MataParlemen.id- Pemerintah pusat di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bergerak cepat menggelar pertemuan darurat secara langsung merespons dampak bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang menimpa Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8/2026).
Rapat darurat untuk penanganan pasca gempa bumi di NTT dilakukan setelah mendapat perintah langsung Presiden Prabowo Subianto.
Mengutip laman resmi Kemenko PMK, menyebutkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan bahwa langkah strategis tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan darurat berjalan terpadu dan tepat sasaran.
“Kami semua hadir di sini atas perintah dari Bapak Presiden untuk memberikan dukungan penuh terhadap proses tanggap darurat dan juga nanti rehab rekon,” ujar Menko PMK usai rapat darurat.
Menko PMK bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, serta jajaran Direktur Utama PLN, Pertamina, hingga Telkom, berangkat pada malam di hari yang sama saat gempa terjadi.
Tim tersebut ditugaskan untuk mengawal proses penanganan tanggap darurat hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa di NTT.
Pratikno menyampaikan bahwa jajaran pemerintah pusat hadir langsung secara utuh dan terpadu dalam rapat koordinasi tersebut untuk memaparkan langkah-langkah penanganan yang sedang serta akan dilaksanakan. Sinkronisasi program dinilai menjadi kunci utama mengingat besarnya sumber daya yang dikerahkan oleh pusat.
“Pemerintah pusat full team hadir di sini. Kami mendengarkan paparan pimpinan daerah tentang dukungan yang diharapkan dari pemerintah pusat. Dan, kami masing-masing memaparkan apa yang akan dan sudah dilakukan. Sinkronisasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting agar sumberdaya besar pemerintah untuk tanggap darurat serta untuk rehabilitasi dan rekonstruksi ini berjalan sinergis, efektif, dan tepat sasaran,” tegas Pratikno.
Guna memastikan rantai pasok bantuan berjalan efektif, pemerintah telah membentuk jaringan posko terpadu. Posko nasional disiagakan untuk mengawal pengiriman logistik dari Jakarta dan daerah lain yang terkonsolidasi di Bandara Halim Perdanakusuma sebelum dikirimkan ke lokasi bencana.
Selain itu, posko-posko operasional juga didirikan di Labuan Bajo dan Maumere, yang bersinergi langsung dengan pemerintah daerah.
Dalam masa tanggap darurat saat ini, Menko PMK merinci bahwa fokus utama pemerintah adalah melakukan penyelamatan warga terdampak serta memulihkan infrastruktur vital yang mengalami kerusakan agar segera berfungsi kembali.
“Dalam tahap tanggap darurat ini yang utama tentu saja adalah menyelamatkan dan memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak, kemudian mengembalikan infrastruktur yang rusak agar segera fungsional, baik jalan, jembatan, rumah sakit, listrik, jaringan internet, dan lain-lain,” jelasnya.
Pemulihan infrastruktur secara fungaional tersebut ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya, yang kemudian dilanjutkan dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon).
Pemerintah berkomitmen untuk tidak sekadar membangun ulang infrastruktur seperti sediakala, melainkan mengusung prinsip pembangunan yang lebih baik (build back better) guna memperkuat ketangguhan wilayah di masa depan.
“Kita pulihkan secara fungsional dalam pekan-pekan ini, sambil kita lakukan pembangunan pemulihan yang lebih permanen. Kita tentu saja tidak hanya ingin membuat pembangunan itu kembali seperti semula, tapi juga berusaha untuk membangun lebih baik sehingga daerah ini menjadi lebih tangguh dalam menghadapi bencana,” kata Pratikno.
Pertemuan dalam upaya sinergi dan sinkronisasi pemulihan pasca bencana tersebut turut dihadiri juga oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, serta jajaran perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait lainnya. (har)
