MataParlemen.id – Rapat Paripurna DPR menyetujui penerimaan hibah satu unit kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi dari Pemerintah Italia. Persetujuan diambil setelah seluruh anggota DPR yang hadir menyatakan setuju.
Persetujuan diambil saat rapat paripurna digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026). Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPR Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yulianti dan Saan Mustopa.
Mulanya, Wakil Ketua Komisi I DPR Budi Djiwandono menyampaikan laporan hasil pembahasan persetujuan penerimaan hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) dari luar negeri.
Ketua DPR Puan Maharani lalu meminta persetujuan forum paripurna atas laporan Komisi I DPR terkait penerimaan hibah tersebut. Para peserta rapat pun sepakat menyetujuinya.
“Kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah Laporan Komisi I DPR RI atas persetujuan penerimaan hibah 1 unit kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi dari Pemerintah Republik Italia dapat kita setujui?” tanya Puan. “Setuju,” jawab peserta rapat.
Sebelumnya, Komisi I DPR RI menyetujui penerimaan hibah kapal induk Giuseppe Garibaldi dari Italia ke Indonesia. Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menyatakan sebanyak delapan fraksi di Komisi I DPR memberi persetujuan atas hibah alpahankam (alat peralatan pertahanan dan keamanan) kepada pemerintah Indonesia.
“Kita delapan fraksi bulat, ada dua catatan yang mudah-mudahan diterima dengan baik itu bagian dari penguatan kapal untuk ini,” kata Utut di Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Kemhan hingga Kemenkeu, gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/7).
Utut mengatakan DPR RI hibah kapal induk Giuseppe Garibaldi yang diterima Indonesia sebanyak satu unik. Adapun total nilainya mencapai EUR 54.022.426,67 atau Rp 1.108.524.528.764,67 (Rp 1,1 triliun).
“Komisi I DPR RI menyetujui hibah satu unit kapal induk Italian Ship Giuseppe Garibaldi senilai 54.022.426,67 euro dari pemerintah Republik Italia kepada Kementerian Pertahanan RI sebagaimana surat Menhan RI kepada Ketua DPR RI nomor B/1845/m/VII/2026 tanggal 7 Juli 2026,” ungkapnya. (awn)
