MataParlemen.id– Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, mendukung uji coba program Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang memungkinkan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun PPPK, agar bekerja lebih dekat dengan domisili dan keluarganya.
Menurutnya, inovasi tersebut merupakan langkah positif dalam membangun birokrasi yang tidak hanya berorientasi pada kinerja, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan pegawai.
“Kebijakan yang mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga patut diapresiasi selama tetap menjaga profesionalitas dan kualitas pelayanan publik,” ujar Netty dalam keterangan yang diterima, Sabtu (25/7/2026).
Netty menilai, selama ini banyak ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga akibat penempatan kerja. Kondisi tersebut tidak hanya menambah beban ekonomi karena biaya transportasi dan tempat tinggal, tetapi juga berdampak pada kualitas kehidupan keluarga.
“Ketika ASN dapat bekerja lebih dekat dengan keluarga, mereka memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menjalankan peran sebagai orang tua maupun anggota keluarga. Kondisi psikologis yang lebih baik diyakini akan berdampak positif terhadap semangat dan produktivitas kerja,” katanya.
Netty berharap kebijakan ini dapat membantu menekan berbagai persoalan kesehatan mental yang dipicu oleh long distance marriage (LDM) atau kehidupan keluarga yang terpisah akibat penugasan. Ia menilai, tekanan psikologis yang berkepanjangan dapat memengaruhi kondisi emosional, kesehatan jiwa, hingga performa kerja ASN.
“Semoga kebijakan ini mampu meminimalisasi persoalan kesehatan mental akibat long distance marriage. ASN yang lebih tenang, bahagia, dan memiliki dukungan keluarga yang kuat akan mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi IX yang membidangi kesehatan, Netty menilai dampak positif tersebut akan sangat terasa terutama bagi tenaga kesehatan yang bertugas di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan (faskes)
“Jika mereka dapat bekerja lebih dekat dengan keluarga, diharapkan tingkat stres dapat berkurang sehingga berdampak pada meningkatnya kualitas layanan kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan. Pada akhirnya, masyarakatlah yang akan merasakan manfaat dari pelayanan yang semakin prima,” jelasnya.
Namun demikian, Netty mengingatkan bahwa kebijakan tersebut harus diterapkan secara hati-hati dengan tetap mengedepankan kebutuhan organisasi dan pemerataan pelayanan publik.
“Jangan sampai kebijakan ini justru menimbulkan ketimpangan distribusi ASN di daerah tertentu. Prinsip meritokrasi, kebutuhan organisasi, dan pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
Legislator Fraksi PKS itu juga mendorong BKN melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap pelaksanaan program, mulai dari dampaknya terhadap produktivitas pegawai, efektivitas organisasi, kualitas pelayanan publik, hingga efisiensi anggaran.
“Jika hasil uji coba menunjukkan manfaat yang nyata tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat, tentu kebijakan ini dapat menjadi praktik baik yang layak dipertimbangkan untuk diterapkan lebih luas,” pungkasnya.(erc)
