MataParlemen.id – Komisi IV DPR RI melakukan peninjauan lapangan ke kawasan pertambangan emas PT Bumi Suksesindo (BSI) di wilayah Pulau Merah, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur untuk menyerap aspirasi warga serta memastikannya pertambangan tidak merusak ruang produksi pertanian, pesisir, dan kelautan.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis, menegaskan bahwa keberadaan investasi pertambangan di daerah harus membawa dampak langsung bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar. Pihaknya menerima berbagai masukan mendasar dari masyarakat, tokoh daerah, hingga jajaran jajaran DPRD Banyuwangi.
“Kita berkunjung ke tempat pertambangan emas yang ada di daerah Pantai Merah Banyuwangi dan kemudian kita ketemu dengan perwakilan dari PT BSI, ketemu dengan Ibu Bupati, ketemu dengan beberapa anggota DPRD, ketemu dengan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan di sana dan kami menerima masukan-masukan mereka, usulan mereka, aspirasi mereka,” ujar Abdul Kharis seusai pertemuan di Pulau Merah, Banyuwangi, pada Kamis (23/07/2026).
Politisi Fraksi PKS ini mengungkapkan bahwa perbaikan fasilitas dasar masyarakat seperti akses air bersih hingga layanan kesehatan harus menjadi perhatian serius pengelola tambang melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Beberapa hal tadi sudah langsung diberikan arahan oleh Ibu Ketua berkaitan dengan permasalahan-permasalahan masyarakat yang sangat mendasar, contohnya misalnya tentang pipa air, tentang kebutuhan rumah sakit, dan lain sebagainya. Intinya kita berharap agar perusahaan pertambangan yang bekerja di sana membantu masyarakat dengan CSR-nya sehingga masyarakat bisa hidup lebih sejahtera,” jelasnya.
Selain masalah sosial, Komisi IV DPR RI menyoroti keluhan para nelayan lokal mengenai penurunan hasil tangkapan ikan yang diduga terdampak oleh aktivitas pertambangan di kawasan pesisir. Pihak perusahaan diminta meningkatkan upaya pencegahan pencemaran.
“Di samping itu juga kita Komisi IV mengharapkan agar aktivitas yang dilakukan ini tidak mencemari lingkungan. Saya lihat upayanya sudah ada dari perusahaan namun perlu ditingkatkan lagi agar tidak memberikan dampak negatif bagi para nelayan karena dirasakan hasil tangkapan mereka menurun. Untuk itu kita berharap, kita meminta agar mari kita jaga kelestarian ekosistem di mana kita bekerja,” tegas Abdul Kharis.
Rekomendasi dan temuan dari peninjauan ini nantinya akan ditindaklanjuti dan disampaikan ke kementerian/lembaga mitra kerja di pusat, seperti Kementerian Lingkungan Hidup serta Kementerian ATR/BPN.
“Harapannya pertambangan berjalan dengan tidak melupakan atau tidak meninggalkan masyarakat dan masyarakat yang ada di sekitarnya harus lebih sejahtera,” pungkas Legislator Dapil Jawa Tengah V tersebut. (amar)
