MataParlemen.id – Pemerintah menegaskan langkah cepat dan terpadu dalam penanganan pascabencana gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Langkah tersebut meliputi pembentukan posko bencana terpadu di wilayah terdampak hingga percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur utama.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam keterangannya kepada wartawab usai menggelar rapat koordinasi penanganan darurat pascabencana gempa bumi di Kantor Bupati Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8/2026)
“Tadi sudah disampaikan, ini akan segera dibentuk posko. Dalam hari kedua ini sudah terbentuk posko, pemerintah pusat ada posko, posko nasional. Nanti Kepala BNPB sampaikan bahwa bantuan logistik dari Jakarta, dari daerah lain terkonsolidasi nanti di Halim, dikirimkan ke sini,” jelas Menteri Pratikno.
Menurut Menko PMK, dalam tahap tanggap darurat, pemerintah memprioritaskan penyelamatan dan pemulihan warga serta wilayah terdampak.
Pemerintah juga akan segera memulihkan infrastruktur utama agar dapat kembali berfungsi dalam waktu sesingkat-singkatnya.
“Dalam tahap tanggap darurat ini, yang utama tentu saja adalah menyelamatkan warga yang terdampak, kemudian mengembalikan infrastruktur yang rusak agar segera fungsional, apakah itu jalan, jembatan, rumah sakit, listrik, kemudian juga jaringan internet dan lain-lain, itu recover dalam waktu sesingkat-singkatnya,” tuturnya.
Lebih lanjut, Menteri Pratikno menuturkan bahwa pemerintah juga berkomitmen melakukan pemulihan secara berkelanjutan melalui pembangunan kembali wilayah terdampak.
Selain itu, Menteri Pratikno menuturkan bahwa pemerintah akan memperkuat ketangguhan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
“Bencana tidak bisa sepenuhnya kita hindari, tapi kita harus membangun pemda yang tangguh, masyarakat yang tangguh, infrastruktur yang tangguh, dan juga masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana,” ungkapnya. (erc)
