MataParlemen.id – Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, mendesak Kementerian Kehutanan (Kemenhut) segera menggelar rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia.
Desakan itu disampaikan menyusul meningkatnya jumlah titik panas atau *hotspot* di berbagai daerah. Berdasarkan pemantauan Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) Kemenhut hingga 15 Oktober 2026 pukul 21.00 WIB, sejumlah provinsi mencatat ratusan titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi.
Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan jumlah titik panas terbanyak, yakni 389 titik. Berikutnya, Sumatera Selatan mencatat 122 titik, Kalimantan Barat 42 titik, serta Jambi dan Kalimantan Selatan masing-masing 31 titik.
Rajiv menilai, kondisi tersebut membutuhkan penanganan terpadu dengan Kemenhut sebagai penggerak utama koordinasi. Menurutnya, upaya pengendalian karhutla harus melibatkan Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, aparat keamanan, dan instansi terkait lainnya.
“Kementerian Kehutanan harus tampil sebagai penggerak utama penyelesaian masalah ini. Segera kumpulkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan aparat terkait. Tetapkan siapa mengerjakan apa, di wilayah mana, dengan dukungan apa, dan kapan hasilnya harus terlihat. Warga tidak bisa terus menunggu sementara kebakaran dan paparan asap masih berlangsung,” kata Rajiv dalam keterangan tertulis, Jumat (16/10/2026).
Dia mengatakan, penanganan karhutla harus memprioritaskan wilayah dengan ancaman tinggi terhadap permukiman dan kesehatan masyarakat, sekaligus mempertimbangkan kondisi kualitas udara serta kemampuan penanganan di masing-masing daerah.
Di Kalimantan Tengah, upaya penanganan kebakaran dilaporkan masih berlangsung di sekitar Taman Nasional Tanjung Puting. Sementara itu, berdasarkan catatan BPBD Kalimantan Timur, kebakaran lahan terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser, dan Kota Samarinda pada 14 Oktober 2026.
Kebakaran juga dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah lain, antara lain Banggai Kepulauan dan Parigi Moutong di Sulawesi Tengah, Majene di Sulawesi Barat, Sinjai di Sulawesi Selatan, serta Banyumas di Jawa Tengah.
Meski operasi gabungan dan peninjauan lapangan telah dilakukan, Rajiv meminta pemerintah mengevaluasi kecukupan personel, peralatan pemadaman, akses sumber air, dukungan anggaran, hingga efektivitas operasi di lapangan.
“Ukuran keberhasilan kementerian harus jelas: api terkendali, warga terlindungi, dan kebakaran berulang dapat dicegah. Banyaknya rapat, kunjungan, atau pengerahan personel harus berujung pada hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Rajiv mendorong rapat koordinasi melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, BNPB, BMKG, TNI, Polri, serta kepala daerah di wilayah terdampak.(hsu)
