MataParlemen.id – Anggota Komisi VIII DPR RI, Mahdalena, mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan audit menyeluruh terhadap rantai distribusi bantuan korban gempa M 7,7 yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Audit ini dinilai mendesak lantaran masih adanya warga terdampak yang belum tersentuh bantuan.
Mahdalena pun menegaskan, bahwa persoalan bencana tak sekadar memastikan ketersediaan logistik di gudang atau posko utama, melainkan menjamin bantuan tersebut sampai ke tangan korban yang membutuhkan.
“Gempa yang melanda NTT menyebabkan banyak warga kehilangan harta benda, tempat tinggal, bahkan anggota keluarga. Mereka kini harus bertahan di tengah kondisi darurat dan sangat membutuhkan bantuan,” kata Mahdalena dalam keterangannya, Jumat (21/8/2026).
“Ternyata masih ada pengungsi yang belum mendapatkan bantuan secara memadai. BNPB harus segera melakukan audit mata rantai distribusi untuk mempercepat sekaligus memastikan bantuan tepat sasaran,” lanjut legislator asal NTB tersebut.
Menurut Mahdalena, pemetaan arus distribusi penting untuk mengetahui secara presisi wilayah mana saja yang terlayani dan belum terjangkau. Langkah ini sekaligus mencegah adanya penumpukan logistik di satu titik, sementara daerah lain justru kelaparan.
“Audit ini bukan sekadar persoalan administrasi. Pemerintah harus bisa mengetahui bantuan bergerak dari mana, disalurkan melalui siapa, sampai di mana, dan akhirnya diterima oleh siapa. Tidak boleh ada wilayah yang terlewat, sementara di tempat lain bantuan justru menumpuk,” tegasnya.
Kondisi memprihatinkan memang dialami sebagian warga di lapangan, contohnya terjadi di Desa Riung, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, NTT, warga yang mengungsi secara mandiri di tenda-tenda mengaku belum menerima paket makanan maupun obat-obatan.
Ironisnya, truk-truk pengangkut logistik setiap hari terus melintas di depan pemukiman mereka. Di sisi lain, pengungsi di posko terpusat pun mengeluhkan jumlah pasokan yang diterima masih jauh dari kata cukup.
Meski memahami kendala geografis dan akses medan yang berat di NTT. Namun, hal itu menurutnya tidak boleh menjadi alasan pemerintah untuk abai menjangkau wilayah terisolir.
“Penyaluran bantuan harus terus diupayakan, termasuk ke daerah yang sulit dijangkau. Pemerintah harus memastikan tidak ada pengungsi yang tertinggal hanya karena lokasi mereka jauh dari posko utama,” ujar Mahdalena.
Lebih lanjut, legislator dari Fraksi PKB itu juga mewanti-wanti agar pendataan audit memberi perhatian khusus kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, serta ibu hamil dan menyusui.
“Kebutuhan kelompok khusus ini berbeda, bantuan tidak bisa disamaratakan. Pendataan dan audit harus memastikan kebutuhan kelompok rentan ini masuk dalam prioritas distribusi,” pungkasnya. (erc)
