi publik.
Secara khusus, Deng Ical membawakan makalah berjudul “The Indonesian House of Parliament and the Open Parliament Indonesia Agenda: Achievements, Challenges and Collaborative Priorities for a More Open Parliament.”
Makalah tersebut membahas capaian, tantangan, serta prioritas kolaborasi dalam pengembangan agenda parlemen terbuka di Indonesia.
Deng Ical menjadi satu-satunya perwakilan Indonesia dalam forum tersebut.
Ia didampingi oleh M. Hanafi, Ketua Indonesia Parliamentary Center (IPC), yang menjadi mitra AAPO di Indonesia.
Dalam sesi diskusi, Deng Ical tampil bersama sejumlah tokoh parlemen dan akademisi dari berbagai negara.
Yakni Tasha Goonerwardene dari Sri Lanka, James Khan dari Taiwan, Wong Chen dari Malaysia, Zoljargal Saikhan dari Mongolia, Sha Elijah Dumama dari Bangsamoro, Prageeth Maduranga dari AAPO, serta Prof. Akihiro Ogawa dari Melbourne University.
AAPO Regional Summit 2026 menjadi forum pertukaran pengalaman dan evaluasi perkembangan kebijakan parlemen di kawasan Asia, khususnya terkait transparansi proses legislasi, keterbukaan informasi, dan akomodasi aspirasi masyarakat.
Forum ini juga mendorong penguatan komitmen negara-negara di Asia terhadap demokratisasi dan praktik pemerintahan yang terbuka.
Deng Ical mengatakan, partisipasinya dalam forum tersebut merupakan kesempatan penting untuk memperkenalkan praktik dan agenda keterbukaan parlemen Indonesia di tingkat internasional.
Menurutnya, demokrasi tidak cukup hanya diwujudkan melalui penyelenggaraan pemilu, tetapi juga harus tercermin dalam proses pengambilan keputusan yang transparan dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi.
“Keterbukaan parlemen harus diwujudkan melalui akses informasi yang memadai, proses penyusunan regulasi yang transparan, serta keterlibatan masyarakat yang bermakna. Publik tidak boleh hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi harus memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan ikut memengaruhi proses pengambilan keputusan,” paparnya.
Ia menilai, partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation menjadi salah satu elemen penting dalam menghasilkan regulasi yang berkualitas.
Karena itu, keterbukaan informasi perlu diikuti dengan mekanisme konsultasi publik yang efektif, akses masyarakat terhadap proses legislasi, serta tindak lanjut yang jelas atas masukan yang disampaikan.
Menurutnya, forum AAPO juga dapat dimanfaatkan untuk bertukar pengalaman mengenai berbagai tantangan yang dihadapi parlemen di negara-negara Asia, mulai dari transparansi proses legislasi hingga penguatan hubungan antara lembaga perwakilan dan masyarakat.
Selain membawa agenda keterbukaan parlemen, Deng Ical juga memanfaatkan pertemuan tersebut untuk memperkuat diplomasi parlemen Indonesia.
Upaya ini sejalan dengan diplomasi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas kerja sama dan memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional. (awn)
