MataParlemen.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melakukan inspeksi sekaligus mengevaluasi penanganan serta kebutuhan pemulihan pascagempa di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Mendagri mengatakan, dirinya akan meninjau sejumlah lokasi terdampak untuk melihat kondisi infrastruktur hingga layanan dasar masyarakat. Ia juga akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait guna memastikan penanganan di lapangan berjalan sesuai dengan kebutuhan.
“Untuk bahan kita melakukan evaluasi dengan semua tim, dengan kementerian-kementerian, Kepala BNPB, jadi kita tahu titik mana yang memerlukan apa, mana yang rusak jalannya, otomatis Menteri PU (segera perbaiki),” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Tito juga menyoroti persoalan kelistrikan yang menjadi salah satu layanan dasar dan perlu segera dipulihkan. Saat meninjau wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Mendagri mendapati masih terdapat kecamatan yang belum mendapatkan aliran listrik.
“Saya langsung menelepon Dirut PLN, timnya turun langsung,” ujarnya.
Selain memastikan infrastruktur dan layanan dasar kembali berfungsi, Mendagri menegaskan keselamatan korban menjadi prioritas dalam tahap awal penanganan bencana. Masyarakat yang sakit harus segera mendapatkan pengobatan, sementara kebutuhan dasar keluarga terdampak juga perlu dipenuhi.
“Prioritas utama, evakuasi dan menolong korban, dan memulihkan infrastruktur dasar, listrik, internet, komunikasi ya, kemudian jalan, akses, harus dibuka,” kata Mendagri dengan tegas.
Menurutnya, pemulihan akses dan infrastruktur harus terlebih dahulu diarahkan pada fungsi yang paling mendesak bagi masyarakat. Kebutuhan tersebut mencakup perbaikan jembatan hingga penyediaan air minum sebagai salah satu kebutuhan dasar.
Mendagri menjelaskan, penanganan bencana dilakukan secara bertahap. Setelah kebutuhan mendesak dan layanan dasar masyarakat tertangani, pemerintah akan memasuki masa transisi sebelum berlanjut ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah akan menentukan langkah penanganan permanen berdasarkan tingkat kerusakan pada masing-masing infrastruktur. Langkah tersebut diperlukan agar proses pemulihan dapat dilakukan secara tepat dan sesuai kebutuhan.
“Jadi, ya, masyarakat sabar, perlu waktu. Yang penting kita semua turun, bekerja sama pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat,” pungkasnya.(erc)
