MaraParlemen.id – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati arah kebijakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 yang difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pertumbuhan ekonomi, sekaligus mempercepat pembangunan nasional di tengah tantangan ekonomi global yang masih dinamis.
Komitmen tersebut ditandai dengan disepakatinya asumsi dasar ekonomi makro serta pagu anggaran tujuh kementerian koordinator dalam agenda Rapat Kerja Badan Anggatan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026). Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menjelaskan bahwa pembahasan RAPBN 2027 mengacu pada asumsi makro yang telah disepakati di tingkat panitia kerja (Panja) Banggar DPR sekaligus telah disepakati untuk menjadi fondasi penyusunan Nota Keuangan RAPBN 2027 yang akan disampaikan Presiden pada bulan Agustus mendatang.
“Sebagaimana sudah disepakati di tingkat panja oleh Badan Anggaran DPR, asumsi makro untuk APBN yang akan menjadi dasar nota keuangan telah ditetapkan,” ujar Said saat memimpin rapat kerja bersama 7 (tujuh) menteri koordinator.
Banggar dan pemerintah menyepakati target pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,8–6,5 persen dengan inflasi 1,5–3,5 persen. Selain itu, nilai tukar rupiah diproyeksikan berada pada rentang Rp16.800–Rp17.500 per dolar AS, sementara tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun ditetapkan pada kisaran 6,5–7,3 persen.
Asumsi tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga barang dan jasa, memperkuat iklim investasi, serta membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga menargetkan defisit anggaran tetap terkendali pada kisaran 1,8–2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) guna menjaga kesehatan fiskal negara.
Selain menyepakati asumsi makro, Banggar DPR juga menyetujui pagu anggaran tujuh kementerian koordinator untuk Tahun Anggaran 2027. Anggaran tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi pelaksanaan program prioritas pemerintah di bidang ekonomi, ketahanan pangan, pembangunan sumber daya manusia, keamanan, hingga pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.
Sebagai informasi, pagu anggaran yang disepakati meliputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar Rp664 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rp304,1 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Rp392,2 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Rp338,8 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pangan Rp509,3 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rp276,8 miliar, serta Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp620,9 miliar.
Said menegaskan bahwa Banggar DPR juga memberikan ruang bagi kementerian koordinator untuk mengusulkan tambahan anggaran apabila diperlukan guna mengoptimalkan pelaksanaan program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat. Usulan tersebut akan menjadi bagian dari pembahasan lanjutan RAPBN 2027.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tetap menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antardaerah. “Mohon tidak dilupakan bahwa di balik segala kesuksesan ada peran infrastruktur dan konektivitas untuk masyarakat kita,” ujar AHY.
Dengan disepakatinya asumsi makro dan pagu anggaran kementerian koordinator tersebut, Banggar DPR menegaskan komitmennya untuk mengawal penyusunan RAPBN 2027 agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat, menjaga daya beli, memperluas kesempatan kerja, serta mempercepat pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. (amar)
