Close Menu
MataParlemenMataParlemen
  • Peristiwa
  • Hukum
  • DPR
  • MPR
  • DPD
Populer Hari Ini

Gus Kikin : JK Dan Gus Baha Masuk Kepengurusan NU 2026-2031

September 30, 2026

Presiden Prabowo Resuffle Sejumlah Menteri Dan Pejabat Negara

Oktober 1, 2026

Pratikno : Wajib Halal Dukung Daya Saing Industri Dalam Negeri

September 26, 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
MataParlemenMataParlemen
Login
  • Peristiwa
  • Hukum
  • DPR
  • MPR
  • DPD
MataParlemenMataParlemen
Home ยป DPR Minta BGN Tak Lagi Beri Siswa SMA Program MBG, Cukup untuk Ibu Hamil Hingga Murid SMP
DPR

DPR Minta BGN Tak Lagi Beri Siswa SMA Program MBG, Cukup untuk Ibu Hamil Hingga Murid SMP

RedaksiBy RedaksiJuli 19, 2026
Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
Follow Us
Google News Flipboard
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email Copy Link

MataParlemen.id – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mempertimbangkan untuk tidak lagi menyasar siswa SMA dalam program makam bergizi gratis (MBG) apabila pemerintah melakukan refocusing anggaran.

Menurutnya, prioritas program sebaiknya diarahkan kepada kelompok yang masih berada pada masa pertumbuhan dan paling membutuhkan tambahan asupan gizi, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak PAUD, siswa SD, dan SMP.

Yahya menilai langkah BGN untuk melakukan refocusing dan efisiensi anggaran merupakan kebijakan yang tepat. Menurutnya, penggunaan anggaran program MBG selama ini masih perlu dioptimalkan agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Namun, ia mengingatkan rencana membatasi penerima manfaat MBG berdasarkan kelompok ekonomi desil 8 hingga 10 harus dikaji secara matang. Pasalnya, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di lingkungan sekolah.

“Jangan sampai menimbulkan kecemburuan apabila terjadi dalam satu sekolah. Bagaimana mungkin dalam satu sekolah ada siswa yang menerima MBG dan ada siswa yang tidak menerima MBG,” ujar Yahya.

Menurut dia, pembatasan penerima manfaat berdasarkan tingkat ekonomi mungkin lebih mudah diterapkan di sekolah swasta yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga mampu.

Sebaliknya, kebijakan itu dinilai sulit diterapkan di sekolah negeri karena latar belakang ekonomi siswanya beragam.Karena itu, Yahya meminta BGN melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif sebelum menerapkan kebijakan tersebut agar tidak memunculkan persoalan baru, terutama dampak psikologis bagi siswa.

“Saya minta BGN untuk melakukan kajian secara mendalam dan komprehensif apabila ingin menerapkan kebijakan tersebut. Jangan sampai menimbulkan masalah psikologis bagi siswa di sekolah, khususnya di sekolah-sekolah negeri,” ujarnya. (awn)

BGN DPR RI Program MBG Yahya Zaini
Follow on Google News Follow on Flipboard
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email Copy Link
Redaksi

Related Posts

Puan: Memang Sudah Waktunya, Pemberhentian Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri Tak Perlu Dipermasalahkan

Oktober 1, 2026

Lasarus Tegaskan Revisi RUU LLAJ Selesai 2027 Dan Pajak Aplikator Diatur

September 30, 2026

Komisi II DPR Resmi Bentuk Panja RUU Pemilu

September 30, 2026
Berita Terkini

Presiden Prabowo Resuffle Sejumlah Menteri Dan Pejabat Negara

Oktober 1, 20261 Views

Puan: Memang Sudah Waktunya, Pemberhentian Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri Tak Perlu Dipermasalahkan

Oktober 1, 20260 Views

Rapat Paripurna DPR Sahkan Komjen Pol Suyudi Ario Seto Sebagai Kapolri Baru

Oktober 1, 20260 Views

Gus Kikin : JK Dan Gus Baha Masuk Kepengurusan NU 2026-2031

September 30, 20262 Views

Lasarus Tegaskan Revisi RUU LLAJ Selesai 2027 Dan Pajak Aplikator Diatur

September 30, 20260 Views

Subscribe to Updates

Get the latest tech news from FooBar about tech, design and biz.

Berita Terpopuler

Tawarkan 3 Solusi Strategis untuk Papua, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta Kecam Narasi Bias Pidato PM Kepulauan Solomon di PBB

September 26, 202611 Views

Hilirisasi Jadi Kunci Dongkrak Pendapatan Transmigran

September 26, 202610 Views

Komisi XIII DPR : Menteri Impas Usut Temuan Fasilitas di Lapas Cibinong

September 25, 20266 Views
Pilihan Editor

Presiden Prabowo Resuffle Sejumlah Menteri Dan Pejabat Negara

Oktober 1, 2026

Puan: Memang Sudah Waktunya, Pemberhentian Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri Tak Perlu Dipermasalahkan

Oktober 1, 2026

Rapat Paripurna DPR Sahkan Komjen Pol Suyudi Ario Seto Sebagai Kapolri Baru

Oktober 1, 2026

Subscribe to Updates

Dapatkan berita terkini dan eksklusif langsung ke email Anda, setiap harinya!

Facebook X (Twitter) Instagram
  • Redaksi
© 2026 MataParlemen.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?