MataParlemen.id- Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan bahwa angka anak tidak sekolah harus diatasi dengan langkah intervensi yang tepat dan kolaborasi semua pihak, Kamis (2/7/2026).
Data Kemendikdasmen per 1 April 2026 mencatat 3.966.858 anak usia sekolah belum mengakses pendidikan.
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan bahwa angka anak tidak sekolah harus diatasi dengan langkah intervensi yang tepat dan kolaborasi semua pihak.
Data Kemendikdasmen per 1 April 2026 mencatat 3.966.858 anak usia sekolah belum mengakses pendidikan.
Angka anak tidak sekolah di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera diatasi bersama dengan langkah intervensi yang tepat.
Baca juga:
“Langkah nyata dan kolaborasi pihak-pihak terkait harus segera diambil untuk mengatasi angka anak tidak sekolah, selain langkah intervensi yang tepat,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/7/2026).
Data Kemendikdasmen: 3,96 Juta Anak Tidak Sekolah per April 2026
Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 1 April 2026 mencatat 3.966.858 anak usia sekolah belum mengakses pendidikan, terdiri dari 1.913.633 anak belum pernah sekolah, 986.755 anak putus sekolah, dan 1.066.470 anak lulus tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
“Angka ini alarm serius. Kita tidak bisa hanya berhenti pada data. Dibutuhkan langkah nyata dengan memanfaatkan data terkini agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran,” ujar Rerie, sapaan akrab Lestari.
Menurut Rerie, upaya mengatasi angka anak tidak sekolah harus ditangani hingga menyentuh akar masalahnya.
Rerie, yang juga Anggota Komisi X DPR RI, mendorong optimalisasi pemanfaatan data anak tidak sekolah hingga tingkat desa, serta political will dari para pemangku kepentingan untuk segera mengatasi persoalan tersebut.
“Dengan data akurat, bantuan seperti peralatan pembelajaran jarak jauh, Program Indonesia Pintar, dan beasiswa bisa tepat sasaran,” tegas Rerie.
Pendidikan Kesetaraan dan Vokasi Harus Jadi Prioritas Kurangi Anak Tidak Sekolah
Selain itu, ujar Rerie, program pendidikan kesetaraan nonformal seperti Paket A, B, dan C, serta pendidikan vokasi berbasis keterampilan kerja harus menjadi prioritas.
Lulusan program tersebut, jelas Legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, harus dibekali kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri dan kewirausahaan.
Karena, tambah Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat dari total 86,34% anak yang mengenyam pendidikan SLTA, sebanyak 33,21% di antaranya terpaksa putus sekolah karena masalah ekonomi dan akses.
“Seluruh pemangku kepentingan di pusat dan daerah harus bergerak bersama. Saatnya memastikan tidak ada satu pun anak bangsa yang tertinggal dari layanan pendidikan,” tegas Rerie. (har)
