Close Menu
MataParlemenMataParlemen
  • Peristiwa
  • Hukum
  • DPR
  • MPR
  • DPD
Populer Hari Ini

Menkeu: PFII Jadikan Indonesia sebagai Emerging Economy Powerhouse di Kancah Global

Juli 21, 2026

Ketua Panja RUU PFII Optimistis Indonesia Kejar Persaingan Pusat Finansial Global

Juli 22, 2026

KKP Integrasikan 11 Kampus Menjadi Ocean Institute of Indonesia, Fokus SDM Unggul

Juli 22, 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
MataParlemenMataParlemen
Login
  • Peristiwa
  • Hukum
  • DPR
  • MPR
  • DPD
MataParlemenMataParlemen
Home ยป Firman Ultimatum Pemerintah, Berantas Mafia BBM atau Nelayan Terus Jadi Korban
DPR

Firman Ultimatum Pemerintah, Berantas Mafia BBM atau Nelayan Terus Jadi Korban

RedaksiBy RedaksiJuli 19, 2026
Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
Follow Us
Google News Flipboard
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email Copy Link

MataParlemen.id – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo melontarkan kritik keras kepada pemerintah atas maraknya praktik mafia bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Pantai Utara (Pantura). Ia menilai negara tidak boleh terus membiarkan mafia menikmati keuntungan dari kebijakan yang seharusnya diperuntukkan bagi nelayan.

Firman mendesak pemerintah segera membentuk Satgas Gabungan dari Pusat untuk menyapu bersih jaringan mafia BBM yang diduga bermain dalam distribusi solar bersubsidi.

“Kami di DPR mati-matian memperjuangkan hak rakyat. Jangan sampai hasil perjuangan itu justru dirampok dan dinikmati mafia BBM,” tegas Firman, Sabtu (18/7/2026).

Firman mengatakan, sejak awal dirinya telah mengingatkan bahwa perbedaan harga yang cukup tinggi antara solar untuk nelayan, BBM subsidi, dan BBM industri akan menjadi ladang empuk bagi para mafia apabila pengawasan tidak dilakukan secara ketat.

“Selisih harga yang sangat besar ini menjadi magnet bagi mafia. Kalau pemerintah lengah, solar subsidi pasti diselewengkan ke industri. Yang rugi nelayan, yang untung mafia,” katanya.

Firman juga mengungkap adanya laporan mengenai dugaan keterlibatan sejumlah SPBU dalam praktik penyelewengan BBM. Karena itu, ia meminta pemerintah tidak sekadar memberikan peringatan, melainkan menjatuhkan hukuman yang paling berat kepada pihak yang terbukti terlibat.

“Cabut izin SPBU yang bermain. Proses hukum pemiliknya. Kalau perlu sita seluruh aset hasil kejahatannya. Negara tidak boleh kalah oleh mafia BBM,” ujar legislator dapil Jateng III ini.

Menurut Firman, kebijakan pemerintah menetapkan harga solar nelayan sebesar Rp15.000 per liter akan kehilangan makna apabila distribusinya dikuasai mafia. Ia mengingatkan, setiap liter BBM yang diselewengkan sama saja dengan merampas hak nelayan kecil yang menggantungkan hidupnya di laut.

Firman pun mendesak Presiden dan pemerintah bertindak cepat dengan membentuk Satgas Gabungan dari Pusat yang melibatkan KKP, BPH Migas, Polri, TNI AL, serta unsur masyarakat untuk melakukan operasi besar-besaran di wilayah Pantura.

“Jangan beri ruang sedikit pun bagi mafia BBM. Tangkap aktor intelektualnya, bongkar jaringannya dari hulu sampai hilir, dan pastikan setiap tetes solar subsidi benar-benar sampai ke tangan nelayan, bukan ke kantong mafia,” pungkasnya. (DA)

DPR RI Firman Soebagyo Komisi IV Mafia BBM Nelayan
Follow on Google News Follow on Flipboard
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email Copy Link
Redaksi

Related Posts

Babinsa Dikerahkan Awasi Kepatuhan Pajak, Komisi I DPR RI: Apa Alasan Kebutuhannya?

Juli 22, 2026

DPR Setujui Sembilan Anggota KPI Pusat Periode 2026-2029

Juli 22, 2026

Ketua Panja RUU PFII Optimistis Indonesia Kejar Persaingan Pusat Finansial Global

Juli 22, 2026
Berita Terkini

KKP Integrasikan 11 Kampus Menjadi Ocean Institute of Indonesia, Fokus SDM Unggul

Juli 22, 20261 Views

Babinsa Dikerahkan Awasi Kepatuhan Pajak, Komisi I DPR RI: Apa Alasan Kebutuhannya?

Juli 22, 20261 Views

DPR Setujui Sembilan Anggota KPI Pusat Periode 2026-2029

Juli 22, 20261 Views

Ketua Panja RUU PFII Optimistis Indonesia Kejar Persaingan Pusat Finansial Global

Juli 22, 20262 Views

Cakupan Universal Health Coverage Tulungagung Jatim Masih 84 Persen, Komisi IX DPR Tekankan Peran Kepala Daerah

Juli 22, 20261 Views

Subscribe to Updates

Get the latest tech news from FooBar about tech, design and biz.

Berita Terpopuler

HUT Ke-59 DNIKS, Effendy Choirie Tawarkan 5 Agenda Pemberantasan Kemiskinan yang Harus Menjadi Gerakan Nasional

Juli 18, 202616 Views

Bangun Tata Kelola Transparan, Solehulhadi Kembali Diminta Pimpin KABAPIN

Juli 17, 202613 Views

PWI Pusat Ingatkan Hotman Paris Jaga Etika dan Hormati Kemerdekaan Pers

Juli 19, 202611 Views
Pilihan Editor

KKP Integrasikan 11 Kampus Menjadi Ocean Institute of Indonesia, Fokus SDM Unggul

Juli 22, 2026

Babinsa Dikerahkan Awasi Kepatuhan Pajak, Komisi I DPR RI: Apa Alasan Kebutuhannya?

Juli 22, 2026

DPR Setujui Sembilan Anggota KPI Pusat Periode 2026-2029

Juli 22, 2026

Subscribe to Updates

Dapatkan berita terkini dan eksklusif langsung ke email Anda, setiap harinya!

Facebook X (Twitter) Instagram
  • Home
  • About us
  • Contact
© 2026 MataParlemen.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?