MataParlemen.id- Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad didampingi Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Saan Mustopa dan sejumlah anggota DPR RI lainnya merespon cepat aspirasi dan tuntutan mahasiswa dalam aksi demontrasi mahasiswa di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (19/6/2026).
Di atas mobil komando di depan pintu gerbang Gedung DPR RI, Dasco yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra menegaskan DPR RI tidak hanya mendengarkan aspirasi dan tuntutan mahasiswa, tetapi juga siap menindaklanjutinya.
Sejumlah aspirasi dan tuntutan disampaikan ratusan mahasiswa yang menggelar aksi demontrasi sejak siang selepas sholaat Jumat di halaman gerbang gedung DPR RI.
Yaitu stabilitas ekonomi dan sosial. Pada butir ini, mahasiswa menuntut pemerintah menangani kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang membebani masyarakat.
Tuntutan lainnya yaitu kesejahteraan guru honorer. Pada butir ini mahasiswa mendorong pemerintah dan DPR untuk memberikan kejelasan nasib dan kesejahteraan yang lebih baik bagi para tenaga pendidik honorer.
Tuntutan lainnya mengenai evaluasi program pemerintah. Yaitutuntutan untuk mengevaluasi tata kelola program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih tepat sasaran dan efisien.
Mahasiswa juga mengajukan tuntutan pembenahan dan perbaikan supremasi sipil dan hukum. Yaitu menolak terhadap potensi pelemahan supremasi sipil serta menyoroti pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri.
Dasco yang menerima mahasiswa hingga larut malam, menegaskan sejumlah tuntutan mahasiswa telah langsung dikomunikasikan kepada pemerintah lewat kementerian terkait sekaligus akan konsisten dikawal hingga terealisasi.
Di hadapan ratusan mahasiswa, Dasco mengatakan DPR RI telah menerima audiensi dengan perwakilan mahasiswa untuk menyerap aspirasi secara langsung. Sejumlah persoalan yang menjadi tuntutan mahasiswa telah disampaikan kepada pihak pemerintah melalui komunikasi langsung dengan kementerian dan lembaga terkait.
“Barusan, kami sudah melakukan audiensi dan menerima aspirasi dari perwakilan teman-teman mahasiswa. Beberapa aspirasi telah kami sampaikan langsung melalui sambungan telepon kepada Menteri ESDM maupun Kepala BPH Migas. Aspirasi yang ditujukan kepada DPR juga akan kami lanjutkan dan tindak lanjuti,” tegas Dasco.
Pada kesempatan sama, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Saan Mustopa memaparkan sejumlah langkah konkret yang telah dilakukan DPR sebagai tindak lanjut atas aspirasi mahasiswa.
Terkait mahasiswa Universitas Trisakti yang masih berstatus tersangka pascaaksi demonstrasi, Saan menyampaikan Ketua Komisi III DPR telah berkomunikasi dengan pihak terkait dan dalam waktu satu minggu ke depan diharapkan status tersangka terhadap 16 mahasiswa tersebut dapat dicabut.
Selain itu, DPR juga menindaklanjuti persoalan dua mahasiswa Universitas Mercu Buana yang diamankan saat hendak mengikuti aksi demonstrasi. Berdasarkan hasil komunikasi yang telah dilakukan, jelasnya, keduanya akan dibebaskan setelah aksi berakhir.
Mengenai isu energi, Saan mengungkapkan DPR telah memfasilitasi dialog langsung antara perwakilan mahasiswa dengan Kementerian ESDM terkait tata kelola migas nasional. “Kalau teman-teman masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut, DPR siap memfasilitasi dialog secara langsung dengan pihak terkait,” kata Saan.
Politisi Partai NasDem ini juga menyampaikan bahwa aspirasi mengenai kelangkaan BBM bersubsidi di sejumlah wilayah, termasuk Daan Mogot, Jakarta Barat, telah langsung dikomunikasikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Lewat komunikasi tersebut, paparnya, ia meminta pemerintah dan Pertamina segera menyusun skema penyesuaian harga yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Terkait aspirasi tentang menjaga stabilitas ekonomi dan politik negara, evaluasi program kerja pemerintah, penyelesaian persoalan guru honorer, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri, hingga penguatan supremasi sipil, DPR akan segera berkoordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait.
“DPR tidak berhenti pada menerima aspirasi. Seluruh masukan dari mahasiswa akan kami komunikasikan dengan pemerintah dan kami tindak lanjuti agar menjadi bagian dari proses penyelesaian kebijakan yang berpihak kepada masyarakat,” tegas Saan.
Dua Pimpinan DPR RI itu menyampaikan komitmen untuk menjalankan fungsi representasi dan pengawasan dengan menjadikan dialog sebagai sarana mendengarkan aspirasi rakyat sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik.(ira)
